Bedah RTLH Butuh Dana Rp 14 Miliar, Ada 700 Lebih RTLH di Bengkulu Selatan

KORANRB.ID – Dinas Perkim Kabupaten Bengkulu Selatan mendata ada 700 lebih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bengkulu Selatan. Jika Pemkab Bengkulu Selatan ingin membantu melalui program bedah rumah, maka pemerintah membutuhkan anggaran hingga Rp 14 milar. 

Kabid Perumahan dan Kawasan Dinas Perkim Bengkulu Selatan, Robet Ginting mengatakan data tersebut merupakan data terbaru yang dihimpun dari usulan pemerintah desa/kelurahan, serta hasil pendataan di lapangan.

Selama ini Pemkab Bengkulu Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 juta ke masing-masing untuk satu penerima bedah rumah. Artinya, jika semua warga yang rumahnya tidak layak huni ingin diakomodir menjadi penerima bantuan bedah rumah, maka diperlukan anggaran Rp 14 miliar.

“Kalau dikalkulasikan dananya mencapai Rp 14 miliar, tapi tentunya tidak serentak,” kata Ginting.

BACA JUGA: SK Kenaikan Pangkat 186 PNS Tunggu Tanda Tangan Plt. Gubernur Bengkulu, Ditargetkan Keluar Januari ini

BACA JUGA:PKL di Taman Merdeka Masih Penuhi Badan Jalan, Pemerintah Harus Berikan Tempat Khusus

Untuk itu, berbagai cara terus dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan untuk meningkatkan RTLH. Bahkan Dinas Perkim mencoba berjuang mendapatkan anggaran bedah rumah hingga ke kementerian.

Jika hanya mengandalkan dana APBD dipastikan akan sangat sulit. Apalagi kondisi keuangan daerah Bengkulu Selatan masih perlu dialokasikan ke sektor lain. 

Untuk itu, beberapa waktu lalu usulan bedah rumah ini telah di sampaikan ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman agar dapat kucuran dana APBN. 

"Ya, beberapa waktu lalu kami telah datang ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Tapi belum ada informasi yang pasti, soalnya kementerian itu juga baru terbentuk," kata Ginting.

BACA JUGA:Final, SK Honorer OPD Pemprov Bengkulu Resmi Tidak Diperpanjang

BACA JUGA:Hadirkan 7 Saksi, JPU Ingin Perjelas Keabsahan Tanah hingga Peran Empat Terdakwa

Meskipun belum ada kepastian dari kementerian kapan ada kucuran dana untuk program bedah rumah tersebut, Dinas Perkim memastikan akan tetap berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. 

Apalagi program bedah rumah dinilai sangat penting. Sebab, hal itu membantu warga yang ekonominya kurang mampu untuk mendapat hunian yang layak.