Puskaki Bengkulu Desak KPU Rejang Lebong Evaluasi Sosialisasi Pilkada 2024

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 10 Dec 2024 - 09:44

PLENO: Suasana pleno hasil penghitungan hasil pemungutan suara Pilkada 2024 di tingkat kecamatan beberapa waktu lalu. --Ari Saputra Wijaya

puskaki bengkulu desak kpu rejang lebong evaluasi sosialisasi pilkada 2024                               curup, koranrb.id – pusat kajian anti korupsi (puskaki) provinsi bengkulu meminta komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong untuk segera mengevaluasi kinerja sosialisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
permintaan ini disampaikan menyusul hasil partisipasi pemilih yang hanya mencapai 74 persen, jauh dari target yang diharapkan yakni 85 persen.
koordinator puskaki bengkulu melyansori menyebutkan, rendahnya partisipasi ini menjadi indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan sosialisasi, terutama mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk mendukung tahapan pilkada di daerah tersebut.
berdasarkan data, anggaran pilkada yang bersumber dari dana hibah daerah mencapai rp 26 miliar. anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi dan edukasi pemilih. namun, hasil yang dicapai dinilai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
baca juga:paslon bupati dan wabup bengkulu tengah evi-rico gugat ke mk
baca juga:anggota dpr ri esd angkat bicara soal polemik keberangkatan duta wisata 
“anggaran yang besar seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pilkada. fakta bahwa partisipasi hanya mencapai 74 persen menunjukkan ada yang salah dalam perencanaan maupun pelaksanaan sosialisasi,” ujar melyansori.
lebih jauh, puskaki juga mengkritisi manajemen penggunaan anggaran sosialisasi yang dianggap tidak transparan dan kurang terorganisir. mereka mendesak kpu rejang lebong untuk membuka data penggunaan dana hibah pilkada kepada publik. menurut puskaki, transparansi merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya.
“kami melihat ada kelemahan dalam tata kelola anggaran, terutama dalam pelaksanaan sosialisasi. publik berhak mengetahui detail penggunaan dana ini, termasuk efektivitas program-program yang telah dijalankan. hal ini penting untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara benar,” tambahnya.
rendahnya tingkat partisipasi pemilih bukan hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap legitimasi pemimpin yang terpilih. pilkada adalah salah satu instrumen demokrasi yang dirancang untuk merepresentasikan suara rakyat. ketika partisipasi rendah, maka mandat yang diberikan kepada pemenang pilkada menjadi kurang kuat.
baca juga:pilkada usai, ppp tak kunjung tetapkan nama ketua dprd seluma
baca juga: pemerintah optimistis wujudkan swasembada energi
“partisipasi pemilih adalah salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pilkada. jika angka partisipasi jauh di bawah target, maka ini tidak hanya menjadi kegagalan teknis, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi di daerah,” jelasnya.
selain mendesak evaluasi kinerja, puskaki juga meminta adanya keterbukaan dalam proses pelaporan anggaran. laporan penggunaan dana hibah pilkada harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai efektivitas penggunaannya.
“transparansi tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. jika kpu bersikap terbuka, maka segala kritik dan kecurigaan dapat diminimalisasi,” tegas melyansori.
diketahui sebelumnya, pilkada 2024 di kabupaten rejang lebong menunjukkan angka partisipasi pemilih yang sedikit menurun jika dibandingkan dengan pilkada 2020. berdasarkan data yang dirilis oleh komisi pemilihan umum (kpu) rejang lebong, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 tercatat sebesar 77 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt) yang mencapai 193.462 jiwa. sementara itu, pada pilkada 2024, partisipasi pemilih hanya mencapai 74 persen dari jumlah dpt sebanyak 208.094 jiwa.
meski demikian, penurunan partisipasi pemilih ini tidak terlepas dari sejumlah faktor yang memengaruhi proses demokrasi di daerah ini. komisioner kpu rejang lebong, buyono, s.pd.i menyebutkan bahwa beberapa faktor, baik dari sisi teknis maupun sosial, turut berperan dalam hasil pilkada kali ini.
baca juga:ramai-ramai terseret temuan bpk, kejari naikan status penyidikan dugaan korupsi setwan kepahiang
baca juga:pleno provinsi rampung, penetapan bupati kaur terpilih tunggu surat kpu ri
salah satu faktor utama yang dianggap memengaruhi menurunnya partisipasi pemilih adalah waktu tahapan pilkada yang lebih pendek dibandingkan pilkada 2020. pilkada 2024 memiliki durasi tahapan yang hanya berlangsung selama 8 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan dengan pilkada 2020 yang tahapan kampanyenya dilakukan lebih panjang. 
“waktu yang terbatas ini mengurangi peluang masyarakat untuk menerima informasi secara maksimal mengenai kandidat yang bersaing,” ungkap buyono.
selain itu, waktu persiapan yang terbatas membuat kampanye dan sosialisasi oleh pasangan calon (paslon) menjadi kurang intens. berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan untuk menarik perhatian pemilih, seperti pertemuan tatap muka, debat kandidat, hingga kegiatan sosial, terbatas karena kendala waktu dan sumber daya yang terbatas. 
“sehingga, banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya mengetahui visi dan misi paslon yang ada,” ujarnya.
faktor lain yang memengaruhi penurunan partisipasi adalah jarak waktu antara pemilihan umum (pemilu) 2024 dan pilkada yang terbilang cukup dekat. pilkada 2024 digelar hanya beberapa bulan setelah pemilu legislatif dan presiden, yang mengakibatkan sebagian pemilih merasa kelelahan dengan banyaknya proses pemilu yang harus diikuti. 
“hal ini berdampak pada turunnya tingkat partisipasi, terutama bagi masyarakat yang merasa sudah cukup dengan pengalaman memilih pada pemilu sebelumnya,” tambah buyono.
baca juga:maksimalkan penangan stunting, 32 paket bkb kit tiba di kabupaten kaur
baca juga:12 desember tes skb cpns kaur dimulai, ini pembagian wilayahnya
bagi sebagian pemilih, sambung buyono, kesibukan mereka dalam menyaring pilihan pada pemilu 2024 memengaruhi kesiapan mereka untuk kembali memilih dalam pilkada 2024.
masyarakat yang merasa "sudah puas" dengan pemilu sebelumnya cenderung lebih malas untuk kembali mendatangi tps guna memilih kepala daerah, apalagi jika mereka merasa pilihan mereka tidak begitu penting bagi kehidupan sehari-hari.
 selain itu juga, kenaikan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (dpt) juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi. pada pilkada 2024, dpt meningkat menjadi 208.094 jiwa, sedangkan pada pilkada 2020 hanya sebanyak 193.462 jiwa. meskipun jumlah pemilih meningkat, hal ini tidak serta merta berbanding lurus dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. 
“banyaknya pemilih baru, terutama yang tidak terlalu aktif dalam kehidupan politik, membuat angka partisipasi menjadi sedikit lebih rendah,” katanya.
faktor ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dan paslon dalam melakukan sosialisasi. sosialisasi yang kurang maksimal untuk pemilih baru, yang sebagian besar berada di kalangan pemilih pemula atau yang baru pertama kali memilih, bisa memengaruhi tingkat partisipasi mereka.
baca juga:sepanjang 2024, kejari kaur tangani 10 dugaan tindak pidana korupsi, 2 diantaranya sudah penetapan tersangka
baca juga:dana covid-19 ikut jerumuskan mantan kades di bengkulu utara ke tahanan 
persepsi masyarakat terhadap pilkada juga berperan penting dalam penurunan partisipasi. seiring dengan berjalannya waktu, pemilihan kepala daerah sering kali dianggap kurang menarik dibandingkan dengan pemilihan legislatif atau presiden, yang dinilai lebih berpengaruh terhadap kebijakan nasional. beberapa warga menganggap pilkada hanya berkaitan dengan urusan lokal yang tidak terlalu berdampak pada kehidupan mereka secara langsung.
"perubahan persepsi ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, juga mempengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke tps. kegiatan sosialisasi yang kurang menyentuh hati masyarakat atau kurangnya keberagaman pilihan paslon juga menjadi salah satu pemicu apatisme dalam pilkada kali ini,” bebernya.
 selain itu, jumlah paslon pada pilkada 2020 yang lebih banyak dibandingkan dengan pilkada 2024 juga berkontribusi pada perbedaan dalam tingkat partisipasi. pilkada 2020 diikuti oleh beberapa pasangan calon yang memiliki basis massa masing-masing, yang memungkinkan mereka untuk melakukan kampanye lebih masif dan melibatkan masyarakat lebih banyak. sebaliknya, pada pilkada 2024, jumlah paslon yang lebih sedikit berpengaruh pada dinamika kampanye yang lebih terbatas.
 meski demikian, kpu rejang lebong tetap mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. kpu rejang lebong, ppk, dan pps di seluruh wilayah bekerja keras untuk mensosialisasikan pilkada secara masif dan memastikan bahwa pemilih dapat memahami pentingnya memilih dalam rangka menentukan arah pembangunan daerah.
       “kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024. kami juga memberikan penghargaan kepada semua pihak, yang telah berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meski ada berbagai tantangan yang dihadapi,” jelas buyono. (sly)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan