TAPD dan Banggar ‘Kejar Tayang’ Bahas Evaluasi Perda APBD Mukomuko 2025

tapd dan banggar ‘kejar tayang’ bahas evaluasi perda apbd mukomuko 2025 mukomuko,koranrb.id – hasil evaluasi gubernur bengkulu terhadap peraturan daerah (perda) apbd tahun anggaran 2025 kabupaten mukomuko mulai dilakukan pembahasaan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dan badan anggaran (banggar) dprd mukomuko.  sehingga apa yang menjadi catatan dari evaluasi itu dapat diakomodir pemkab mukomuko dalam penggunaan apbd tahun anggaran 2025. ‘’evaluasi gubernur terhadap perda apbd sudah kita terima dari tanggal 6 januari 2025, namun baru bisa dilakukan pembahasaan bersama, tadi (selasa, 14 januari 2025). hasil evaluasi itu, ada beberapa catatan, yang wajib dibahas tim banggar bersama tapd. sebelum apbd bisa digunakan,” terang asisten bidang ekonomi pembangunan sekretariat daerah kabupaten mukomuko, agus sumarman, m.ph  adapun catatan dari hasil evaluasi gubernur terhadap perda apbd tahun anggaran 2025 di setiap daerah hal yang lazim.  baca juga:evaluasi honorer pemprov bengkulu belum rampung, tersisa 4 opd lagi baca juga:hasil evaluasi, apbd pemprov bengkulu tahun 2025 dipastikan tidak berubah dengan demikian, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memberi penjelasan atau sanggahan terhadap catatan tersebut.  sehingga, jika yang menjadi catatan dinilai tidak tepat dan harus dilakukan perubahan, penambahan, dan penghapusan, bisa disampaikan kembali ke pemprov bengkulu. “catatan evaluasi itu hal biasa. kita juga diberi limit waktu 7 hari untuk memberi penjelasan terhadap catatan tersebut,” kata agus sumarman.  dalam proses memberi penjelasan terhadap hasil evaluasi ini, pemkab mukomuko diberi batas waktu (deadline) paling lama rabu, 15 januari harus kembali disampaikan ke pemprov bengkulu.  sebab untuk hasil evaluasi gubernur dari waktu diterima, rabu merupakan hari terakhir untuk penjelasan.  ‘’deadline terakhir rabu, penjelasan daerah terhadap catatan hasil evaluasi gubernur ini sudah disampaikan ke biro hukum pemprov bengkulu. selanjutnya, pemerintah daerah meminta proses registrasi atau penomoran perda apbd 2025,” sebutnya. menurut agus sumarman, titik persoalan yang difokuskan dalam evaluasi gubernur bengkulu terhadap perda apbd 2025 kabupaten mukomuko.  berkaitan dengan penyiapan anggaran makan bergizi gratis, masing-masing daerah kata agus sumarman, diminta untuk mendukung program nasional ini. termasuk dukungan anggaran.  baca juga:baru selesai dibangun, gedung perpustakaan mukomuko masih banyak kekurangan baca juga:teror harimau masih berlangsung, aph harus usut pejabat pemilik sawit ilegal di hutan mukomuko secara prinsip, kata agus sumarman, pemkab mukomuko cukup jeli terhadap program tersebut, dan harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu seperti apa program tersebut. ‘’untuk program makan bergizi gratis ini, pemkab mukomuko juga telah menyiapkan dana sharing, namun sesuai kemampuan daerah, tidak bisa dipaksakan untuk terlalu besar. meskipun ini program nasional, karena bentunya hanya dukunga,” jelasnya.  berdasarkan kesepakatan tapd dan banggar dana sharing program makan gratis yang disiapkan pemkab mukomuko di apbd 2025 sebesar rp 200 juta. tidak lebih dan tidak kurang. ‘’dana itu kami sisipkan di dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) mukomuko, ada rp 200 juta. namun penempatan dana sharing untuk makan bergizi gratis ini, ada baik di opd dinas kesehatan. berkemungkinan ini akan diproses pada pergeseran apbd nanti,’’ ujar agus.

Tag

• # perda apbd 2025
• # tapd bahas evaluasi
• # banggar dprd
• # catatan gubernur
• # evaluasi apbd mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•