Tentukan Kisaran KN, Kejari Seluma Hadirkan KAP di Lokasi Pembebasan Lahan Pemkab

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:14

Kejari Seluma bersama perwakilan KAP saat melihat lokasi lahan yang diusut.--zulkarnain wijaya/rb

tentukan kisaran kn, kejari seluma hadirkan kap di lokasi pembebasan lahan pemkab                            koranrb.id - usai mengundang konsultan jasa penilai publik (kjpp), pada senin siang 16 desember 2024 kejaksaan negeri (kejari) seluma menghadirkan kantor akuntan publik (kap) ke lokasi lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang dilakukan pembebasan pada tahun 2009, 2010, dan 2011 lalu.
giat tersebut dipimpin oleh kasi pidsus kejari seluma, ahmad ghufroni, sh, mh.
dikatakannya bahwa tujuan mengundang kap untuk mengaudit lahan yang telah dibebaskan, sehingga nantinya bisa ditentukan berapa kisaran kerugian negara (kn) yang terdapat didalam kasus ini. sejauh ini kejari seluma menduga ada mark up dalam pembebasannya tersebut.
"hari ini kita mendatangkan bapak bapak dari kap untuk membantu mengolah data yang ada, outputnya tentu mengarah pada nilai kerugian negara,"sampai kasi pidsus.
baca juga:ini tugas duta genre bengkulu utara setelah mengikuti seleksi
baca juga:ini tugas duta genre bengkulu utara setelah mengikuti seleksi
ditambahkan kasi pidsus, pengumpulan data oleh kap ini akan memakan waktu hingga 2 hari lamanya.
nantinya hasil dari olah data oleh kap akan disandingkan dengan hasil penghitungan dari kjpp yang pekan lalu sudah lebih dahulu turun ke lokasi.
hingga saat ini pun, kjpp masih dalam proses penilaian.
untuk lokasi yang dilakukan penilaian dan pengolahan data mencakup titik yang beberapa diantaranya saat ini telah berdiri perkantoran pemkab seluma diatasnya, termasuk dinas perikanan, dinas kominfo, dinas sosial, dinas pupr, inspektorat seluma, kesbangpol, dinas lingkungan hidup, dinas perkimhub seluma dan beberapa dinas lainnya.
baca juga:harga bapok di operasi pasar murah disperindag kota bengkulu berubah, ini sebabnya
baca juga:7 peserta asal enggano hadir tes susulan, seleksi pppk gelombang i tuntas, kuota tahap ii tunggu hasil tahap i
"untuk kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara,"imbuh kasi pidsus.
pada intinya saat ini kejari seluma sudah memastikan bahwa saat ini perbuatan melawan hukum sudah jelas adanya, tinggal menetapkan berapa kerugian pastinya.
"yang jelas menurut kami perbuatan melawan hukum sudah ada, saat ini tinggal mencari berapa kepastian kerugian negaranya,"papar kasi pidsus.
adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp 11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.
baca juga:usulan replanting di mukomuko terhambat kepastian batas kawasan hutan
baca juga:195 personel diterjunkan untuk operasi lilin 2024 
untuk diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan.
sedangkan untuk kasus tukar guling lahan pada hari ini, kamis 14 november dilakukan sidang perdana di pengadilan negeri tipikor kelas ia bengkulu.
adapun empat terdakwa dalam kasus ini yaitu mantan bupati seluma, murman effendi, sh, mh, mantan sekda seluma, drs. mulkan tajuddin, mm. mantan kepala bpn seluma, djasran harhap dan mantan ketua dprd seluma, hj. rosnaidi abidin. 
sebagaimana diketahui, setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta pengumpulan bukti dan keterangan dari para saksi maupun saksi ahli oleh jaksa, ternyata lahan yang diakui eks bupati seluma, murman effendi miliknya di kawasan pematang aur dan ditukar gulingkan oleh lahan di sembayat adalah fiktif, karena sudah dibebaskan sebelumnya oleh pemkab bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan