Diduga Perbup Pembebasan Lahan Pemkab Seluma Bermasalah, Kejari Seluma Temui Ahli Kemendagri

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 16 Feb 2025 - 22:43

TEMUI: Kejari Seluma Temui Ahli Kemendagri. FOTO: Kajari Seluma didampingi PJU Kejari Seluma. DOK/RB--

diduga perbup pembebasan lahan pemkab seluma bermasalah, kejari seluma temui ahli kemendagri                            koranrb.id – penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) seluma pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 memasuki tahap akhir. 
terbaru, kasi  pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) seluma bersama jaksa penyidik mendatangi tim ahli kemendagri untuk mengusut kasus tersebut.
saat dikonfirmasi, kepala kejari (kajari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh, membenarkan adanya upaya berkoordinasi dengan kemendagri.
tepatnta kepada ahli perundang-undangan kemendagri. hal ini dilakukan sembari jaksa menunggu hasil audit kerugian negara dari kantor akuntan publik (kap).
baca juga:refleksi usia ke-75, btn tumbuh menjadi besar, 2026 targetkan menjadi aset senilai rp500 triliun
baca juga:polres seluma tindak 231 pelanggaran selama 5 hari ops keselamatan nala 2025, terbanyak roda 2
"saat ini kasus sudah di tahap akhir dan tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dari kap. kemarin kasi pidsus juga berangkat ke jakarta untuk memintai keterangan ahli dari kemendagri terkait perundang-undangan,” ungkap kajari seluma.
pemeriksaan ahli perundang-undangan dilakukan untuk memastikan keabsahan peraturan bupati (perbup) yang diterbitkan mantan bupati seluma, h. murman effendi, karena dalam perbup tersebut memuat angka atau nominal nilai pembebasan lahan yang diduga bermasalah.
jika hasil audit kerugian negara sudah diterima dan keterangan ahli dari kemendagri sudah lengkap, kejari seluma memastikan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.
“apabila hasil audit dan keterangan ahli sudah lengkap, kami segera tetapkan tersangka dalam kasus pembebasan lahan perkantoran pemkab seluma tahun 2009-2011,” tegas eka.
baca juga:meski refocusing, pemkab seluma tetap anggarkan jaminan asuransi untuk 1.200 nelayan 
baca juga:bank bengkulu imbau nasabah tidak percaya berita hoaks biaya bulanan
saat dikonfirmasi, kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh membenarkan adanya koordinasi dengan ahli dari kemendagri, namun untuk detailnya belum dapat dijelaskan lebih spesifik.
"memang benar ada koordinasi, untuk memastikan perbup dari proses pembebasan lahan," singkat ghufroni.
ditambahkan ghufroni, dalam proses penyidikan sejauh ini juga ada fakta terbaru yang didapat, yaitu jumlah luas lahan waktu pengadaan pembebasan lahan dengan yang fisik realnya, belum sesuai ukurannya, artinya terdapat dugaan lahan fiktif didalam proses pembebasan lahan.
"informasi yang kita dapat sejauh ini, luas lahan waktu pengadaan dengan kondisi fisiknya tidak sama, artinya ada dugaan lahan fiktif didalam proses pembebasan lahan ini," sampai ghufroni.
untuk diketahui dalam mengusut kasus pembebasan lahan ini, kejari seluma mengajukan permintaan kepada kjpp untuk memastikan nilai jual objek pajak (njop) lahan, sedangkan kap untuk mengolah atau audit data yang nantinya akan mengarah kepada jumlah kerugian negara.
baca juga:harga kebutuhan pokok di mukomuko naik jelang ramadan, pasar murah sedang disiapkan
baca juga:pemdes di mukomuko diminta perbarui data kpm, agar blt dd 2025 tepat sasaran
disampaikan kasi pidsus, bahwa saat ini mereka  masih akan melakukan singkronisasi seluruh data yang ada sehingga bidikan tidak meleset. 
adapun total pembebasan lahan dalam rentang 2009 hingga 20211 tersebut diketahui mencapai rp11 miliar, dengan rincian luas lahan pada tahun 2009 seluas 20 hektare, pada tahun 2010 seluas 18 hektare, dan terakhir tahun 2011 seluas 16 hektare.
untuk lokasi mencakup di beberapa titik lahan di komplek perkantoran pemkab seluma, saat ini di atas lahan sudah berdiri dinas perikanan, dinas kominfo, dinas sosial, dinas pupr, inspektorat seluma, kesbangpol, dinas lingkungan hidup, dinas perkimhub seluma dan beberapa dinas lainnya.
diketahui, kasus pembebasan lahan ini diusut setelah melakukan pendalaman terhadap kasus tukar guling lahan, diduga dua kasus ini masih erat berkaitan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan