Temuan BPK di Dinas Kesehatan Kepahiang, APH Diminta Bergerak

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 22:23

DINKES: Kadis Dinkes Tajri Fauzan, saat menjalankan program kegiatan di Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu.--HERU/RB

Tapi, tak mengapa yang namanya utang tetap harus dibayar. Tetap saya cicil," beber Tajri.

Mengenai temuan BPK lainnya di Dinkes Kepahiang, Tajri meyakinkan sudah melunasi semua catatan BPK.

"Untuk BOK telah lunas, sudah selesai semua," tambah Tajri.

Terkait tindak lanjut temuan BPK di Dinkes Kepahiang, saat coba dikonfirmasi balik Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Dedi Candira Wijaya Kusuma, S,S.Sos, MAP belum memberikan respon.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat.

Hal ini, jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, pada 3 Mei 2024 lalu.

Terkait pembahasan LHP BPK RI terhadap LHP Pemkab Kepahiang TA 2023 di Dinkes Kabupaten Kepahiang, BPK telah merekomendasikan kepada bupati Kepahiang agar memerintahkan Kadis Kesehatan memerintahkan bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kadis Kesehatan juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp122,17 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

temuan bpk di dinas kesehatan kepahiang, aph diminta bergerak                            kepahiang, koranrb.id - temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, di dinas kesehatan (dinkes) kabupaten kepahiang senilai ratusan juta rupiah menuai sorotan. 
aparat penegak hukum (aph) diminta bergerak guna menyelidiki sebagai upaya pencegahan nilai kerugian negara yang lebih besar. 
tokoh pemuda dan mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra menilai, sudah sepatutnya aph bergerak.
menurutnya catatan bpk yang merupakan lembaga resmi negara, dapat dijadikan acuan bagi aph untuk melakukan penindakan. 
baca juga:tidak lama lagi, nasib ribuan honorer pemprov bengkulu ditentukan
"saya kira sudah selayaknya aph bergerak, karena yang menyatakan ada temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara ini kan bpk. bukan dari lembaga sembarangan," kata eja.
ketua umum hmi komisariat umb ii ini menambahkan, dengan masuknya aph juga menandakan adanya upaya serius dari negara dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di daerah. 
"ini juga bisa menjadi perhatian bagi instansi lainnya, agar benar-benar menjalankan apbd untuk kepentingan masyarakat. bukan malah digunakan untuk kepentingan pribadi," demikian eja. 
sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 yang dituangkan pada 3 mei 2024, temuan bpk di dinkes kepahiang yang paling mencolok diantaranya adalah belanja makanan dan minuman rapat.
baca juga:aman bertetangga dengan harimau! berikut 5 cara cerdas yang harus kamu lakukan
di sini, hasil audit bpk menetapkan belanja makanan dan minuman di dinkes kepahiang dianggap tidak senyatanya senilai rp122.178.500. 
sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada, diketahui alokasi anggaran belanja makanan dan minuman dipatok sebesar rp356.865.000. 
belanja catering diketahui dibayarkan kepada anak pemilik, yang merupakan salah satu staf di dinkes kepahiang. 
hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan minuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. 
baca juga:walhi: usut tuntas dugaan pelanggaran tambak udang di kabupaten kaur
tak hanya pada temuan belanja makanan dan minuman saja, sejumlah temuan lainnya juga tercatat dalam audit bpk ri. 
mulai dari kelebihan pembayaran paket rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas kesehatan atau gudang farmasi rp2 juta. 
temuan bpk adalah, direksi keet atau gudang yang dibangun cv. dtp tak sesuai dengan rab. 
lalu, proses kelebihan bayar 8 paket pengadaan prasarana air bersih puskesmas rp89,8 juta tersebar di 8 puskesmas. 
baca juga:bksda pasang 3 perangkap, harimau pemangsa warga menampakkan diri di kawasan danau lebar mukomuko
termasuk belanja bantuan operasional kesehatan (bok). di ta 2023, dinkes kabupaten kepahiang mendapatkan alokasi bok sebesar rp10,21 miliar dan terealisasi rp7,72 miliar atau 75,67 persen. 
dari jumlah bok 2023 tersebut, hampir setengahnya habis dialokasikan buat perjalanan dinas. 
yakni, sebesar rp3,69 m buat 14 puskesmas. dengan sebaran tertinggi di puskesmas ujan mas rp402,67 juta dan pasar kepahiang rp349,39 juta, terendah puskesmas kelobak rp169,9 juta dan puskesmas cugung lalang rp170,3 juta
dari jumlah tersebut, bpk mencatat ada pembayaran perjalanan dinas ganda di 10 puskesmas sebesar rp24 juta, perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya rp1 juta (sudah disetor per 18 april 2024).
baca juga:52 formasi cpns pemkab bengkulu tengah tak terisi, ini penjelasannya
saat dikonfirmasi sebelumnya,  kadis kesehatan kepahiang, tajri fauzan mengklaim sudah mencicil sejumlah temuan bpk sebagaimana tertuang dalam lhp 2023.
menurutnya, sejumlah temuan terjadi lebih disebabkan persoalan kesalahan administrasi semata. 
"untuk makan minum kan hanya persoalan administrasi saja.
saya juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat.
baca juga:ditakuti banyak ikan! berikut 5 fakta unik ikan kotak kuning
tapi, tak mengapa yang namanya utang tetap harus dibayar. tetap saya cicil," beber tajri. 
mengenai temuan bpk lainnya di dinkes kepahiang, tajri meyakinkan sudah melunasi semua catatan bpk. 
"untuk bok telah lunas, sudah selesai semua," tambah tajri.
terkait tindak lanjut temuan bpk di dinkes kepahiang, saat coba dikonfirmasi balik inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s,s.sos, map belum memberikan respon. 
baca juga:379 peserta dinyatakan lolos sebagai cpns lebong 
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat.
hal ini, jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, pada 3 mei 2024 lalu. 
baca juga:program layanan 'artis' di rejang lebong, inovasi pelayanan publik yang mempermudah masyarakat
terkait pembahasan lhp bpk ri terhadap lhp pemkab kepahiang ta 2023 di dinkes kabupaten kepahiang, bpk telah merekomendasikan kepada bupati kepahiang agar memerintahkan kadis kesehatan memerintahkan bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 
kadis kesehatan juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar rp122,17 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan