29 Dewan Bengkulu Utara Periode 2019-2024 Masuk Daftar TGR SPPD yang Diusut Jaksa
SITA: Sejumlah dokumen disita Jaksa Kejari Bengkulu Utara penggeledahan di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Jumat pekan lalu. SANDI/RB--
KORANRB.ID – Setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif DPRD Bengkulu Utara tahun 2023 lalu.
Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2024 atas pelaksanaan Anggaran pemerintah tahun 2023 lalu.
Ditemukan kelebihan pembayaran Rp5,6 miliar dari perjalanan dinas selama satu tahun tersebut.
Perjalanan dinas tersebut adalah perjalanan dinas Anggota DPRD, Tenaga Harian Lepas hingga PNS di Sekretariat DPRD sepanjang 2023 lalu.
BACA JUGA:Masih Mungkin Bertambah, Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong Setengah
BACA JUGA: Kurang Anggaran, hanya 19 CCTV di Jalanan Kota Bengkulu yang Berfungsi
Dari data yang terhimpun RB, dalam laporan pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk PNS dan Tenaga Harian Lepas yang tercatat melakukan perjalanan dinas.
Namun juga ada 29 Anggota DPRD 2019-2024 yang juga masuk dalam daftar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau wajib mengembalikan uang karena kelebihan pembayaran.
Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, 29 Anggota DPRD periode 2010-2024 total harus mengembalikan uang Rp1.405.323.400.
Namun sebagian Anggota DPRD tersebut sudah mulai mengembalikan dana sejak perkara ini mulai diusut oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
BACA JUGA:Diduga Perbup Pembebasan Lahan Pemkab Seluma Bermasalah, Kejari Seluma Temui Ahli Kemendagri
BACA JUGA:Refleksi usia Ke-75, BTN Tumbuh Menjadi Besar, 2026 Targetkan Menjadi Aset Senilai Rp500 Triliun
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Ristu Darmawan, SH, MH menerangkan jika awal pengusutan ini dari LHP BPK yang menemukan kelebihan bayar Rp5,6 miliar.
Sehingga jaksa melakukan pemeriksaan hingga total sudah ada 27 orang dimintai keterangan terkait dengan dugaan SPPD fiktif tersebut.
- Tag
- Share
-
-
