Pemkab Lebong Akan Gugat Ahli Waris Lahan Mes Lebong di Bandung, Ini Penyebabnya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:52

MES: Permasalahan sertifikat Mes Pemda Lebong di Bandung Belum tuntas hingga 2025.-- DOK/RB

LEBONG, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan mengambil langkah tegas soal balik nama Sertifikat Mes Pemda Lebong yang berada di Bandung, Jawa Barat.

Langkah tegas itu, Pemkab Lebong akan mengajukan gugatan kepada ahli waris atau anak pemilik tanah yang saat ini berdiri Mes Pemda Lebong yang berada di Bandung.

Gugatan itu bertujuan untuk mendesak ahli waris agar mau bersumpah di hadapan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung, bahwa tanah seluas 1 hektare beserta bangunan itu sudah dijual kepada Pemkab Lebong.

Pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah di depan BPN Bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.

“Rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah di hadapan BPN.

Supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” kata Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Gundala, SE, Minggu, 5 Januari 2025.

Gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan.

Namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Pemkab Lebong.

“Kita akan ada perubahan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati, red), kita tidak tahu kebijakan bupati yang baru seperti apa.

Kita tunggu petunjuknya nanti seperti apa. Kalau Kuasa Hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.

Soal lelang Mes Pemda Bandung itu, Gundala juga belum bisa memastikan akan dilanjutkan untuk dilelang atau ada kebijakan lain.

“Kita lihat nanti petunjuk bupati yang baru seperti apa,” ucapnya.

pemkab lebong akan gugat ahli waris lahan  mes lebong di bandung, ini penyebabnya                            lebong, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan mengambil langkah tegas soal balik nama sertifikat mes pemda lebong yang berada di bandung, jawa barat.
langkah tegas itu, pemkab lebong akan mengajukan gugatan kepada ahli waris atau anak pemilik tanah yang saat ini berdiri mes pemda lebong yang berada di bandung.
gugatan itu bertujuan untuk mendesak ahli waris agar mau bersumpah di hadapan badan pertanahan nasional (bpn) bandung, bahwa tanah seluas 1 hektare beserta bangunan itu sudah dijual kepada pemkab lebong.
pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah di depan bpn bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.
baca juga:pemkab lebong desak pemprov segera salurkan dbh tw iii dan iv
“rencana kita akan mengajukan gugatan kepada ahli waris, agar mau bersumpah di hadapan bpn.
supaya proses balik nama sertifikat bisa dilakukan,” kata kepala bidang aset, badan keuangan daerah (bkd) lebong, gundala, se, minggu, 5 januari 2025.
gugatan ini akan dilakukan setelah ada petunjuk dari pimpinan.
namun, rencana ini sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum pemkab lebong.
baca juga:baru 98 persen, kontrak proyek sport center kembali diperpanjang 
“kita akan ada perubahan pimpinan (bupati dan wakil bupati, red), kita tidak tahu kebijakan bupati yang baru seperti apa.
kita tunggu petunjuknya nanti seperti apa. kalau kuasa hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” terangnya.
soal lelang mes pemda bandung itu, gundala juga belum bisa memastikan akan dilanjutkan untuk dilelang atau ada kebijakan lain.
“kita lihat nanti petunjuk bupati yang baru seperti apa,” ucapnya.
baca juga:waspada pencurian ternak, ini imbauan kasat reskrim polres kaur
diberitakan sebelumnya, masih persoalan sertifikat tanah, menjadi penyebab batalnya mes pemda lebong yang berada di bandung, jawa barat batal dilelang tahun ini.
gundala menjelaskan, proses penerbitan sertifikat baru di badan pertanahan bandung (bpn) sudah memasuki tahap balik nama, dari pemilik sebelumnya menjadi nama pemkab lebong.
namun, balik nama sertifikat tersebut belum bisa dilakukan, karena ada kendala.
ahli waris tidak mau menjalani sumpah pengakuan bahwa tanah dan bangunan saat ini menjadi mes pemda lebong di bandung sudah dijual kepada pemkab lebong.
baca juga:hari ini, seluruh pelajar mulai masuk sekolah, nambah libur, siap-siap disanksi
saat ini, pemkab lebong masih mencari langkah, agar ahli waris ingin menjalani sumpah di hadapan bpn bandung.
supaya, 8 sertifikat tanah seluas 1 hektare itu bisa dilakukan proses balik nama.
“kita masih mencari langkah terbaik, agar proses balik nama ini bisa dilakukan,” ujarnya.
disampaikan gundala, untuk proses lelang tidak akan lama jika persoalan sertifikat ini tuntas.
baca juga:libur nataru usai, harga bahan pokok di kabupaten kaur masih tinggi
“kalau sertifikat tuntas, proses lelang bisa kita lakukan.
saat ini kita upayakan persoalan sertifikat ini segera diatasi,” tutupnya.
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
baca juga:sepanjang 2024, hanya 3 perusahaan bayar csr, alasannya tidak masuk akal
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
baca juga:pemuda bs desak pemerintah turun tangan selesaikan konflik pt abs versus masyarakat 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
baca juga:buru pajak, bkd kabupaten kepahiang libatkan jaksa
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan