Pelaku Rambah Hutan jadi Kebun Sawit Lawan Asta Cita Presiden Prabowo

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:09

Hutan di Mukomuko beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.--firmansyah/rb

KORANRB.ID – Kerusakan hutan negara di Mukomuko yang tak kunjung dilakukan upaya penghentian oleh pemangku kebijakan.

Tentu kerugian dan ancaman bencana besar akibat kerusakan ekologi, akan terus mengancam keselamatan warga Mukomuko bahkan dunia.

Perlu instrument melaporkan dugaan perkara ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Atau meminta ketagasan Dirjen Gakum KLHK untuk segera menindak tegas aktor pejabat dan mantan pejabat yang menguasai kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di Mukomuko.

"Bisa membawa perkara ini ke Dirjen Gakum KLHK RI, agar perkara ini dapat ditangani dengan serius, sebab untuk dugaan kerusakan dan kerugian sangat besar,” kata Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH.

Muslim juga menyampaikan, tentu 100 hari program kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yaitu asta cita menjadi kewajiban pemerintah daerah mendukungnya. Salah satunya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Tentu dengan adanya indikasi pembiaran terkait kerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di Mukomuko bertentangan dengan asta cita.

Pelaku perambahan hutan menjadi kebun kelapa sawit melawan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Jelas kewajiban seluruh penyelenggara negara mendukung asta cita program Presiden, termasuk penangganan perkara perkebunan sawit ilegal di Mukomuko,”sampainya.

Muslim menyampaikan, sebenarnya cukup sederhana terkait pengerusakan hutan secara terang-terangan ini.

pelaku rambah hutan jadi kebun sawit lawan asta cita presiden prabowo                             koranrb.id – kerusakan hutan negara di mukomuko yang tak kunjung dilakukan upaya penghentian oleh pemangku kebijakan.
tentu kerugian dan ancaman bencana besar akibat kerusakan ekologi, akan terus mengancam keselamatan warga mukomuko bahkan dunia. 
perlu instrument melaporkan dugaan perkara ini ke aparat penegak hukum (aph).
atau meminta ketagasan dirjen gakum klhk untuk segera menindak tegas aktor pejabat dan mantan pejabat yang menguasai kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko.
baca juga:tidak ditemukan indikasi pungli ptm, pelapor: terima kasih kinerja polisi 
baca juga:hut kabupaten kepahiang: bando dan hidayatullah sepakat titip amanah kepemimpinan baru ke nata-hafizh
"bisa membawa perkara ini ke dirjen gakum klhk ri, agar perkara ini dapat ditangani dengan serius, sebab untuk dugaan kerusakan dan kerugian sangat besar,” kata praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh.
muslim juga menyampaikan, tentu 100 hari program kerja presiden republik indonesia prabowo subianto yaitu asta cita menjadi kewajiban pemerintah daerah mendukungnya. salah satunya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.
tentu dengan adanya indikasi pembiaran terkait kerusakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko bertentangan dengan asta cita.
pelaku perambahan hutan menjadi kebun kelapa sawit melawan asta cita presiden prabowo.  
baca juga:estimasi kn dugaan korupsi dd/add bungin mencapai rp300 juta 
baca juga:kamis, kpu bengkulu utara pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih
“jelas  kewajiban seluruh penyelenggara negara mendukung asta cita program presiden, termasuk penangganan perkara perkebunan sawit ilegal di mukomuko,”sampainya.
muslim menyampaikan, sebenarnya cukup sederhana terkait pengerusakan hutan secara terang-terangan ini.
penanganannya tidak mesti ada delik aduan atau laporan. penegak hukum bisa langsung masuk menangani perkara tersebut, karena jelas ini merugikan negara.
namun memang membutuhkan waktu tenaga dan biaya yang cukup besar untuk mengungkap perkar ini.
baca juga:4 bulan usai ekspose pertama, audit bokb belum juga tuntas 
baca juga:peringatan hut kabupaten bengkulu utara diwacanakan digelar november
“informasi awal sudah ada, pemberitaan di media massa juga sudah dilakukan secara masif. saya rasa ini cukup untuk aph melakukan penyelidikan, dan membuktikan kepada masyarakat bawasanya negara menentang keras, segala upaya yang melemahkan tindakan yang melawan hukum. namun memang membutuh waktu yang panjang,”sampainya.
lanjutnya, pentingnya aph melakukan penyelidikan, agar dapat mengetahui apakah perkara ini masuk ke dalam pidana umum, delik khusus atau tindak pidana korupsi. sebab kuat dugaan adanya tindakan grativikasi, dan penyalahgunaan wewenang, sehingga terjadinya kejahatan kehutanan tersebut.
“jika aph menemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya gratifikasi. tentu hal tersebut sudah termasuk tindak pidana korupsi. maka dari penyidik harus lakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengungkap fakta sebenarnya,”tegasnya.
kerusakan hutan negara di mukomuko yang dibuka secara terang-terang dan berubah menjadi perkebunan sawit adalah main driver of deforestation atau pendorong utama terjadinya deforestasi. hal ini disampaikan dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si.
baca juga:tambak udang langgar aturan, picu petaka laut kaur: terumbu karang rusak, ikan sulit 
baca juga:pajak kendaraan kembali turun, berlaku hingga 7 mei 2025
jika masih ada yang mengatakan tanaman sawit juga memiliki fungsi yang sama dengan tanaman kehutanan, sehingga tidak menjadi permasalahan serius jika terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan, itu artinya tidak pernah membaca jurnal yang ada.
sebab banyak hasil-hasil penelitian di jurnal bereputasi yang membuktikan tanaman sawit penyebab utama terjadinya deforestasi. 
“kita berbicara, bukan persoalan sawit itu juga tanaman yang dapat menyerap karbon. tapi persoalan besarnya, sawit ditanam secara luas,dengan lahan harus bersih, masif dan intensif dengan pupuk yang tinggi, sudah pasti itu merusak lingkungan,”kata hefri.
hefri juga menjelaskan, berdasarkan sumber ipcc untuk kawasan hutan tropis mampu menyerap 200 sampai 400 ton karbon perhektar (ha) pertahun.
baca juga:tambak udang langgar aturan, picu petaka laut kaur: terumbu karang rusak, ikan sulit 
baca juga:pajak kendaraan kembali turun, berlaku hingga 7 mei 2025
sedangkan untuk sawit dewasa hanya mampu menyerap 20 sampai 40 ton karbon perha pertahun, berdasarkan sumber ispo. tentu ini perbandingan yang sangat jomplang terjadi jika hilangnya tanaman kehutanan dan bergantung kepada tanaman sawit untuk penyerapan karbon.
“maka dari itu orang-orang kehutanan, harus mampu mengalahkan ekonomi sawit. salahsatunya dengan model baru multiusaha kehutanan (muk), bukan malah menjadikan tanaman sawit sebagai pengganti tanaman kehutanan,”sampainya
hefri menambahkan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
baca juga:bupati bengkulu selatan gusnan dukung persoalan pt abs diproses secara hukum 
baca juga:penyaluran beras gratis baru diputuskan untuk 2 bulan, januari dan februari 2025
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,”tegasnya.
tidak dapat dipungkiri disampaikan hefri, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal di hampir semua tempat tidak hanya di mukomuko, biasanya tidak terlepas dari keterlibatan pemilik modal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
pemilik modal, dengan kekuatan finansial yang besar, sering kali menjadi aktor utama di balik praktik alih fungsi ini.
baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam banyak kasus  seringkali mereka membiayai pembukaan lahan hutan secara illegal untuk perkebunan sawit.
tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan. praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan