Rumah Sakit Tolak Pasien, Dinkes Provinsi Bengkulu Lakukan ini

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 30 Dec 2024 - 23:16

SIDAK: DPRD Provinsi Bengkulu saat sidak ke RSUD M. Yunus beberapa waktu lalu.--ABDI/RB

Sehingga dengan merujuk dengan menggunakan Sisrute, antar RS bisa komunikasi awal by phone agar bisa diketahui kesiapan RS, tenaga medis dan ruangan saat merujuk pasien.

“Tentu kita berharap dan mendorong, langkah seperti ini bisa diterapkan,” imbau Arif.

Lebih lanjut Arif menyampaikan, menyambut tahun baru 2025, pihaknya juga mengingatkan agar seluruh faskes mulai dari Puskesmas hingga RS harus siap melayani masyarakat.

“Begitu juga para tenaga medis, harus standby.

Sehingga pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa langsung ditangani,” tandas Arif.

Diberitakan sebelumnya, Buntut penolakan korban lakalantas, DPRD Provinsi Bengkulu melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) Bengkulu, Jumat, 27 Desember 2024 siang.

DPRD Provinsi Bengkulu melalui Komisi IV tang diketuai oleh Usin Abdisyah Putra Sembiring melakukan Sidak ke RSMY setelah mendapati informasi adanya penolakan kepada salah satu korban laka lantas.

“Kita milihat ada maladministrasi karena korban pertama kali dibawa ke Rumah Sakit Tiara Sella kemudian dibawa ke RSMY,” kata Usin.

Tidak hanya itu, Usin juga meminta keterangan alias klarifikasi kepada beberapa perawat yang berjaga di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSMY terkait hal tersebut.

“Namun karena tidak menggunakan aplikasi Sisrute yang pedoman rujukan.

Padahal dokter spesialis ada dua di RS tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSMY, dr. Ari Mukti Wibowo menjelaskan beberapa kondisi dari kedua dokter spesialis tersebut di mana dokter spesialis orthopedi tengah menjalani cuti Natal.

rumah sakit tolak pasien, dinkes provinsi bengkulu lakukan ini                            bengkulu, koranrb.id – antisipasi kesalahan berupa penolakan pasien korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) beberapa waktu lalu oleh 2 rumah sakit  di bengkulu, rupanya menyita atensi serius dinas kesehatan (dinkes) provinsi bengkulu.
bahkan dinas kesehatan (dinkes) provinsi bengkulu menyiapkan sejumlah langkah, yang bertujuan agar rumah sakit (rs) ataupun fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di bengkulu tidak lagi menolak pasien.
kapela dinkes provinsi bengkulu, moh. redhwan arif mengatakan, saat mendampingi komisi iv dprd provinsi bengkulu inspeksi mendadak (sidak) di 2 rs beberapa waktu lalu, secara garis besar akar permasalahannya sudah diketahui.
“intinya persoalan itu disebabkan adanya penyumbatan komunikasi,” ungkap arif, senin 30 desember 2024.
baca juga:pungli parkir di jalan cendana, bapenda kota bengkulu: berhenti sekarang! 
lebih lanjut, arif mengatakan, penyumbatan komunikasi yang dimaksud, akhirnya menimbulkan salah persepsi.
namun semua itu dapat dijadikan pelajaran bersama, yang tentunya untuk perbaikan pelayanan kesehatan ke depan.
“seiring dengan itu, kita pun telah menyiapkan beberapa langkah guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi,” kata arif.
arif menerangkan, bahwa langkah pertama yang disiapkan, diantaranya melakukan koordinasi dengan faskes atau seluruh rs yang ada di provinsi bengkulu.
baca juga:10.156 warga kota bengkulu masih menganggur
“terutama berkaitan dengan rujukan yang sudah tersistem, yakni sisrute (sistem rujukan terintegrasi). walaupun sudah ada sisrute, tapi kita menilai tetap dibutuhkan kebijakansanaan dalam merujuk pasien,” ujar arif.
atas itu, arif menerangkan, bahwa kebijakan yang diambil, salah satunya dengan komunikasi personal melalui ponsel. baik itu dengan cara menelepon atau menggunakan aplikasi seperti whatsapp (wa).
“ini sangat diperlukan, apalagi dalam kondisi darurat.
sementara kalau menggunakan sisrute, ketika mau merujuk, datanya harus lengkap,” ungkap arif.
baca juga:nal minta pge lebong tanggung jawab atas dampak longsor 2016
sehingga dengan merujuk dengan menggunakan sisrute, antar rs bisa komunikasi awal by phone agar bisa diketahui kesiapan rs, tenaga medis dan ruangan saat merujuk pasien.
“tentu kita berharap dan mendorong, langkah seperti ini bisa diterapkan,” imbau arif.
lebih lanjut arif menyampaikan, menyambut tahun baru 2025, pihaknya juga mengingatkan agar seluruh faskes mulai dari puskesmas hingga rs harus siap melayani masyarakat.
“begitu juga para tenaga medis, harus standby.
baca juga:stok sedikit, harga cabai merah tembus rp60 ribu/kg
sehingga pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa langsung ditangani,” tandas arif.
diberitakan sebelumnya, buntut penolakan korban lakalantas, dprd provinsi bengkulu melakukan sidak ke rumah sakit umum daerah m. yunus (rsmy) bengkulu, jumat, 27 desember 2024 siang.
dprd provinsi bengkulu melalui komisi iv tang diketuai oleh usin abdisyah putra sembiring melakukan sidak ke rsmy setelah mendapati informasi adanya penolakan kepada salah satu korban laka lantas.
“kita milihat ada maladministrasi karena korban pertama kali dibawa ke rumah sakit tiara sella kemudian dibawa ke rsmy,” kata usin.
baca juga:apbd 2025 belum diregister, ancam realisasi kegiatan
tidak hanya itu, usin juga meminta keterangan alias klarifikasi kepada beberapa perawat yang berjaga di ruang instalasi gawat darurat (igd) rsmy terkait hal tersebut.
“namun karena tidak menggunakan aplikasi sisrute yang pedoman rujukan.
padahal dokter spesialis ada dua di rs tersebut,” jelasnya.
sementara itu, direktur rsmy, dr. ari mukti wibowo menjelaskan beberapa kondisi dari kedua dokter spesialis tersebut di mana dokter spesialis orthopedi tengah menjalani cuti natal.
baca juga:pekerjaan laboratorium ditaksir 60 persen, dewan bengkulu utara cek proyek tak tuntas
sedangkan 1 dokter spesialis lainnya masih dalam proses pendidikan alias sekolah sehingga kondisi dokter spesialis di rsmy kosong.
“kita ada 2 dokter spesialis orthopedi 1 cuti dan 1 lainnya masih proses balik pulang ke bengkulu setelah sekolah,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan