Sita Aset Tersangka Tipikor Setwan Kepahiang, Ungkap Aliran Dana Korupsi 2021-2023 Sampai Tuntas

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 15 May 2025 - 21:42

Kasi Pidsus, Febrianto Ali Akbar, SH, MH --Heru/RB

KORANRB.ID - Masih minimnya proses pengembalian nilai Kerugian Negara (KN) sebesar Rp12 miliar dalam perkara dugaan korupsi di sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang, membuat penyidik membuka opsi dilakukannya penyitaan aset.

Dari catatan penyidik, nilai KN yang berhasil dikembalikan masih di kisaran Rp2 miliar.

Menuju ke sana, ketiga tersangka dugaan Tipikor Setwan Kepahiang juga telah lebih dulu disangkakan dalam pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa pengambilalihan aset tersangka dugaan korupsi dilakukan.

Terkait hal ini, Kasi Pidsus, Febrianto Ali Akbar, SH, MH menyampaikan pihaknya masih mengedepankan agar para tersangka melakukan pengembalian kerugian negara. Namun, sampai sejauh ini langkah pengembalian yang dilakukan belum signifikan.

Karena ini pula lanjutnya, Seksi Intelijen Kejari Kepahiang telah melakukan asset tracking sebagai upaya menelusuri aktiva tetap atau aset fisik dari para tersangka. Asset tracking dilakukan dengan menelusuri harta berwujud yang dimiliki.

"Kita akan upayakan pengembalian maksimal kerugian negara dari para tersangka. Dibantu Intel (Seksi Intel Kejari,red) kita juga telah lakukan asset tracking. Kita lihat bagaimana nanti, sebelum dilakukannya upaya paksa. Karena ini memungkinkan, karena ada pasal 18 yang disangkakan," papar Febri.

Dalam perkara dugaan korupsi di Setwan Kepahiang, penyidik Kejari Kepahiang telah menjerat ketiga tersangka dengan Primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1ke 1 KUHP.

Sementara itu, terkait pengembalian KN ini sendiri, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang mencatat Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang baik yang masih terpilih di periode 2024-2029 dan periode 2019-2024, secara bertahap melakukan pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Malah, hingga Rabu 7 Mei 2025 lalu atau di hari yang sama saat penetapan 3 tersangka dugaan Tipikor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang TA 2021-2023 masih ada anggota dan mantan dewan yang melakukan pengembalian TGR.

sita aset tersangka tipikor setwan kepahiang, ungkap aliran dana korupsi 2021-2023 sampai tuntas                            koranrb.id - masih minimnya proses pengembalian nilai kerugian negara (kn) sebesar rp12 miliar dalam perkara dugaan korupsi di sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang, membuat penyidik membuka opsi dilakukannya penyitaan aset.
dari catatan penyidik, nilai kn yang berhasil dikembalikan masih di kisaran rp2 miliar.
menuju ke sana, ketiga tersangka dugaan tipikor setwan kepahiang juga telah lebih dulu disangkakan dalam pasal 18 uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa pengambilalihan aset tersangka dugaan korupsi dilakukan. 
terkait hal ini, kasi pidsus, febrianto ali akbar, sh, mh menyampaikan pihaknya masih mengedepankan agar para tersangka melakukan pengembalian kerugian negara. namun, sampai sejauh ini langkah pengembalian yang dilakukan belum signifikan. 
baca juga:kejari kaur beri ketegasan ini bagi dewan tak kunjung penuhi panggilan 
baca juga:154 calon pppk terindikasi honorer siluman, kelulusan terancam dibatalkan 
karena ini pula lanjutnya, seksi intelijen kejari kepahiang telah melakukan asset tracking sebagai upaya menelusuri aktiva tetap atau aset fisik dari para tersangka. asset tracking dilakukan dengan menelusuri harta berwujud yang dimiliki.
"kita akan upayakan pengembalian maksimal kerugian negara dari para tersangka. dibantu intel (seksi intel kejari,red) kita juga telah lakukan asset tracking. kita lihat bagaimana nanti, sebelum dilakukannya upaya paksa. karena ini memungkinkan, karena ada pasal 18 yang disangkakan," papar febri.
dalam perkara dugaan korupsi di setwan kepahiang, penyidik kejari kepahiang telah menjerat ketiga tersangka dengan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp.
subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2001 tentang perubahan uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1ke 1 kuhp.
baca juga:semua dokumen disita dari pupr lebong sudah diserahkan ke bpkp 
baca juga:rp10 miliar dbh buat bayar bpjs kesehatan masyarakat kepahiang 
sementara itu, terkait pengembalian kn ini sendiri, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mencatat anggota dprd kabupaten kepahiang baik yang masih terpilih di periode 2024-2029 dan periode 2019-2024, secara bertahap melakukan pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri. 
malah, hingga rabu 7 mei 2025 lalu atau di hari yang sama saat penetapan 3 tersangka dugaan tipikor sekretariat dprd kabupaten kepahiang ta 2021-2023 masih ada anggota dan mantan dewan yang melakukan pengembalian tgr. 
inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s, s.sos, map menyampaikan secara umum, sebagian besar dewan di periode tersebut sudah melunasi tgr sesuai lhp bpk. "dari catatan kita, untuk mantan dewan yang tak terpilih lagi di periode sekarang, itu ada 4 orang belum melunasi.
tapi ini kan terus berprogres. seperti rabu lalu, masih ada yang melaporkan pengembalian tgr ke kita," papar dedi. 
baca juga:dbh rp21 miliar belum masuk kasda pemkab rejang lebong
baca juga:sk pppk tahap i ditargetkan dibagikan pertengahan juni 2025
disampaikan, dari rp12 miliar dugaan tipikor setwan kepahiang yang kemudian menyeret 3 tersangka asn di lingkungan setwan kepahiang, pengembalian sudah dilakukan sebesar 70 persen. dikalkulasikan, nilai pengembalian lanjutnya sudah tembus di angka rp9 miliar. 
rinciannya, sekitar rp8 miliaran pengembalian tgr di sekretariat dprd. sisanya, rp1,7 miliaran pengembalian tgr yang sudah dilunasi anggota dprd kabupaten kepahiang pada periode 2019-2024.
jika dihitung secara keseluruhan, artinya masih tersisa sekitar rp3 miliaran tgr yang belum dilunasi secara keseluruhan di sekretariat dprd kepahiang. 
masih mengenai kn di setwan kepahiang, kuasa hukum eks sekwan kepahiang ry, joni bastian, sh tetap berpandangan kn yang ditimbulkan tak bisa ditimpakan begitu saja semuanya kepada kliennya. sebagai sekretaris dprd lanjutnya, kliennya hanya seorang bawahan yang bekerja atas perintah atasan.
baca juga:lengkapi pelayanan, rsud curup bakal tambah poli urologi dan dokter spesialis
baca juga:bupati lebong setujui penambahan 6 unit alat cuci darah 
"seperti yang saya bilang sebelumnya, nilai kn itu bukan semuanya tanggung jawab klien saya. hanya rp3 miliar, itu pun rp1 miliar sudah dikembalikan," tegas joni. 
tak sekedar ucapan, ia mengklaim memiliki sederet bukti fisik termasuk kwitansi hingga bukti chatting dengan atasan kliennya, jika memang ada sejumlah permintaan sejumlah rupiah. 
"ini semua sudah kami beberkan kepada penyidik. kita lihat bagaimana nanti. tentunya kami berharap, aliran dana dalam perkara ini dibuka sampai tuntas. bukan hanya klien kami saja yang dipersalahkan," demikian joni.
diketahui, tiga tersangka eks sekwan ry, dan dua bendahara pengeluaran dprd, yr dan di ta 2021 - 2023 telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak, rabu 7 mei 2025 pukul 17.10 wib lalu.
ketiganya ditahan dalam perkara dugaan tipikor setwan kepahiang ini nilai kn,  tetap mengacu pada temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri ta 2021-2023 serta hitungan penyidik. 
pada penyidikan awal, penyidik mengacu pada nilai kn sesuai lhp bpk sebesar rp11,4 miliar. dalam perkembangannya, nilai kn bertambah berdasarkan hitungan penyidik menjadi rp14 miliar. hingga kemudian, kembali turun jadi rp12 miliar saat dilakukannya penetapan 3 tersangka.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan