Tunggu Keputusan MK, KPU Rejang Lebong Belum Bisa Tetapkan Bupati Terpilih

tunggu keputusan mk, kpu rejang lebong belum bisa tetapkan bupati terpilih koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong, provinsi bengkulu menyampaikan bahwa penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada serentak 2024 masih menunggu surat resmi dari mahkamah konstitusi (mk). surat tersebut, yang berisi buku registrasi perkara konstitusi (brpk), akan menjadi dasar untuk menentukan apakah hasil pilkada akan digugat atau ada sengketa lain yang perlu diselesaikan. ketua kpu rejang lebong, ujang maman, s.sos, menjelaskan bahwa sebelum penetapan pasangan calon (paslon) terpilih bisa dilakukan, pihaknya harus menunggu surat resmi dari mk. surat ini penting karena akan memberi kepastian apakah ada sengketa hasil pilkada yang perlu diproses lebih lanjut.  “penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih memang belum bisa dilakukan sampai ada surat dari mk yang berisi buku registrasi perkara konstitusi. surat ini akan mengonfirmasi apakah ada sengketa atau tidak,” ujar ujang. baca juga:pekerjaan selesai oktober, proyek air bersih bppw di kaur belum bisa dinikmati baca juga:asn mutasi tidak sesuai prosedur dikembalikan ke jabatan semula diketahui pilkada serentak di kabupaten rejang lebong telah digelar pada 27 november 2024. setelah pemungutan suara, kpu rejang lebong menggelar rapat pleno terbuka pada 3 desember 2024 untuk merapikan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. berdasarkan hasil pleno tersebut, pasangan calon nomor urut 1, m fikri thobari dan hendri, meraih 63.691 suara dan unggul atas pesaingnya. sementara pasangan nomor urut 3, syamsul effendi dan juhendra siregar, memperoleh 52.806 suara, dan pasangan nomor urut 2, hendra wahyudiansyah dan herizal apriansyah, mendapatkan 28.035 suara. “meski hasil penghitungan suara sudah diumumkan, penetapan calon terpilih masih menunggu keputusan dari mahkamah konstitusi. baca juga:tiga desa di kabupaten rejang lebong meraih predikat desa sadar hukum baca juga:awal 2025, presiden prabowo diagendakan kunjungi bengkulu tengah, peletakan batu pertama rumah sakit modern ini adalah bagian dari prosedur hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan sengketa. meskipun kita ketahui bahwa tidak ada hasil pilkada rejang lebong yang digugat ke mk, namun secara prosedural kita tetap harus menunggu surat dari mk,” bebernya. ujang menegaskan bahwa kpu tidak bisa terburu-buru dalam menetapkan calon terpilih sebelum ada kepastian hukum dari mk. jika surat dari mk sudah diterima dan tidak ada sengketa yang diajukan, kpu rejang lebong akan segera melakukan penetapan paslon terpilih dalam waktu singkat, yaitu 3x24 jam. baca juga:gedung baru perpustakaan daerah segera beroperasi, pengerjaan perluasan gedung hampir rampung baca juga:pengumuman hasil seleksi pppk tahap pertama masih menunggu nilai dari bkn “kami sudah melakukan rapat pleno dan menghitung suara secara transparan. namun, semuanya masih harus menunggu keputusan dari mk. jika tidak ada sengketa, kami akan segera menetapkan paslon terpilih,” jelas ujang. sementara itu, meskipun proses penetapan calon terpilih masih menunggu surat dari mk, pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 sudah dijadwalkan. berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 80 tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan pada 7 februari 2025. sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati, wali kota, serta wakil wali kota dijadwalkan secara serentak pada 10 februari 2025. baca juga:kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sudah mencapai 99,3 persen baca juga:tidak kenal musim! berikut 5 fenomena alam yang menyebabkan timbulnya salju ujang menegaskan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari tahapan akhir pilkada yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan yang berlaku untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di tingkat daerah. menurut ujang, seluruh tahapan pilkada serentak 2024 di kabupaten rejang lebong telah dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada. mulai dari pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, hingga pemungutan suara, seluruhnya diawasi oleh berbagai pihak, termasuk badan pengawas pemilu (bawaslu), untuk menjaga keadilan dan integritas proses pemilu. baca juga:pembersih udara! berikut 5 fakta unik sirih gading baca juga:menilik 5 peristiwa bersejarah yang terjadi di hari natal “kami sangat menghargai partisipasi aktif masyarakat kabupaten rejang lebong dalam menggunakan hak pilih mereka. hal ini menunjukkan bahwa warga sangat antusias dan berharap banyak pada pemimpin baru yang akan membawa perubahan untuk daerah,” ujar ujang. ujang juga menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pilkada. penundaan penetapan calon terpilih hingga adanya keputusan dari mk adalah upaya untuk menjaga integritas hasil pilkada agar tidak menimbulkan kontroversi atau polemik di kemudian hari. “keputusan ini bukan untuk memperlambat proses, tetapi demi menjaga keadilan bagi semua pihak. kami ingin memastikan tidak ada yang dirugikan dan proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.  

Tag

• # penetapan bupati terpilih
• # kpu rejang lebong
• # pilkada
• # mk
• # rejang lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•