Buru TGR Setwan Kepahiang, Eks Dewan Jalani Pemeriksaan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 01 Jan 2025 - 22:28

Sejumlah dokumen dari Setwan Kepahiang saat diambil penyidik Kejari Kepahiang belum lama ini terkait dengan temuan TGR di Setwan Kepahiang. --Heru/RB

KORANRB.ID - Dari catatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kepahiang, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang baru mencapai Rp755.129.590.

Dari nilai tersebut, pengembalian TGR yang dilakukan di Setwan masih terbilang kecil.

Informasi diperoleh, nilai temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di lingkungan Setwan Kepahiang nilainya menembus angka Rp11,4 miliar.

Kejari Kepahiang sendiri, telah meningkatkan status penyidikan (Dik) sejak awal Desember 2024 dengan berpegang BPK di Setwan Tahun Anggaran (TA) 2021-2023.

Kasi Datun Kejari Panji Wijanarko, SH menerangkan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut TGR di Setwan seiring telah dilakukannya pengembalian Surat Kuasa Khusus (SKK) yang sebelumnya diajukan Pemkab Kepahiang.

Dalam penyelesaiannya pula, TGR di Setwan juga menjadi kewenangan sepenuhnya Pidsus Kejari Kepahiang setelah penanganannya naik menjadi Dik.

"Untuk penambahan pengembalian TGR termasuk eks dewan, kita tak mengetahuinya lagi. Persoalan ini kan sudah di Pidsus, setelah SKK sebelumnya dikembalikan," ujar Panji.

Sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres dalam hal pengembalian. Yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran Rp8 miliar.

Sesuai Sistem Informasi Penindakan Tindak Lanjut (SIPTL), Inspektorat secara berkala melaporkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi.

Terkait tindak lanjut penyidikan perkara dugaan korupsi di Setwan Kabupaten Kepahiang, penyidik Kejari Kepahiang diketahui terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Termasuk para pihak ketiga, yang berkaitan erat menimbulkan potensi kerugian negara.

buru tgr setwan kepahiang, eks dewan jalani pemeriksaan                            koranrb.id - dari catatan bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kepahiang, pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd (setwan) kepahiang baru mencapai rp755.129.590.
dari nilai tersebut, pengembalian tgr yang dilakukan di setwan masih terbilang kecil. 
informasi diperoleh, nilai temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri di lingkungan setwan kepahiang nilainya menembus angka rp11,4 miliar.
kejari kepahiang sendiri, telah meningkatkan status penyidikan (dik) sejak awal desember 2024 dengan berpegang bpk di setwan tahun anggaran (ta) 2021-2023.
baca juga:garap lahan tanpa hgu selama 8 tahun, walhi: pt abs terlalu berani
baca juga:kejar dukungan pemerintah pusat untuk produktivitas sektor pertanian, distankan rejang lebong lakukan ini
kasi datun kejari panji wijanarko, sh menerangkan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut tgr di setwan seiring telah dilakukannya pengembalian surat kuasa khusus (skk) yang sebelumnya diajukan pemkab kepahiang.
dalam penyelesaiannya pula, tgr di setwan juga menjadi kewenangan sepenuhnya pidsus kejari kepahiang setelah penanganannya naik menjadi dik. 
"untuk penambahan pengembalian tgr termasuk eks dewan, kita tak mengetahuinya lagi. persoalan ini kan sudah di pidsus, setelah skk sebelumnya dikembalikan," ujar panji. 
sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres  dalam hal pengembalian. yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar.
baca juga:pge: longsor murni faktor alam, bukan pengeboran, ini klarifikasi lengkap pge 
baca juga:arus balik setelah libur nataru melandai, pengendara diimbau tetap waspada
sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), inspektorat secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi.
terkait tindak lanjut penyidikan perkara dugaan korupsi di setwan kabupaten kepahiang, penyidik kejari kepahiang diketahui terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. termasuk para pihak ketiga, yang berkaitan erat menimbulkan potensi kerugian negara. 
sejak dinaikkan menjadi dik, tak kurang 30 saksi telah dihadirkan guna menjalani pemeriksaan dalam dugaan korupsi di lingkungan setwan kepahiang.
mulai dari sekretaris dprd (setwan) kepahiang non aktif, jajaran pejabat di lingkungan setwan hingga anggota dprd dan eks anggota dprd kepahiang yang terkait dengan penanganan perkara. 
baca juga:671 tenaga teknis dan 156 tenaga kesehatan di pemkab rejang lebong lulus pppk
baca juga:eks pejabat desa : hutan berubah jadi kebun kelapa sawit sudah berlangsung lama, aph diminta usut tuntas 
dalam penanganan perkara ini pula, kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh meminta semua pihak menyerahkan tindak lanjutnya kepada penyidik kejari.
"kita juga berharap semua pihak bersabar, semua perkara yang sedang kami tangani akan diselesaikan dengan cepat," kata kajari didampingi kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar, sh. 
lebih lanjut, terkait pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan setwan kepahiang terus berjalan.
bukan tak mungkin akan ada pemanggilan terhadap saksi baru, ataupun permintaan keterangan terhadap saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan. hal ini tak lain dilakukan penyidik, dalam upaya melakukan pengumpulan alat bukti.
sejauh ini, penyidik  masih berupaya keras mendapatkannya dari ribuan lembar dokumen yang diperoleh dari penggeledahan di 3 titik sebelumnya.
yakni, di gedung dprd, serta dua rumah bendahara dan mantan bendahara setwan. dari sini pula ikut disita, 1 unit laptop milik mantan bendahara yang diyakini dapat memperkuat pengumpulan alat bukti. 
tak hanya itu, penyidik juga telah mengantongi sejumlah keterangan berikut pengakuan langsung dari sekwan, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang yang sejauh ini masih berstatus sebagai terperiksa.
kepada penyidik, bendahara setwan di juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam lhp bpk ri. 
sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan