Garap Lahan Tanpa HGU Selama 8 Tahun, Walhi: PT ABS Terlalu Berani

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 01 Jan 2025 - 22:16

Pertemuan Komisi II DPRD Bengkulu Selatan dengan PT ABS terkait masalah lahan dan izin --RIO/RB

Dalam waktu dekat, Ritonga memastikan pihakya bersama masyarakat Pino Raya akan melaporkan PT ABS ke Polres Bengkulu Selatan.

“Kita sedang siapkan laporan mungkin Minggu kedua atau ketiga bulan Januari ini laporan masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua FMPR Rusli mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait membahas masalah PT ABS. Bahkan sampai ke Pemprov Bengkulu.

Namun hingga penghujung tahun 2024 ini belum ada titik temu permasalahan tersebut. Dan dampaknya PT ABS seperti memancing konflik dengan masyarakat.

“Kami akan lapor ke APH, khususnya ke Polres Bengkulu Selatan. Karena disitu ada dugaan kerugian negara, salah satunya pajak,” kata Rusli.

Kendati demkian Rusli tetap menjamin FMPR tidak akan bertindak diluar batas agi bahkan merugikan pihak lain. Pihakya tetap mentati proses hukum ada dan sesuai prosedur. “Dengan bapak Kapolres yakin saja dengan masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu Rusli menambahkan, Pemerintah Bengkulu Selatan segera menindaklan tuntutan FMPR agar Izin Usaha Perusahaan (IUP) PT ABS dicabut. Sebab PT ABS dinilai tidak lagi memiliki izin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut.

“Kami minta Pak bupati untuk mencabut izin usaha tersebut,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Nisan Denni Purnama berharap permasalahan perusahaan-perusahaan di Bengkulu Selatan tidak berlarut dan merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Terkait permasalahan PT ABS dirinya memastikan dewan bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan.

“Kita sudah beberapa kali pertemuan dan dalam waktu dekat OPD terkait kita panggil untuk bahas ini,” demikian Denni.

garap lahan tanpa hgu selama 8 tahun, walhi: pt abs terlalu berani                            koranrb.id - wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu dan forum masyarakat pino raya (fmpr) bengkulu selatan menilai pt agro bengkulu selatan (abs) terlalu berani menggarap lahan tanpa hak guna usaha (hgu) sejak tahun 2016. 
pt abs yang bergerak di bidang perkebunan bengkulu selatan tidak berhenti mendapat sorotan dari masyarakat.
perusahaan ini pun siap dilaporkan oleh fmpr dan walhi bengkulu ke aparat penegak hukum (aph). 
direktur walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga mengatakan, perusahaan pt abs sampai tahun 2024 ini tidak lagi memiliki hgu. izin lokasi pada tahun 2012 lalu  diperpanjang pada tahun 2015 dan berkahir  tahun 2016. 
baca juga:kejar dukungan pemerintah pusat untuk produktivitas sektor pertanian, distankan rejang lebong lakukan ini
baca juga:pge: longsor murni faktor alam, bukan pengeboran, ini klarifikasi lengkap pge 
atas dasar itulah ia menilai pt abs terlalu berani menggarap lahan tanpa hgu sejak tahun 2016. 
“saya katakan pt abs terlalu berani garap lahan yang tidak ada hgu-nya dan bahkan sejak tahun 2016,” kata ritonga saat ditemui rb rabu, 1 januari 2025.
saat ini sambung ibrahim tidak lebih dari jumlah total lahan pt abs yang digarap oleh perusahaan.
itu artinya perusahaan tersebut dinilai tidak serius mengelola perkebunan kelapa sawit. 
baca juga:arus balik setelah libur nataru melandai, pengendara diimbau tetap waspada
baca juga:671 tenaga teknis dan 156 tenaga kesehatan di pemkab rejang lebong lulus pppk
sehingga pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 
“yang jelas pt abs juga menelantarkan lahan,” terang ritonga.
dalam waktu dekat, ritonga memastikan pihakya bersama masyarakat pino raya akan melaporkan pt abs ke polres bengkulu selatan.
“kita sedang siapkan laporan mungkin minggu kedua atau ketiga bulan januari ini laporan masuk,” ujarnya. 
baca juga:eks pejabat desa : hutan berubah jadi kebun kelapa sawit sudah berlangsung lama, aph diminta usut tuntas 
baca juga:tampung seluruh panen padi dan jagung petani, pemkab bengkulu tengah gandeng bulog
sebelumnya, ketua fmpr rusli mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait membahas masalah pt abs. bahkan sampai ke pemprov bengkulu. 
namun hingga penghujung tahun 2024 ini belum ada titik temu permasalahan tersebut. dan dampaknya pt abs seperti memancing konflik dengan masyarakat.
“kami akan lapor ke aph, khususnya ke polres bengkulu selatan. karena disitu ada dugaan kerugian negara, salah satunya pajak,” kata rusli. 
kendati demkian rusli tetap menjamin fmpr tidak akan bertindak diluar batas agi bahkan merugikan pihak lain. pihakya tetap mentati proses hukum ada dan sesuai prosedur. “dengan bapak kapolres yakin saja dengan masyarakat kita,” imbuhnya. 
baca juga:tingkat kejahatan di bengkulu tengah menurun, kasus lakalantas meningkat
baca juga:masa kerja tenaga honorer diperpanjang hingga pelantikan pppk
selain itu rusli menambahkan, pemerintah bengkulu selatan segera menindaklan tuntutan fmpr agar izin usaha perusahaan (iup) pt abs dicabut. sebab pt abs dinilai tidak lagi memiliki izin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut.
“kami minta pak bupati untuk mencabut izin usaha tersebut,” ujarnya. 
ketua komisi i dprd bengkulu nisan denni purnama berharap permasalahan perusahaan-perusahaan di bengkulu selatan tidak berlarut dan merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. 
terkait permasalahan pt abs dirinya memastikan dewan bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan. 
“kita sudah beberapa kali pertemuan dan dalam waktu dekat opd terkait kita panggil untuk bahas ini,” demikian denni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan