Geruduk Kantor DPRD Seluma, Bidan Desa Minta Diangkat jadi PPPK Penuh Waktu

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 14 Jan 2025 - 23:03

MOHON: Sejumlah bidan desa saat meminta bantuan Komisi II DPRD Seluma supaya bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.-- zulkarnain/rb

Kesembilan, mereka meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1 sesuai dengan jumlah bidan yang terdata di data base BKN.

Sepuluh, jika memang ada PPPK paruh waktu, mereka menuntut untuk dapat NIP dan SK.

Terakhir, mereka mempertanyakan kalau menjadi PPPK paruh waktu berapa lama mereka dapat menunggu menjadi PPPK penuh waktu.

"Kami sudah puluhan tahun mengabdi namun kalah dengan yang baru beberapa tahun bekerja, jujur saja kalau disuruh ikut tes menghadap laptop lagi kami sudah tidak sanggup dan sudah pasti kalah.

Kami harap ada kebijakan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu, kalaupun paruh waktu kami minta kepastian terkait pemberian NIP dan kapan kami bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu," minta Kiki.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma yang turut hadir, Rudi Syawaludin, S.Sos Sepakat agar para honorer dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, minimal menjadi PPPK paruh waktu.

Ia berharap agar nantinya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seluma dapat segera menginformasikan terkait petunjuk teknis (Juknis) mengenai persyaratan untuk menjadi PPPK paruh waktu, karena informasinya jika tidak lolos PPPK, maka akan dijadikan PPPK paruh waktu.

"Saya sebagai bapak dari tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Seluma tentu sangat setuju jika para honorer diangkat menjadi ASN.

Terlebih lagi yang sudah masuk database BKN agar segera dapat diangkat.

Dinkes siap mendukung adanya upaya dari para bidan, jika ada solusi maka tentu akan dicoba bersama-sama," sampai Rudi.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Seluma, Winderi, S.Sos melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Wilian Eka Saputra membenarkan bahwa memang ada petunjuk bahwa tenaga honorer yang belum berhasil diangkat menjadi PPPK pada tahun anggaran 2024, maka akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Untuk petunjuk teknisnya, sampai saat ini belum ada dari BKN.

geruduk kantor dprd seluma, bidan desa minta diangkat jadi pppk penuh waktu                            seluma, koranrb.id - sekretariat dprd seluma pada selasa 14 januari 2025 digeruduk oleh puluhan bidan desa.
kedatangan bidan honorer ini untuk meminta pada komisi ii dprd dan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu.
disampaikan salah satu perwakilan bidan desa, yakni kiki lestari asal puskesmas talang tinggi, ada 11 poin yang diminta bidan desa yang berjumlah sekitar 43 orang ini.
pertama yakni, terbitkan keppres pengangkatan non asn database bkn ke pppk penuh waktu.
baca juga:cekcok mulut, pasutri pedagang kerupuk dit*kam pedagang tempe
kedua, menolak rekrutmen cpns sebelum non asn database bkn (r2,r3) tuntas menjadi pppk penuh waktu.
ketiga, non asn database bkn (r2.r3) menolak di angkat menjadi pppk paruh waktu, dan meminta jadi pppk penuh waktu.
keempat, bidan desa yang masuk database bkn gelombang satu berharap bisa menjadi pppk penuh waktu. 
kelima, mereka meminta disetarakan semua gelombang menjadi r3/l semua. 
baca juga:embat hp mahasiwi cantik, pria paruh baya diringkus polisi
keenam, mereka mempertanyakaan apakah yang sudah mengabdi kurang lebih 11 tahun dan di atas 2-3 tahun dapat lulus menjadi pppk penuh waktu tanpa tes lagi di tahun depan.
ketujuh, mereka yang masuk dalam data base bkn jika menjadi pppk penuh waktu atau pun mendapatkan nip, bersedia di tempat di desa yang belum memiliki bidan.
kedelapan, mereka mempertanyakan mengapa pengumuman pertama di portal sscsn bertuliskan "mohon maaf anda tidak lolos sscn tahun 2024" namun sekarang berubah menjadi "maaf hasil perangkingan seleksi menyatakan anda belum mendapatkan kuota formasi". 
baca juga:hari ini, sidang perdana dugaan tipikor puskeswan benteng, jpu siapkan 25 saksi
kesembilan, mereka meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1 sesuai dengan jumlah bidan yang terdata di data base bkn. 
sepuluh, jika memang ada pppk paruh waktu, mereka menuntut untuk dapat nip dan sk. 
terakhir, mereka mempertanyakan kalau menjadi pppk paruh waktu  berapa lama mereka dapat menunggu menjadi pppk penuh waktu.
"kami sudah puluhan tahun mengabdi namun kalah dengan yang baru beberapa tahun bekerja, jujur saja kalau disuruh ikut tes menghadap laptop lagi kami sudah tidak sanggup dan sudah pasti kalah.
baca juga:bulog rejang lebong butuh tambahan gudang penyimpanan
kami harap ada kebijakan untuk diangkat menjadi pppk penuh waktu, kalaupun paruh waktu kami minta kepastian terkait pemberian nip dan kapan kami bisa diangkat menjadi pppk penuh waktu," minta kiki.
sementara itu, kepala dinas kesehatan (dinkes) seluma yang turut hadir, rudi syawaludin, s.sos sepakat agar para honorer dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu, minimal menjadi pppk paruh waktu. 
ia berharap agar nantinya badan kepegawaian dan sumber daya manusia (bkpsdm) seluma dapat segera menginformasikan terkait petunjuk teknis (juknis) mengenai persyaratan untuk menjadi pppk paruh waktu, karena informasinya jika tidak lolos pppk, maka akan dijadikan pppk paruh waktu.
"saya sebagai bapak dari tenaga kesehatan (nakes) di kabupaten seluma tentu sangat setuju jika para honorer diangkat menjadi asn.
baca juga:dukung program nasional, 1.200 mangrove ditanam di hutan mangrove pulau baai 
terlebih lagi yang sudah masuk database bkn agar segera dapat diangkat.
dinkes siap mendukung adanya upaya dari para bidan, jika ada solusi maka tentu akan dicoba bersama-sama," sampai rudi.
sementara itu, kepala bkpsdm seluma, winderi, s.sos melalui kabid pengadaan, pemberhentian dan informasi, wilian eka saputra membenarkan bahwa memang ada petunjuk bahwa tenaga honorer yang belum berhasil diangkat menjadi pppk pada tahun anggaran 2024, maka akan diangkat menjadi pppk paruh waktu.
untuk petunjuk teknisnya, sampai saat ini belum ada dari bkn. 
baca juga:gelontorkan rp 30 miliar untuk peningkatan 9 titik jalan
ia juga menerangkan bahwa dengan adanya pppk paruh waktu, maka otomatis akan mendapatkan nip.
namun, diimbau untuk para bidan bersabar, karena saat ini proses seleksi cpns dan calon pppk tahun anggaran 2024 masih berjalan, sehingga untuk pemberian nip untuk pppk paruh waktu kemungkinan juknisnya baru turun pasca seleksi cpns dan cpppk.
"jika diangkat menjadi pppk paruh waktu otomatis ada nip, namun memang gajinya tidak sama dengan pppk pada umumnya. saat ini untuk kejelasan mengenai syarat dan nip nya kita masih menunggu juknis dari pusat," terang wili.
pasca dilakukan rapat dengar pendapat (rdp) , wakil ketua komisi ii, pasrul hamidi mengatakan bahwa pemanggilan puluhan bidan desa, dinkes seluma dan bkpsdm seluma ini dilakukan agar mengetahui duduk persoalan dan titik terang, atas keluhan dan keinginan para bidan desa yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun di kabupaten seluma.
baca juga:tunggakan pbb di rejang lebong membengkak hingga rp 3,2 miliar
dengan adanya rapat dengar pendapat (rdp) ini, menunjukkan bahwa dprd seluma berkomitmen untuk memperjuangkan hak tenaga kesehatan (nakes) di kabupaten seluma
"kita sudah upayakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dari hasil rapat tadi beberapa poin yang dituntut oleh para bidan sudah dijawab dan dibahas bersama.
atas adanya asumsi-asumsi yang beredar juga kami harap untuk dipastikan terlebih dahulu," sampai pasrul.
untuk diketahui, saat ini pemkab seluma tengah membuka penerimaan cpns tahun anggaran 2024 dengan penerimaan dengan 1.350 formasi, terbagi tenaga kesehatan 100 formasi dan tenaga teknis 1.250 formasi. 
sedangkan terkait penerimaan calon pppk yakni dibuka untuk 1.204 formasi.
terdiri dari tenaga guru 379 formasi, tenaga kesehatan 275 formasi dan tenaga teknis 550 formasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan