Dewan Seluma Sepakat Bentuk Pansus, Usut Dugaan Honorer Siluman, Rencana Libatkan BIN dan BAIS

Informasi ini bermula dari penelusuran RB terhadap dugaan honorer siluman di salah satu OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Tidak tanggung tanggung, ada 2 nama yang diduga menjadi siluman ini yakni BM dan DV, karena di saat jam kerja tidak muncul, namun saat pembayaran gaji namanya selalu ada meski diketahui sudah berbulan bulan tidak aktif lagi.

Ini diungkapkan oleh salah satu narasumber RB yang tidak ingin disebutkan namanya. 

BACA JUGA:Benarkah Makan Wortel Bisa Bikin Mata Sehat? Begini Penjelasannya

BACA JUGA:Mengapa Setiap Minggu Amerika Mengirim Jutaan Lalat ke Panama

Menurutnya 2 tenaga honorer tersebut diduga memiliki backingan atau akrab dengan pejabat tinggi Seluma, sehingga bisa selalu menerima gaji tanpa harus hadir.

Diketahui keduanya juga terakhir terlihat pada pertengahan tahun ini, namun gaji masih terus diterima, terbukti dengan adanya nama kedua oknum tersebut didaftar slip gaji para pegawai honorer di OPD tersebut.

"Enak sekali itu bang, kasian honorer lain yang selalu aktif dan masuk tepat waktu tapi tidak ada bedanya dengan dua orang tersebut yang tidak pernah masuk," keluh narasumber RB.

Bahkan dalam beberapa kegiatan penting pun, salah satu dari dua oknum tersebut masih turut dilibatkan dan mendapatkan honor tambahan.

Artinya selama ini oknum tersebut masih dianggap aktif oleh pimpinan OPD, padahal menurut beberapa rekan honorernya, yang bersangkutan tidak pernah terlihat dalam rutinitas pekerjaan sehari hari.

Atas hal ini, narasumber meminta kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Seluma untuk menyikapi persoalan ini sehingga permasalahan honorer siluman ini tidak terus menerus dipelihara dan terjadi di OPD lainnya.

"Muncul saja tidak pernah, tapi saat ada kegiatan penting, ia baru ditugaskan dan mendapatkan upah," tandas narasumber RB. 

"Perlu diingat bahwa untuk tahun 2025 APBD Seluma  memiliki defisit sebesar Rp36 miliar, bahkan sebelumnya diajukan sebesar Rp67 miliar.

Artinya masih banyak pengeluaran dibanding pemasukan.

Sangat disayangkan apabila kondisi tersebut ternyata masih dimanfaatkan oleh pejabat yang rakus," tanggapan Ketua Bapemperda, Febrinanda kala informasi pertama naik ke permukaan.