5 Pajabat Eselon II Pemkab Mukomuko Pensiun, Jabatan Kosong Koordinasi Kemendagri

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:30

PEJABAT: Pelaksanaan seleksi JPTP atau pejabat eselon II Pemkab Mukomuko tahun 2024 lalu--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

5 pajabat eselon ii pemkab mukomuko pensiun, jabatan kosong koordinasi kemendagri                             mukomuko,koranrb.id – data badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, tahun ini (2025) akan ada 5 orang pejabat eselon ii di pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko yang akan pensiun. 
lima orang pejabat eselon ii itu saat ini sudah masuk usia 60 tahun. dimana sudah memasuki batas usia pengabdian bagi pegawai negeri sipil (pns) pimpinan tinggi pratama. 
"kalau berdasarkan data di opd kita, ada sekitar 5 orang pejabat eselon ii yang masuk usia pensiun di tahun ini," kata kepala bkpsdm mukomuko wawan santoni, s.hut, m.si.
waktu pensiunnya 5 pns berstatus pimpinan tinggi prtam aitu tidak berbarengan. yang jelas, kata wawan rentang januari hingga desember, ada 5 orang yang pensiun. 
dengan demikian tentu jumlah pns kabupaten mukomuko berkurang. juga terjadi kekosongan pada 5 jabatan eselon ii.
baca juga:ssst.. ada thl yang tidak dirumahkan, dprd provinsi bengkulu bilang begini
baca juga:opsen pajak 66 persen berlaku, ini cara menghitung pajak kendaraan bermotor terbaru
untuk pengisian tentu akan dilakukan melalui lelang jabatan atau seleksi jabatan tinggi pratama (jptp). 
selagi belum didapati pejabat hasil lelang, untuk sementara mengisi jabatan yang kosong akan ditunjuk pelaksana tugas (plt) oleh bupati. ‘’untuk jabatan nantinya akan di isi oleh plt terlebih dulu," ujar wawan. 
bkpsdm kata wawan juga akan bersurat terlebih dulu ke kementrian dalam negeri (kemdagri). meminta petunjuk terkaitan pengisian jabatan kosong sepeninggal pejabat pensiun.
sebab dalam birokrasi, yang dapat dilakukan cepat untuk mengisi kekosongan jabatan bisa ditunjuk pelaksana tugas (plt).
namun harus tetap diketahui dan adanya persetujuan dari kemendagri. 
"kami bersurat, ada dua poin. pertama soal petunjuk pengisian plt, dan kedua soal lelang jabatan eselon ii yang nantinya akan dilakukan," bebernya.
baca juga:hut kepahiang, proyek miliaran rupiah milik pupr provinsi ambrol
baca juga:disnaker targetkan 200 warga kota bengkulu berangkat kerja ke luar negeri
lanjutnya, perlu petunjuk dari kementrian terkait soal pengisian jabatan ini karena ada peraturan yang menegaskan belum dapat dilakukan mutasi jabatan selama 6 bulan setelah pelantikan bupati terpilih. 
sementara untuk posisi kekosongan jabatan tidak mungkin tidak ada yang mengisi. maka dari itu koordinasi sangat diperlukan agar segala sesuatunya berjalan sesuai regulasi.
"pilkada baru saja rampung. kalau aturan sementara ini, 6 bulan setelah pelantikan bupati terpilih belum dapat melakukan mutasi. apakah sementara diisi plt, atau nanti bisa lelang jabatan, itu kita butuh petunjuk kementerian," pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan