Tak Mampu Kembalikan KN Rp804 Juta, Mantan Kades dan Bendahara Puguk Pedaro Minta Maaf dan Hukuman Ringan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 12 Feb 2025 - 23:37

TERTUNDUK: Dua terdakwa perkara Tipikor DD Puguk Pedaro tertunduk lesu meninggalkan ruangan sidang usai sampaikan pembelaan. WEST JER TOURINDO/RB--

Dalam wawancara Endah juga menyinggung perihal pengembalian Kerugian Negara yang menjadi kewajiban bagi terdakwa Tipikor.

Menurutnya langka tersebut tidak akan diambil lantaran terdakwa menyatakan tidak mampu untuk mengembalikan atau memulihkan KN sebab harta dari mereka sudah tidak ada lagi.

"Kalau KN, terdakwa tidak akan mengembalikan sebab harta dari kedua terdakwa sudah tidak ada lagi," jelas Endah.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong Yandreas mengatakan, untuk jawaban mereka harus merumuskan secara tertulis.

Untuk jawaban tertulis akan dibacakan JPU Kejari Lebong pada pekan depan setelah berkas reflik dinyatakan siap.

"Kita jawab pembelaan terdakwa dan juga PH secara tertulis, jadi pekan depan kita akan umumkan apa tanggapan kami," tutup Yandreas.

Diketahui sebelumnya JPU Kejari Lebong, menuntut terdakwa Suardi Tabrani dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun penjara dan denda Rp 60 juta subsidair 4 bulan.

Terdakwa Suardi Tabrani juga dikenakan pidana tambahan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp788 juta.

Jika tidak sanggup mengganti maka diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun.

Sedangkan terdakwa Yudi Dinata dituntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan.

Ia juga dikenakan pidana tambahan membauar UP sebesar Rp38 juta dengan jangka waktu 1 bulan.

Jika tidak sanggup maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun.

tak mampu kembalikan kn rp804 juta, mantan kades dan bendahara puguk pedaro minta maaf dan hukuman ringan                            koranrb.id - sidang pembelaan pada perkara tidak pidana korupsi (tipikor) alokasi dana desa (dd dan add) desa puguk pedaro, kecamatan bingin kuning, kabupaten lebong tahun anggaran 2022 digelar.
dua terdakwa yakni mantan kepala desa (kades) puguk pedaro, suardi tabrani dan mantan bendahara, yudi dinata keduanya minta keringanan hukuman usai salah gunakan uang negara.
meski sudah rugikan negara hingga rp804 juta dengan perbuatannya mereka berdua masih tetap meminta maaf dan merasa bersalah sehingga keringanan hukuman menjadi kesimpulan permintaan terdakwa.
penasihat hukum (ph) kedua terdakwa bersepakat bahwa meminta untuk keringanan hukuman.
baca juga:bantah tukar guling melanggar hukum, murman tantang gugat dirinya, mantan sekda seluma akui lalai
baca juga:rugikan negara rp2,3 miliar, ahli beberkan hasil uji sampel 7 proyek dinas pertanian benteng 
sidang keduanya digelar pada pengadilan negeri tipikor bengkulu pada 12 februari 2025 dengan agenda pleidoi atau pembelaan dan hakim yang memimpin persidangan, paisol, sh.
disampaikan ph terdakwa endah rahayu ningsi, sh hari ini memang agenda membacakan pembelaan dari dua terdakwa yang terseret dalam perkara tipikor dd puguk pedaro.
bukan hanya ph saja yang meminta untuk keringanan hukuman, namun terdakwa juga meminta hal serupa untuk pertimbangan mereka menyampaikan hal serupa yakni terdakwa sudah meminta maaf dan juga sudah mengakui perbuatannya.
baca juga:787 peserta tes pppk tahap ii di bengkulu utara dinyatakan tidak memenuhi syarat 
baca juga: tim disiplin mulai bergerak, 4 asn kepahiang diambang pemecatan
"dapat kami sampaikan bahwa dalam perkara ini kami ph meminta untuk diringankan atas hukuman yang akan menjerat terdakwa,  dan terdakwa juga meminta hal yang sama dalam persidangan," ungkap endah pada rb 12 februari 2025.
endah menegaskan untuk terdakwa sendiri dengan rasa bersalah dari lubuk hati terdalam mereka menyesal dan meminta maaf pada masyarakat desa puguk pedaro yang telah menyengsarakan mereka atas perbuatan yang tidak layak dilakukan.
"mereka sudah minta maaf dan juga mengakui kesalahannya dan hal itulah yang kami masukan dalam poin dan pleidoi," terang endah
dalam wawancara endah juga menyinggung perihal pengembalian kerugian negara yang menjadi kewajiban bagi terdakwa tipikor.
baca juga: audit bpk, pejabat kepahiang jangan dl dulu hingga 40 hari ke depan 
baca juga:pelabuhan khusus batu bara dan pabrik cpo akan dibangun di bengkulu utara 
menurutnya langka tersebut tidak akan diambil lantaran terdakwa menyatakan tidak mampu untuk mengembalikan atau memulihkan kn sebab harta dari mereka sudah tidak ada lagi.
"kalau kn, terdakwa tidak akan mengembalikan sebab harta dari kedua terdakwa sudah tidak ada lagi," jelas endah.
sementara itu jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong yandreas mengatakan, untuk jawaban mereka harus merumuskan secara tertulis.
untuk jawaban tertulis akan dibacakan jpu kejari lebong pada pekan depan setelah berkas reflik dinyatakan siap.
"kita jawab pembelaan terdakwa dan juga ph secara tertulis, jadi pekan depan kita akan umumkan apa tanggapan kami," tutup yandreas.
diketahui sebelumnya jpu kejari lebong, menuntut terdakwa suardi tabrani dengan  pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun penjara dan denda rp 60 juta subsidair 4 bulan.
terdakwa suardi tabrani juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (up) sebesar rp788 juta. 
jika tidak sanggup mengganti maka diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun.
sedangkan terdakwa yudi dinata dituntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda rp50 juta subsidair 3 bulan.
ia juga dikenakan pidana tambahan membauar up sebesar rp38 juta dengan jangka waktu 1 bulan. 
jika tidak sanggup maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan