Oknum Pejabat Turunkan Mandiri APK Caleg, Belum Aman

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Senin , 18 Dec 2023 - 22:37

BAWASLU: Staf Bawaslu di Panwascam Kepahiang tengah menjalankan koordinasi jajaran--Ist/rb

Disebutkan pada pasal 9 ayat (2) UU ASN, secara tegas menyebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sebab dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

BACA JUGA:Box Culvert Selesai Dikerjakan

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Pasal 2 huruf f UU ASN dan penjelasannya. Lalu, pada penjelasan Umum UU ASN hingga Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 14 huruf i angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun sanksi bagi ASN PNS yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN.

Bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Soal sosialisasi terkait pelanggaran ini saya kira semua sudah paham dan mengerti. Jauh-jauh hari melalui rekan-rekan di tingkat desa, terus rutin menggencarkan netralitas ASN ini," demikian Asuan. (oce)

oknum pejabat turunkan mandiri apk caleg, belum aman                            kepahiang, koranrb.id - pascadiwartakan, oknum pejabat di lingkungan pemkab kepahiang yang diduga memasang baliho caleg dprd dan dpd diketahui telah menurunkan 'barang terlarang' tersebut secara mandiri. 
 meski demikian, yang bersangkutan belum aman dari kemungkinan sanksi atas indikasi pelanggaran netralitas asn dalam pemilu.
hal ini disampaikan anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni saat diwawancarai kemarin (18/12).
dikatakan, pihaknya telah melakukan tindak lanjut melalui panwascam dengan melakukan pendataan dan penanganan laporan. 
baca juga:sah, aset stq diserahkan ke uinfas
"yang bersangkutan (oknum asn,red) telah turunkan sendiri apk nya, tapi akan tetap kita telusuri," ujar asuan. namun, lanjutnya bukan berarti oknum pejabat tersebut bisa bernapas lega. pasalnya, selaku asn yang bersangkutan terindikasi telah melanggar aturan netralitas asn. 
"sekarang (kemarin,red), kami tengah melakukan pembahasan termasuk melakukan pendataan rekapitulasi seluruh indikasi pelanggaran selama masa kampanye di kepahiang. nanti kita lihat seperti apa pelanggaran yang dilakukan, hal ini tentunya berkaitan dengan netralitas seorang asn," papar asuan. 
penanganan terhadap indikasi pelanggaran tahapan kampanye dipandang perlu, terlebih jika dilakukan secara terang-terangan seorang asn. bawaslu kabupaten kepahiang dituntut menegakkan dan menjalankan aturan pemilu dengan benar. 
baca juga:elevated ddts segera diresmikan, ini tanggalnya 
sejauh ini, selama tahapan kampanye berlangsung setidaknya 20 indikasi pelanggaran pemasangan apk terjadi di kabupaten kepahiang. termasuk indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum perangkat desa dan pejabat di lingkungan pemkab kepahiang. 
sebagai acuan, salam rangka menjaga netralitas pns  surat keputusan bersama (skb) 2024 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan telah diterbitkan. 
skb 3 menteri melibatkan, kementerian pan rb, kemendagri bkn dan bawaslu ri.  seorang  
asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5/2014 tentang asn. dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 
disebutkan pada pasal 9 ayat (2) uu asn,  secara tegas menyebutkan pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
sebab dalam upaya menjaga netralitas asn dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan asn, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.
baca juga:box culvert selesai dikerjakan
lalu,  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn), pasal 2 huruf f uu asn dan penjelasannya. lalu, pada penjelasan umum uu asn hingga pasal 8 ayat (4) jo. pasal 14 huruf i angka 3 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
adapun sanksi bagi asn pns yang melanggar, dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn.
bagi pns yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan terdiri atas, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
lalu, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan
 pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
 "soal sosialisasi terkait pelanggaran ini saya kira semua sudah paham dan mengerti. jauh-jauh hari melalui rekan-rekan di tingkat desa, terus rutin menggencarkan netralitas asn ini," demikian asuan. (oce)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan