Hanya Dianggarkan Rp25 Juta untuk BSPS di Kabupaten Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:18

Kadis Perkim Lebong, Epan Gustanto, SP.--FIKI/RB

Selain mengandalkan APBD Lebong, Epan memastikan akan mencari anggaran ke pemerintah pusat untuk mengusulkan program bedah RTLH.

“Selain mengandalkan APBD.

Tahun depan kita akan berusaha semaksimal mungkin mencari anggaran ke pusat,” tutupnya.

Untuk diketahui, semua proses untuk menjalankan program bedah rumah ini sudah dijalankan oleh Dinas Perkim Kabupaten Lebong.

Seperti, survei calon penerima manfaat, membentuk tim dan beberapa persiapan lain sudah dijalankan.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya program ini terpaksa dibatalkan tahun ini, karena keuangan Pemkab Lebong yang tidak memungkinkan.

Saat pengajuan proposal, ada 478 proposal pengajuan yang masuk.

Dari 478 proposal itu, diseleksi.

Akhirnya menemukan 32 proposal atau 32 unit rumah yang memang benar-benar layak untuk direnovasi tahun ini dan sudah memenuhi persyaratan.

Beberapa persyaratan, untuk mendapatkan program ini, meliputi minimal sudah menikah selama 10 tahun, masuk dalam data keluarga tidak mampu, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan sudah memiliki tanah pribadi untuk lokasi pembangunan rumah.

Sisa proposal yang belum diterima tahun ini, akan diseleksi kembali di tahun depan.

hanya dianggarkan rp25 juta untuk bsps di kabupaten lebong                            lebong, koranrb.id - sempat tidak dianggarkan, akhirnya program bantuan stimulan perumahan swadaya (bpsps) dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) lebong tahun anggaran (ta) 2025.
sayangnya, hanya dianggarkan rp25 juta untuk satu unit rumah di tahun ini.
padahal, total rumah yang sudah masuk dalam data penerima program bsps di lebong ta 2024 sebanyak 32 unit.
“kita cuma bisa anggarkan rp25 juta, untuk satu unit rumah di tahun ini,” kata kepala dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten lebong, epan gustanto, sp, minggu, 16 februari 2025.
baca juga: stok bbm di lebong aman sambut ramadan 
meski sudah di anggarkan dan sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dinas perkim lebong, tidak menutup kemungkinan anggaran itu akan dihilangkan.
mengingat, saat ini ada efisiensi anggaran berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 2025.
“informasinya ada pemangkasan, kita juga masih menunggu kebijakan pimpinan.
mau tetap dilaksanakan atau seperti apa, kita masih menunggu,” terangnya.
baca juga:berkas 600 pelamar pppk tahap ii diseleksi panselda 
terang epan, untuk merenovasi 32 rtlh di kabupaten lebong, pemkab lebong harus menyediakan anggaran rp1,3 miliar.
namun anggaran itu tidak tersedia di apbd murni ta 2025.
meski batal dilaksanakan tahun ini, epan memastikan 32 masyarakat yang berhak menerima program bedah rtlh tahun ini, akan menjadi prioritas di tahun depan.
“insya allah jika keuangan kita sudah membaik, tahun depan bakal kita jalankan program ini,” ucapnya.
baca juga:dampak efisiensi, apbd lebong dipangkas rp71 miliar 
selain mengandalkan apbd lebong, epan memastikan akan mencari anggaran ke pemerintah pusat untuk mengusulkan program bedah rtlh.
“selain mengandalkan apbd.
tahun depan kita akan berusaha semaksimal mungkin mencari anggaran ke pusat,” tutupnya.
untuk diketahui, semua proses untuk menjalankan program bedah rumah ini sudah dijalankan oleh dinas perkim kabupaten lebong.
baca juga:banyak sektor pad baru, pemkab rejang lebong optimis capai target
seperti, survei calon penerima manfaat, membentuk tim dan beberapa persiapan lain sudah dijalankan.
seiring berjalannya waktu, akhirnya program ini terpaksa dibatalkan tahun ini, karena keuangan pemkab lebong yang tidak memungkinkan.
saat pengajuan proposal, ada 478 proposal pengajuan yang masuk.
dari 478 proposal itu, diseleksi.
baca juga: rabies centernya provinsi bengkulu ada di kecamatan tanjung kemuning
akhirnya menemukan 32 proposal atau 32 unit rumah yang memang benar-benar layak untuk direnovasi tahun ini dan sudah memenuhi persyaratan.
beberapa persyaratan, untuk mendapatkan program ini, meliputi minimal sudah menikah selama 10 tahun, masuk dalam data keluarga tidak mampu, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks), dan sudah memiliki tanah pribadi untuk lokasi pembangunan rumah.
sisa proposal yang belum diterima tahun ini, akan diseleksi kembali di tahun depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan