Limbah Harus Jadi Perhatian Serius, Izin Tambak Udang Kaur Dipertanyakan!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 08 Jan 2025 - 22:44

Air laut di dekat tambak udang keruh akibat limbah. Pipa penyedotan air laut milik tambak udang juga merusak terumbu karang. --rusman afrizal/rb

Dijelaskan Ibrahim, Pemerintah Kaur dalam hal melakukan penanganan masalah limbah yang dihasilkan oleh tambak udang ini untuk bergerak tidak mesti harus menunggu laporan dari masyarakat.

Karena sudah ada aturan yang jelas tertulis kalau pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha itu wajib untuk melakukan kewenangan peran dan tanggungjawab masing-masing salah satunya adalah mengawasi limbah dan izin tambak udang.

"Tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, Pemkab Kaur harus tindak langsung ke lokasi periksa semua tambak udang apakah semuannya telah mempunyai izin yang jelas," terang Ibrahim.

Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Yuriko Fernanda, SH, S.IK, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Kaur AKP Todo Rio Tambunan, S.Th, M.Th saat dikonfirmasi terkait dengan hal ini mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan mengenai limbah tambak udang yang dikeluhkan oleh para nelayan Kaur.

Dirinya mengaku juga sampai dengan saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaur juga belum pernah berkoordinasi dengan Polres Kaur mengenai hasil pengecekan izin, limbah dan pengolahan tambak di Kabupaten Kaur.

Artinya, mengenai limbah tambak udang yang dinilai merusak ekosistem laut ini Polres Kaur ke depan akan melakukan pendalaman terlebih dahulu.

Apabila memang ditemukan pelanggaran maka, langkah pertama yang akan dilakukan adalah teguran supaya pihak perusahan melakukan perbaikan.

Apabila tidak juga diindahkan maka langkah hukum harus dilakukan, apalagi kalau semua bukti sudah kuat.

"Kita akan telusuri dulu, pertama akan dilaksanakan tindakan persuasif. Kalau memang masih ngeyel maka hukum akan berlaku," tegasnya.

limbah harus jadi perhatian serius,  izin tambak udang kaur dipertanyakan!                            koranrb.id - limbah yang dihasilkan tambak-tambak udang di kabupaten kaur khususnya di wilayah pengubaiyan kaur selatan harus menjadi perhatian yang serius.
keterangan dari nelayan setempat, limbah yang dihasilkan tambak-tambak udang tersebut diduga tidak diolah dengan baik. sehingga limbahnya merembet ke bibir pantai dan mencemari terumbu karang dan merusak ekosistem laut.
imbasnya, adalah ikan karang yang dahulunya sangat melimpah sekarang diperkirakan sudah berkurang 60 persen jika dibandingkan dengan sebelum adanya tambak-tambak udang di kabupaten kaur. belum lagi pipa-pipa mlik tambak udang yang menghancurkan terumbu karang. 
menanggapi hal ini, direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) bengkulu abdullah ibrahim ritonga meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melalui instansi terkait agar menjadikan permasalahan limbah ini sebagai masalah yang serius. sebagaimana mandat dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
baca juga:walhi dan fmpr siapkan laporan, minggu depan laporkan pt abs ke polres bengkulu selatan 
baca juga:pasar terbesar pusat ekonomi baru di bengkulu utara, kementerian pupr puji kinerja bupati mian 
di dalam pasal 36 di tuliskan bahwa setiap perusahaan atau kegiatan yang berdiri wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl).
"sekarang ini yang jadi pertanyaan itu, adalah apakah semua perusahaan tambak udang di kaur ini sudah memiliki izin atau legalitas yang jelas," sampai ibrahim.
dirinya meminta agar pemkab kaur melalui opd terkait, harus benar-benar memastikan izin tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi atau kentuan yang berlaku atau belum. apabila memang belum, maka perusahaan tersebut harus ditindak tegas operasinya harus dihentikan.
baca juga:kebun sawit ilegal pejabat di hutan mukomuko ancam keselamatan warga 
baca juga:dugaan korupsi setwan kepahiang: penyidik mulai hitung kerugian negara, tunggu ekspose bpkp
karena pada dasarnya, dalam melakukan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan tetap harus memastikan keberlangsungan ekologis di kawasan pesisir. juga tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang ada di kawasan pesisir tersebut.
sementara, dari pengakuan para nelayan mereka sudah mengeluh dengan limbah tambak udang yang merusak ekosistem laut pesisir. sehingga ikan yang dahulunnya melimpah sekarang sudah berkurang sampai dengan 60 persen semenjak adanya tambak udang.
"pemerintah kaur tidak boleh tutup mata dengan permasalahan ini, kalau memang ada pelanggaran harus benar-benar di tindak jangan hanya didiamkan. seolah ada kepentingan tersendiri," tegasnya.
baca juga:disperindagkop ukm siap sukseskan program makan bergizi gratis 
baca juga:perumda tirta bukit kaba rejang lebong tindak tegas pelanggan nakal
dijelaskan ibrahim, pemerintah kaur dalam hal melakukan penanganan masalah limbah yang dihasilkan oleh tambak udang ini untuk bergerak tidak mesti harus menunggu laporan dari masyarakat.
karena sudah ada aturan yang jelas tertulis kalau pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha itu wajib untuk melakukan kewenangan peran dan tanggungjawab masing-masing salah satunya adalah mengawasi limbah dan izin tambak udang.
"tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, pemkab kaur harus tindak langsung ke lokasi periksa semua tambak udang apakah semuannya telah mempunyai izin yang jelas," terang ibrahim.
sementara itu, kapolres kaur akbp yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim polres kaur akp todo rio tambunan, s.th, m.th saat dikonfirmasi terkait dengan hal ini mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan mengenai limbah tambak udang yang dikeluhkan oleh para nelayan kaur.
baca juga:sisa 67 formasi, kesempatan terakhir jadi guru pppk di rejang lebong 
baca juga:kunjungan presiden prabowo subianto ke bengkulu tengah ditunda
dirinya mengaku juga sampai dengan saat ini pihak dinas lingkungan hidup (dlh) kaur juga belum pernah berkoordinasi dengan polres kaur mengenai hasil pengecekan izin, limbah dan pengolahan tambak di kabupaten kaur.
artinya, mengenai limbah tambak udang yang dinilai merusak ekosistem laut ini polres kaur ke depan akan melakukan pendalaman terlebih dahulu.
apabila memang ditemukan pelanggaran maka, langkah pertama yang akan dilakukan adalah teguran supaya pihak perusahan melakukan perbaikan.
apabila tidak juga diindahkan maka langkah hukum harus dilakukan, apalagi kalau semua bukti sudah kuat.
baca juga:tunggakan tagihan pelanggan air perumda tirta rafflesia tersisa rp 283 juta
baca juga:siapkan anggaran rp 19,9 miliar, pemasangan sambungan rumah gratis berlanjut
"kita akan telusuri dulu, pertama akan dilaksanakan tindakan persuasif. kalau memang masih ngeyel maka hukum akan berlaku," tegasnya.
sementara itu, saat rb mencoba meminta konfirmasi dengan pihak dlh kaur mengenai masalah izin dan pengolahan limbah tambak udang di kabupaten kaur.
pihak dlh masih enggan memberikan informasi, bahkan kepala dinas dlh kaur saat hendak ditemui, mengurung diri di ruangannya dan saat dihubungi melalui telepon juga tidak memberikan jawaban.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan