Perda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Disahkan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Jumat , 08 Dec 2023 - 22:21

PENGESAHAN: Wakil Ketua II DPRD BU Heliyanto saat melakukan pengesahan. --ist/rb

perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disahkan                            arga makmur, koranrb.id – setelah melalui pembahasan panjang antara pemerintah daerah bengkulu utara (bu) dengan panitia khusus atau pansus dprd bu, akhirnya dprd bu menyetujui pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi perda.
ketujuh fraksi dprd bu sepakat untuk menyetujui raperda tersebut untuk menjadi perda dalam paripurna yang juga dihadiri oleh wakil bupati arie septia adinata, se, m.ap. 
wakil ketua ii dprd bu herliyanto, s.ip yang memimpin paripurna menerangkan, sebelum digelarnya paripurna terkait kata akhirnya, dprd bu sudah melakukan proses panjang.
selain membentuk pansus untuk membahas raperda yang diajukan pemkab bu tersebut, pansus juga langsung melakukan berbagai pembahasan dengan tim penyusun dan opd terkait. 
baca juga:dprd bengkulu utara sahkan perda bpbd, wajib hadir di tengah bencana 
hal ini dalam rangka melakukan pendalaman dan melihat setiap pasal dalam raperda yang diajukan tersebut. 
“hingga tahapan akhir dprd mendengarkan hasil pansus dan masing-masing fraksi menyusun kata akhir dan akhirnya menyetujui raperda tersebut untuk menjadi perda,” terangnya.
dalam laporan pansus, pembahasan juga berlangsung a lot. pansus ingin memastikan jika raperda yang dibahas tersebut benar-benar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi maupun dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi.
apalagi permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa setahun lalu sempat menjadi permasalahan bahkan dilaporkan masyarakat ke dprd, hingga dilakukan beberapa kali rapat kerja antara dprd dengan pemerintah. 
“maka memang kita bentuk pansus agar dapat membahas lebih luas lagi. memastikan jika perda yang dibuat ini benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada,” terangnya.
baca juga:bentuk pansus, dewan bedah raperda perangkat desa 
ia meminta pemkab bu tidak hanya memenuhi kewajiban untuk membuat raperda tersebut yang saat ini sudah disahkan menjadi perda. 
namun pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan sosialisasi agar raperda yang sudah disahkan tersebut benar-benar diketahui terutama oleh kepala desa dan perangkat desa yang memang terkait dengan perda tersebut. 
“karena perda ini mengatur terkait kewenangan kepala desa juga tahapan dalam pengangkatan dan pemberhentian. sehingga memang wajib diketahui oleh pihak-pihak tersebut,” terangnya. 
selain itu, ia juga meminta perda ini juga ikut disosialisasikan ke masyarakat yang juga kedepannya berpotensi menjadi perangkat desa. 
karena ada persyaratan kemampuan khusus bagi masyarakat yang ingin ikut menjadi perangkat desa.
“sehingga memang harus dilakukan sosialisasi secara luas. jangan sampai perda yang sudah disahkan hanya disimpan dan tidak diketahui masyarakat,” terangnya.
selain itu, dengan masyarakat mengetahui perda tersebut maka masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan atas kinerja perangkat desa.
selain memang yang terpenting diharapkan tidak ada lagi perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan tanpa prosedur yang sesuai dengan aturan.
baca juga: dua raperda disepakati, tapi dengan catatan
“tidak boleh lagi ada perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan karena unsur subjektif kepala desa, namun harus objektivitas,” terangnya. 
dengan adanya perda tersebut maka perangkat desa bisa lebih tenang bekerja dan tidak lagi merasa terintimidasi dengan ancaman pemecatan. 
meskipun ia meminta perangkat desa juga tetap konsisten dalam meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas.
“karena memang saat ini tantangan dan pekerjaan di tingkat desa juga sangat berat. sehingga perangkat desa juga harus terus meningkatkan kemampuannya,” terangnya. 
terutama kemampuan terkait dengan sistem komputerisasi yang saat ini wajib dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. 
sehingga ia berharap kedepannya desa-desa sudah menggunakan sistem komputerisasi terutama dalam hal pengajuan program-program desa ke pemerintah daerah. 
“desa tidak boleh lagi tertinggi dengan desa-desa lain di provinsi lain. saat ini semua pemerintahan sudah menggunakan sistem komputerisasi terutama dalam pengajuan dan penganggaran,” terangnya.(qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan