Penyelesaian TGR 2023 Sejumlah Pemda di Provinsi Bengkulu Tak Kunjung Tuntas

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 22:55

SEKRETARIAT: Salah satu OPD yang masih belum menyelesaikan TGR Tahun 2023 adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.--Arie Saputra Wijaya/RB

Kemudian Penatausahaan aset tetap tanah Pemkab Bengkulu Tengah belum tertib.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

TGR 2023 Rejang Lebong Belum Tuntas

Polemik terkait sisa TGR tahun 2023 di Kabupaten Rejang Lebong terus menjadi sorotan.

Hingga kini, sebesar Rp 810.450.390 dari total Rp 4 miliar TGR masih belum terselesaikan.

Kondisi ini memicu berbagai reaksi, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, yang kini meminta jawaban dari Inspektorat Daerah atas lambatnya penyelesaian.

Anggota DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah, menyatakan perlunya laporan progres yang lebih transparan dan terperinci dari Inspektorat terkait kendala dalam penyelesaian TGR.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengungkapkan bahwa DPRD akan segera memanggil Inspektorat untuk menggali lebih jauh persoalan ini.

“Kami ingin mengetahui apa saja hambatan yang terjadi.

penyelesaian tgr 2023 sejumlah pemda di provinsi bengkulu tak kunjung tuntas                            bengkulu, koranrb.id – penyelesaian tuntutan ganti rugi (tgr) terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 di sejumlah pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu tak kunjung tuntas.
walaupun saat ini sudah tutup tahun anggaran 2024, upaya penyelesaian tgr tahun anggaran 2023 ini masih dilakukan oleh inspektorat di masing-masing pemda yang memiliki tgr.
walaupun ada juga yang sudah diambil alih oleh aparat penegak hukum (aph). 
seperti penyelesaian tgr di sekretariat dprd kabupaten kepahiang yang saat ini sudah ditangani seksi pidana khusus kejaksaan negeri (kejari) kepahiang.
baca juga: pendaftaran pppk gelombang ii, cuma 533 berkas pelamar yang masuk
namun di beberapa daerah masih ditangani oleh inspektorat.
contohnya penyelesaian tgr di pemkab rejang lebong senilai rp 810.450.390 dari total rp 4 miliar tgr yang telah ditetapkan.
kemudian tgr di pemkab bengkulu tengah yang saat ini masih terus diupayakan oleh inspektorat daerah bengkulu tengah.
selanjutnya tgr tahun anggaran 2023 di dprd kaur yang masih tersisa rp2 miliar saat ini juga dilakukan upaya penagihan oleh inspektorat daerah kaur.
baca juga:alih fungsi hutan jadi kebun sawit ilegal di mukomuko, picu kerugian negara besar-besaran
penagihan tgr di sekretariat dprd kabupaten kaur ini, proses penagihannya telah dikembalikan kejaksaan negeri (kejari) kaur ke inspektorat kaur. 
yang mana pada data terakhir sisa tgr anggota dprd kaur tersebut berjumlah kurang lebih sekitar rp 2 miliar lagi.
inspektur inspektorat kaur harika se, mengaku sampai dengan saat ini proses penagihan masih terus berlanjut dan pengembalian kerugian negara tersebut diemban oleh inspektorat selakutim penyelesaian kerugian negara (tpkn) tgr dewan.
akan tetapi, jika dalam waktu dekat tgr tak kunjung selesai maka inspektorat kaur  akan membuat laporan ke majelis penyelesaian kerugian daerah (mpkd) yang diketuai langsung oleh sekda kaur.
baca juga:ribuan honorer pemprov bengkulu bakal dirumahkan, honorer: kami tidak siap menganggur
kemudian barulah nanti akan diambil langkah tegas terkait dengan tgr dewan kaur langkah apa yang akan diambil.
"proses penagihan tgr masih berlanjut, karena fokus utama kita memang pengembalian kerugian negara," sampai harika.
kendati demikian saat dikonfirmasi progres penagihan tgr sekarang berapa lagi yang tersisa, harika belum dapat membeberkan detailnya. 
dirinya berdalih, proses penagihan masih berlangsung sehingga tidak bisa dibeberkan. 
baca juga: segini tarif yang dipatok rskj soeprapto untuk 3 jenis surat persyaratan penerbitan nip cpns dan pppk
setelah penagihan dari inspektorat selesai nanti barulah sisa tgr dewan kaur bisa disampaikan.
"untuk rincian sisanya, nanti akan kita sampaikan setelah proses penagihan selesai dari kita," tukasnya.
sementara itu, kajari kaur pofrizal, sh, mh melalui kasi datun dwi pranoto, sh meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) kaur segera melakukan penyelesaian penagihan sisa tgr dewan. 
apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan nanti, juga tidak ada kejelasan maka kejari kaur akan mengambil langkah tegas melalui bidang pidana khusus (pidsus) atau melakukan gugatan perdata.
baca juga:wow! berikut 5 fakta selasih mekah, terkenal di berbagai negara
"kita masih menunggu kebijakan yang di ambil oleh pemkab kaur.
kalau tidak ada hasil nanti, maka kita akan tindak tegas sesuai dengan arahan dari kajari beberapa waktu yang lalu," sampai dwi. 
sementara itu di tempat berbeda, kejaksaan negeri (kejari) kabupaten bengkulu tengah memastikan jika tgr berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) yang tidak ditindaklanjuti bisa diproses secara hukum. 
hal ini disampaikan kepala kejari kabupaten bengkulu tengah, dr. firman halawa, sh, mh.
baca juga:pemkot bengkulu siapkan regulasi pemanfaatan pendopo merah putih untuk umum
namun perlu dipelajari terlebih dahulu sejauh mana opd sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan tgr dimaksud. 
sebab, terkadang timbulnya tgr tidak semata-mata 100 persen dari perbuatan opd, tetapi bisa jdi karena pihak ketiga yang tidak kunjung kooperatif untuk menindaklanjuti.
“tentu saja bisa diproses secara hukum.
namun sebelum di proses secara hukum, kami akan mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu.
baca juga:menilik 5 fakta ilmiah semut bisa mengangkat beban berat
karena terkadang adanya tgr bukan hanya karena opd, tetapi ada kesalahan pihak ketiga juga,” sampainya 
sementara itu, inspektur kabupaten bengkulu tengah, welldo kurniyanto, se, mm, cgcae melalui inspektur pembantu khusus (irbansus), tandri donin, m.pd, me mengungkapkan, pada saat ini pihaknya belum bisa memastikan terkait tindak lanjut tgr yang sudah dilakukan oleh opd. 
sebab pihaknya melakukan rekon.
untuk rekon baru akan dilakukan pekan depan bersama bpk ri perwakilan provinsi bengkulu.
baca juga:ancam stabilitas lpg di pasaran, dinas esdm minta alokasi lpg segera dikeluarkan
jadi semuanya akan diketahui setelah pihaknya melaksanakan rekon bersama bpk.
“kalau opd yang menindaklanjuti tgr sudah ada.
namun untuk progresnya kita belum mengetahui pasti.
pekan depan kita akan melaksanakan rekon bersama bpk.
baca juga:dispar bengkulu selatan peringatkan pkl taman merdeka, ini penyebabnya
setelah rekon dilaksanakan baru diketahui, terkait progres opd dalam menindaklanjuti catatan bpk tersebut,” ungkapnya 
terkait apabila nanti ternyata ada tgr yang tidak diselesaikan oleh opd, semuanya bisa diproses secara hukum. akan tetapi akan dilihat terlebih dahulu progresnya. 
kalau persentasenya sudah tinggal dan menyisakan sedikit lagi, pihaknya masih akan tetap menggunakan pendekatan langsung ke person atau opd tersebut. 
“bisa diproses secara hukum.
baca juga:pemanfaatan dana desa 2025 di rejang lebong fokus pada kemiskinan, digitalisasi, dan ketahanan pangan
tetapi sebelum diproses secara hukum tentu kami akan melihat progres opd terlebih dahulu.
kalau progresnya sudah baik, maka kita akan lakukan pendekatan saja,” demikian donin. 
untuk diketahui, berdasarkan rilis bpk ri perwakilan provinsi bengkulu beberapa waktu lalu, meskipun pemkab bengkulu tengah berhasil mendapatkan wtp, namun pemkab bengkulu tengah tak serta merta bebas dari catatan dari bpk. 
bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) belum sepenuhnya memadai.  
baca juga:puncak hut kabupaten kepahiang ke 21 serentak dalam 1 hari
belanja barang dan jasa atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan serta honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia tidak sesuai ketentuan
belanja perjalanan dinas pada 8 satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tidak sesuai ketentuan.
kemudian belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) secara swakelola tidak sesuai ketentuan.
pengelolaan kas di lingkungan pemkab bengkulu tengah belum tertib.
baca juga:melakukan perjalanan jauh! berikut 6 fakta unik burung julang emas, ada di indonesia
kemudian penatausahaan aset tetap tanah pemkab bengkulu tengah belum tertib.
pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lhp diterima.
baca juga:1.046 domain situs web perdagangan ilegal diblokir, masyarakat harus waspadai investasi palsu
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. 
tgr 2023 rejang lebong belum tuntas
polemik terkait sisa tgr tahun 2023 di kabupaten rejang lebong terus menjadi sorotan. 
hingga kini, sebesar rp 810.450.390 dari total rp 4 miliar tgr masih belum terselesaikan.
baca juga:daftar haji di bengkulu utara sekarang, baru bisa berangkat 27 tahun lagi
kondisi ini memicu berbagai reaksi, baik dari dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) maupun kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong, yang kini meminta jawaban dari inspektorat daerah atas lambatnya penyelesaian.  
anggota dprd rejang lebong, hidayatullah, menyatakan perlunya laporan progres yang lebih transparan dan terperinci dari inspektorat terkait kendala dalam penyelesaian tgr. 
politisi dari partai keadilan sejahtera (pks) ini bahkan mengungkapkan bahwa dprd akan segera memanggil inspektorat untuk menggali lebih jauh persoalan ini.  
“kami ingin mengetahui apa saja hambatan yang terjadi.
baca juga:hidup dalam kawanan besar! berikut 5 fakta unik lady ross's turaco
jika ada pihak yang tidak kooperatif, langkah tegas harus diambil agar tidak menimbulkan preseden buruk,” tegas hidayatullah.  
menurutnya, dprd berupaya mencari solusi yang relevan untuk mengatasi persoalan ini, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
ia mengatakan, dprd rejang lebong mengharapkan agar inspektorat tidak hanya fokus pada laporan progres, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi.
hal ini penting agar rekomendasi yang diberikan oleh dprd dan pihak terkait dapat lebih efektif.  
baca juga:ramalan hari ini, beberapa zodiak dapat mengoptimalkan peluang di tahun baru
 “jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga citra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan,” ungkap politisi pks ini.
tidak hanya dprd, kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong juga turut angkat bicara. kepala kejaksaan negeri (kajari) fransesco tarigan sh, mh melalui kasi intel, hendra mubarok sh, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil inspektorat daerah untuk mencari kejelasan terkait lambannya penyelesaian tgr.  
“kami ingin memastikan bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang berlarut-larut.
pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait kendala yang dihadapi,” ujar hendra.  
baca juga:alur pelabuhan dangkal termasuk faktor alokasi pertalite untuk bengkulu turun
hendra menambahkan bahwa kejari akan mengawal ketat penyelesaian tgr ini sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
menurutnya, dana yang belum terselesaikan sangat penting untuk mendukung pembangunan, dan jika tidak segera diselesaikan, manfaatnya bagi masyarakat akan tertunda.  
“kami memiliki komitmen kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal tanggung jawab kepada masyarakat,” ujar hendra. 
baca juga:pendaftaran seleksi pppk tahap 2 ditutup selasa pukul 23.59 wib, ini syarat honorer yang bisa ikut seleksi 
di sisi lain, inspektur inspektorat daerah kabupaten rejang lebong, gusti maria, menjelaskan bahwa meski masih ada sisa tgr, progres penyelesaian sudah mencapai 81,18 persen.
dari total rp 4.000.057.800, sebesar rp 3.247.418.014 telah berhasil diselesaikan hingga minggu ketiga desember.  
“sisa rp 810 juta lagi tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (opd), seperti badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd), dprd, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), serta dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman (dpuprpkp),” papar gusti.  
menurut gusti, setiap opd menghadapi persoalan keuangan yang berbeda-beda. 
baca juga:setelah diberhentikan, kades terancam pidana, inspektorat audit investigasi dana desa suka bandung 
beberapa masalah tersebut meliputi pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan jalan. 
ia juga menyebutkan bahwa keterlambatan sering kali disebabkan oleh laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap.  
“kami sudah berusaha maksimal, tetapi memang ada kendala administratif yang perlu diselesaikan secara bertahap,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan