Sertifikat Belum Tuntas, Mess Lebong di Bandung Batal Lelang

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 25 Dec 2024 - 22:52

Kabid Aset BKD Lebong, Gundala--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

Seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan.

Sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan Pemkab Lebog dengan dalih tercecer.

Pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. Namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat.

Pembangunan mess awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga Lebong yang menempuh pendidikan tinggi di Bandung.

Faktanya tidak ada warga Lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat.

Dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat RSUD M Yunus, Kota Bengkulu.

Fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Lebong ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di Kota Bengkulu

sertifikat belum tuntas, mess lebong di bandung batal lelang                             lebong,koranrb.id - masih persoalan sertifikat tanah menjadi penyebab batalnya mess pemkab lebong yang berada di kota bandung jawa barat batal dilakukan lelang tahun ini.
“sertifikatnya masih diproses bpn bandung. lelang (mess pemda lebong di bandung, red) belum bisa kita lakukan tahun 2024,” ungkap kepala bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) lebong, gundala, se, rabu 25 desember 2024.
gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru oleh badan pertanahan bandung (bpn) sudah memasuki tahap balik nama, dari pemilik sebelumnya ke nama pemkab lebong.
hanya saja upay balik nama sertifikat tersebut masih terhambat ahli waris pemilik pertama tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi mess pemkab lebong di bandung sudah dijual kepada pemkab lebong.
baca juga:tpg triwulan iv hanya dibayar 2 bulan, pengamat hukum: terendus dugaan korupsi
baca juga:tunggu keputusan mk, kpu rejang lebong belum bisa tetapkan bupati terpilih
“pemilik lamanya atau orang tua ahli waris sudah meninggal. jadi ahli waris ini tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan itu sudah dijual kepada kita (pemkab lebong, red),” terangnya.
saat ini pemkab lebong masih mencari langkah agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan bpn bandung.
kalau sudah diambil sumpah, maka 8 sertifikat tanah total seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.
“kita masih mencari langkah terbaik agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ucap gundala.
disampaikan gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.
“kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan. saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.
sementara itu, kepala bidang pendapatan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengatakan, akibat mess pemda batal dilelang tahun ini, menjadi salah satu faktor pendapatan asli daerah (pad) tidak mencapai target. 
baca juga:2025 pemkab lebong akan lelang randis, opd masih lakukan pendataan 
baca juga:asn mutasi tidak sesuai prosedur dikembalikan ke jabatan semula
karena, mess pemda dimasukan dalam pad sektor pendapatan lain-lain di tahun ini.
penerimaan pad lain-lain yang sah hanya tercapai 23 persen, dari target rp49 miliar, hanya terealisasi rp11 miliar. 
“realisasi ini rendah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kita menargetkan ada penjualan mess kita yang di bandung,” kata mongin. 
kemudian, pad sektor lain-lain ini juga ditargetkan dari tuntutan ganti rugi (tgr) rp10,9 miliar. 
namun, dalam perjalanan dan hasil audit bpk ri perwakilan bengkulu, kabupaten lebong hanya mendapatkan tgr sejumlah rp5,9 miliar. 
“ini (tgr, red) sudah terealisasi di kasda lebong, sehingga ini juga berpengaruh terhadap realisasi pad di kabupaten lebong secara umum,” tuturnya. 
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
baca juga:awal 2025, presiden prabowo diagendakan kunjungi bengkulu tengah, peletakan batu pertama rumah sakit modern
baca juga:kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sudah mencapai 99,3 persen
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat kabupaten lebong ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan