Opsen Pajak 66 Persen Berlaku, Ini Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:17

FOKUS: Plt. Gubernur Bengkulu, Dr. H Rosjonsyah saat pimpin rapat bersama pejabat Pemprov, kemarin-- ABDI/RB

opsen pajak 66 persen berlaku, ini cara menghitung pajak kendaraan bermotor terbaru                            bengkulu, koranrb.id – opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) di kabupaten/kota provinsi bengkulu telah diberlakukan mulai 5 januari 2025.
kendati demikian, khusus pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memberikan penurunan tarif pkb dan bbnkb bagi masyarakat.
tarif pkb dan bbnkb diturunkan dalam rangka meringankan beban wajib pajak seiring dengan mulai berlakunya opsen pkb dan opsen bbnkb sebesar 66 persen, 5 januari 2025.
“jadi tarif pajak kendaraan yang sesuai dengan njkb (nilai jual kendaraan bermotor) pada tahun 2025 ini tidak ada kenaikan.
baca juga:isu honorer siluman di seluma menguat, diduga belum 2 tahun kerja sudah lulus pppk
artinya tarif kenaikan pajak tahun 2025 ini sama dengan tahun 2024 lalu," sampai pelaksana tugas (plt) kepala badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu, yudi karsa.
lebih lanjut, yudi mengatakan, karena adanya surat edaran (se) dari pemerintah pusat serta diskresi atau kebijakan dari presiden republik indonesia (ri) prabowo subianto dalam menyikapi persoalan naiknya tarif pajak kendaraan bermotor.
sehingga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta dapat memacu pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
“jadi tidak ada kenaikan karena adanya kebijakan dari gubernur yang sesuai dengan surat edaran dan diskresi dari presiden republik indonesia,” beber yudi.
baca juga:hut kepahiang, proyek miliaran rupiah milik pupr provinsi ambrol
lebih lanjut, untuk opsen atau tambahan pungutan pajak untuk kabupaten/ kota tetap diberlakukan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintahan pusat.
“opsen untuk kabupaten/kota tetap kita berlakukan sebesar 66 persen dari tarif awal sesuai edaran dari pemerintah pusat,” terang yudi.
sedangkan, pemberlakukan aturan diskon atau keringanan pajak tersebut, jelas yudi, dimulai kemarin, selasa, 7 januari 2025 hingga 6 bulan ke depan.
“nanti kita ada evaluasi kembali setelah enam bulan dan akan kita perpanjangan lagi sambil menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” tandas yudi. 
baca juga:disnaker targetkan 200 warga kota bengkulu berangkat kerja ke luar negeri
lebih lanjut, penghitungan berdasarakan aturan, opsen pkb dan bbnkb dikenakan sebesar 66 persen dari nilai pajak yang terutang. 
namun, ini tidak berarti pajak kendaraan langsung naik sebesar 66 persen karena tarif dasar pkb dan bbnkb telah disesuaikan.
selain itu, dalam pasal 107 ayat 2 uu hkpd, pemungutan opsen pkb dan bbnkb didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (nik), dan/atau alamat pemilik kendaraan di wilayah kabupaten/kota
contohnya, tarif pkb untuk kepemilikan pertama disesuaikan dari 1,75 persen menjadi 1,86 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb).
baca juga:dewan: bank indonesia harusnya jadi contoh pelayanan dan transparansi 
tarif bbnkb turun dari 20 persen menjadi 12 persen dari njkb.
opsen sebesar 66 persen dikenakan di atas nilai pajak yang terutang. 
contohnya, perhitungan untuk kendaraan dengan njkb sebesar rp200 juta, sehingga pkb 1,1 persen dikalikan rp 200.000.000 dan hasilnya rp2.200.000.
sedangkan, opsen pkb yakni 66 persen dikalikan rp2.200.000 hasilnya rp1.452.000.
baca juga:temuan belanja bok, bpk beri 3 rekomendasi ke kadis kesehatan kepahiang 
sehingga, total pajak yang dibayar rp2.200.000 ditambah rp1.452.000 menjadi rp3.652.000.
sebelumnya, plt gubernur bengkulu dr. h rosjonsyah memastikan kebijakan diskon pajak segera diterapkan sesuai instruksi presiden.
“saya sudah menandatangani aturan tersebut dan berharap implementasinya berjalan dengan baik,” tegas rosjonsyah.
dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan keringanan yang diberikan sambil tetap memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. 
“ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan,” harap rosjonsyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan