ASN Mutasi Tidak Sesuai Prosedur Dikembalikan ke Jabatan Semula

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 25 Dec 2024 - 21:59

Asisten I Setda Kabupaten Rejang Lebong, Pranoto Majid, SH, MH.-foto: arie/koranrb.id-

asn mutasi tidak sesuai prosedur dikembalikan ke jabatan semula                            koranrb.id - setelah hampir satu tahun menimbulkan polemik, mutasi 139 aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong akhirnya menemukan titik terang. 
mutasi yang dilakukan pada januari 2024 dan dinilai tidak sesuai prosedur administrasi oleh badan kepegawaian negara (bkn) ini berujung pada pemblokiran data kepegawaian asn. namun melalui hearing kedua antara komisi i dprd rejang lebong dengan perwakilan eksekutif, dipastikan asn yang terkena mutasi unprosedural akan dikembalikan ke posisi semula.
langkah ini menjadi solusi atas keresahan yang selama ini dialami para asn terdampak. proses hearing yang digelar beberapa kali akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan asn tersebut sesuai dengan rekomendasi bkn.
asisten i setda kabupaten rejang lebong, pranoto majid, sh, mh menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. 
ia menegaskan dari 139 asn yang terkena mutasi unprosedural, sebanyak 31 orang masih belum dikembalikan ke posisi semula. proses ini  akan dilaksanakan pada januari 2025.
baca juga:tiga desa di kabupaten rejang lebong meraih predikat desa sadar hukum
baca juga:awal 2025, presiden prabowo diagendakan kunjungi bengkulu tengah, peletakan batu pertama rumah sakit modern
"setelah melalui evaluasi dan hearing bersama komisi i dprd rejang lebong, kami memastikan bahwa 31 asn yang belum dikembalikan akan segera dipulihkan ke posisi mereka semula. ini adalah langkah penting agar pemblokiran data kepegawaian mereka oleh bkn bisa segera dicabut," ujar pranoto.
mutasi unprosedural yang terjadi pada awal tahun ini menciptakan banyak keresahan di kalangan asn. pemblokiran data kepegawaian oleh bkn menyebabkan asn tidak dapat mengakses hak-hak administratif mereka, termasuk pengurusan kenaikan pangkat, pencairan tunjangan, hingga akses layanan lainnya.
“kondisi ini tidak hanya merugikan asn secara individu, tetapi juga mengganggu roda pemerintahan,” beber pranoto.
di sisi lain, plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) rejang lebong, wahyu destiawan, st menjelaskan sejumlah kendala teknis sempat menghambat proses pengembalian asn ke jabatan semula. 
namun, ia menegaskan pemerintah telah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
baca juga:natal 2024 digelar dengan khidmat, mari menuju betlehem, untuk umat jadi jalan bersama
baca juga:pekan terakhir 2024, harga cabai semakin pedas
"kami telah mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang selama ini menghambat proses pengembalian asn ke posisi semula. kami berkomitmen bahwa pada januari 2025, seluruh asn yang terdampak akan kembali ke jabatan awal mereka sesuai dengan rekomendasi bkn," jelas wahyu.
langkah pemerintah daerah ini mendapat sambutan positif dari para asn yang terdampak. salah satu asn, lince malini. 
ia menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan yang dihasilkan dalam hearing tersebut. ia berharap proses ini benar-benar dapat terealisasi sesuai jadwal dan tidak lagi menjadi sekadar janji.
"kami sangat mengapresiasi hasil hearing ini. selama hampir satu tahun, kami merasa terombang-ambing tanpa kejelasan. dengan adanya keputusan ini, kami berharap pengembalian jabatan kami dapat berjalan sesuai jadwal, bukan hanya sekadar wacana," ungkap lince.
lince juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap proses mutasi di masa depan agar permasalahan serupa tidak terulang. 
menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk memastikan setiap kebijakan kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
“kami berharap kedepan tidak ada lagi proses seperti ini menimpa para asn, meskipun sebagai asn harus siap untuk dimutasi namun juga meski sesuai dengan prosedural yang berlaku,” ucapnya.
sementara itu, ketua dprd rejang lebong juliansyah yayan, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses mutasi dan promosi jabatan di masa depan. yayan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan keputusan ini hingga tuntas.
"kami akan memastikan bahwa keputusan ini benar-benar dijalankan. mutasi asn harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang," tegas yayan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan