Penerima Bansos Berhak Ajukan KIP dan BPJS Kemensos

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 08 Jan 2025 - 23:40

FOTO: Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajad, SKM, MM--

penerima bansos berhak ajukan kip dan bpjs kemensos                            koranrb.id – dinas sosial bengkulu utara meminta desa-desa terus melakukan update data penerima bantuan sosial yang saat ini sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks). 
saat ini desa-desa sudah memiliki operator sosial yang bisa melakukan update data peneirma bantuan sosial dan bukan hanya melakukan pencoretan ataupun pengajuan penerima baru. 
kepala dinas sosial bengkulu utara agus sudrajad, skm, mm menerangkan jika masyarakat penerima bantuan sosial bukan hanya berhak mendapatkan program bantuan pangan non tunai (bpnt) maupun program keluarga harapan (pkh). 
namun masyarakat pra sejahtera tersebut juga berhak mendapatkan program lainnya seperti kartu indonesia pintar (kip) maupun bpjs kementerian sosial. 
baca juga:ambrolnya proyek rp1,7 m milik dinas pupr provinsi berpotensi diusut aph
baca juga:terungkap! ini motif pelaku pembunuhan sadis nenek dan cucu di karang dapo
“sehingga operator bisa mengajukan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat,” terangnya. 
ia menyampaikan jika dinas sosial juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan bahkan sudah berkoordinasi ke kemendikbud  terkait program kip tersebut.
sehingga masyarakat penerima bantuan sosial atau yang masuk dalam dtkp bisa mendapatkan kip jika memang anaknya sudha memasuki usia sekolah. 
“kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan, sehingga data kelaurgta penerima bansos anaknya akan langsung menerima kip jika sudah memasuki usia sekolah,” terangnya. 
baca juga:pencairan dd tahap l terancam terlambat lagi, sekda mukomuko sampaikan ini
baca juga:liburan seru dengan kids cooking class di hotel santika 
selain itu, setiap keluarga penerima bantuan sosial juga berhak menerima bpjs kesehatan dari kementerian sosial.
ini jika kelaurga kurang mampu tersebut belum memiliki atau mendapatkan jaminan kesehatan baik dari kementerian kesehatan, pemda provinsi maupun pemerintah daerah. 
“maka pendataan yang kita lakukakn sejak awal, sejak kelahiran anak langsung kita daftarkan jika itu berasal dari kelaurga penerima bantuan sosial,” terangnya.
ia menerangkan jika saat ini banyak program yang diperuntukan bnagi masyarakat pra sejahtrera untuk keluar dari status pra sejahtera tersebut, termasuk di bengkulu utara. 
dinas sosial bengkulu utara juga terus melakukan fasilitasi sehingga seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas dari kementerian sosial untuk peningkatan status kesejahteraannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan