Dempo Xler Ajak Mahasiswa Awasi Pelanggaran HAM

BENGKULU, KORANRB.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler, SIP,MAP sebut tingginya kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Provinsi Bengkulu membuktikan masih minimnya penegakkan hukum pada negara demokrasi. Hal tersebut Dempo sampaikan saat menghadiri Dyidiscuss 2.0 di Aula Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu (Unib), Sabtu (9/12).

Dempo memberikan contoh tingginya aksi dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Bengkulu sering kali terjadi pada daerah yang memiliki banyak perusahaan.

 Pelanggaran HAM seringkali menimpa para petani yang memperjuangkan hak mereka.

 “Kasus pelanggaran HAM kita masih tinggi, sering terjadi kepada para petani yang daerahnya banyak perusahaan, sehingga rentan terjadi konflik agraria. Padahal petani hanya memperjuangkan hak mereka,” sampai  Dempo.

BACA JUGA: Dempo : Bahas Intensif Tingkat Anak Tidak Lanjut ke Perguruan Tinggi

Dempo menerangkan ini menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan secara bersama, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum. Tentu juga mahasiswa dan  masyarakat sendiri untuk bersama mengawasi pelanggaran HAM yang terjadi.

“Kita harus berkolaborasi dalam mengawasi pelanggaran HAM yang sering menimpa para petani kita, kita dengan mahasiswa tadi dan NGO bersama-sama akan awasi,” terang Dempo.

Dempo membedah penataan HAM pada negara demokrasi bersama mahasiswa Unib, persamaan pandangan terjadi saat diskusi berlangsung. Dempo ingin mahasiswa bersama dirinya mengawal proses demokrasi yang rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum.

“Kita akan tata demokrasi ini bersama teman-teman mahasiswa, kiata juga akan kawal atas kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat kita,” kata Dempo.

BACA JUGA:Dempo Xler: Kampanye Gelap Menyusup di Media Sosial, Ancam Keamanan Informasi

Dempo meminta penataan perizinan atas perusahaan benar diperhatikan, apakah berpihak pada kepentingan rakyat Bengkulu ataukah tidak. Dengan selalu diawasi dan diperketat maka pelanggaran HAM dapat ditekan.

“Mulai saat ini kita minta pemerintah untuk ketat dalam mengawasi perizinan perusahaan, yang harus menjadi pertimbangan adakah manfaat bagi masyarakat setempat itu sangat perlu,” tegas Dempo. 

Sementara itu, Ketua Kanopi Hijau Bengkulu Ali Akbar mangungkapkan diskusi yang dilaksanakan sangat mengapresiasi atas diskusi yang terlaksana kemarin.

 “Diskusi ini sangat tematik ya, menurut saya ini sangat bagus diskusinya dilihat dari jalannya dan judulnya,” ungkap Ali. (afa)