Mediasi Konflik, PT Agricinal Mau Tunjukkan Sertifikat Lahan, Warga Minta Pemasangan Patok

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 20 Dec 2024 - 23:00

KONFLIK AGRICINAL: Bupati Mian saat memimpin pertemuan kembali antara masyarakat dengan PT Agricinal. --istimewa

mediasi konflik, pt agricinal mau tunjukkan sertifikat lahan, warga minta pemasangan patok                             arga makmur, koranrb.id – pemda bengkulu utara kembali menggelar mediasi terkait konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit pt agricinal. 
selain manajemen pt agricinal dan forum masyarakat bumi pekal, dalam kegiatan yang dipimpin bupati ir. h mian kemarin juga diikuti oleh kajari dan kapolres bengkulu utara, kantor pertanahan dan jajaran organisasi perangkat daerah terkait. 
dalam pertemuan tersebut, pt agricinal yang sebelumnya sulit atau menolak menunjukan sertifikat lahan sesuai permintaan masyarakat, akhirnya mau menunjukan sertifikat tersebut. 
bupati mian memfasilitasi pt agricinal dengan pihak bank melalui video daring dalam rapat tersebut agar masyarakat bisa melihat sertifikat. 
baca juga:aph mulai lirik proyek penanganan kemiskinan ekstrem bpp bengkulu rp5,1 miliar, dewan segera turun ke lapangan
“sertifikat lahan hak guna usahanya ada dan saat ini dalam agunan bank, maka tadi kita fasilitasi secara daring dengan bank dan sudah dilihat langsung oleh masyarakat,” terang bupati mian.
ia menegaskan jika pemda bengkulu utara siap memfasilitas kembali masyarakat dengan berkoordinasi dengan bank jika memang ingin melihat langsung. 
“sudah dilihat melalui zoom, jika ingin melihat langsung kita siap fasilitasi, hanya saja karena dalam proses agunan tidak bisa dibawa,” terangnya. 
dengan sudah ditunjukannya sertifikat hgu perpanjangan tersebut, maka keberadaan pt agricinal atas lahan tersebut legal. 
baca juga:pastikan nataru aman dan nyaman, 2.050 personel diterjunkan
hanya saja ia meminta perusahaan tetap memasang patok batas berupa siring sesuai dengan keputusan rapat-rapat sebelumnya untuk menghindari konflik dengan masyarakat. 
“keiinginan masyarakat yang meminta perusahaan menunjukan sertifikat saat ini sudah dipenuhi,” terangnya. 
ia juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi pemblokiran akses keluar masuk perusahaan.
hal ini bisa membuat aktivitas perusahaan berhenti sehingga berdampak juga pada penundaan pembayaran gaji karyawan karena perusahaan tidak bisa beraktivitas. 
baca juga:badai! ada pohon tumbang di liku 9, 2 unit rumah terdampak
“tentunya ini merugikan masyarakat juga. selagi perusahaan beraktivitas secara legal tentunya kita tidak bisa menghalangi.
namun memang sebelumnya sudah kita tentukan agar perusahaan melakukan pembuatan siring batas,” terangnya.
sementara itu ketua fmbp, saukani menerangkan jika mereka memang sudah melihat melaui zoom video sertifikat lahan tersebut. 
namun ia menegaskan jika keiinginan masyarakat belum tuntas.
baca juga:buronan kasus pencabulan, asn bengkulu akhirnya ditangkap, pernah jabat sekretaris bkd kepahiang 
“kami sudah melihat sertifikat itu melalui zoom, sekarang kami menginginkan perusahaan memasang patok batas,” terangnya.  
pemasangan batas berupa siring tersebut sangat penting sehingga tidak ada lagi gesekan dari masyarakat. 
sedangkan terkait dengan imbauan penghentian aksi pemblokiran tersebut, ia mengatakan akan menyampaikan pada seluruh anggotanya. 
ia mengaku tidak menyarankan untuk melakukan pemblokiran maupun penghentian pemblokiran. 
“semuanya nanti diputuskan oleh anggota,” pungkas saukani.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 21 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan