Eksepsi Perkara OOJ, Oknum Advokat Minta Bebas

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 25 Dec 2023 - 22:11

SIDANG: Terdakwa Upa Labuhari duduk di kursi belakang dalam persidangan. FIKI/RB --

“Dengan demikian terdakwa diperkenankan untuk menulis surat pengaduan kesiapapun termasuk ke Presiden RI dan Jaksa Agung RI untuk kepentingan kepastian pelaksanaan penegakan hukum di tanah air,” ucapnya.

Dirinya menilai, proses penangkapan dan penahanannya banyak yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP.

Sebagai contoh surat perpanjangan penahanan terdakwa ada dua pengadilan yang menetapkannya, satu putusan penetapan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Tipikor Bengkulu tertanggal 30 Oktober 2023 yang masa perpanjangan penahanannya sampai tanggal 3 Desember 2023. Sedangkan satu lagi surat perpanjangan penahanan dari Kejaksri Kaur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal dan nomor PN Tipikor Bengkulu yang berlaku sampai tanggal 13 Desember 2023.

‘Sekarang ini tidak jelas lagi siapa yang memperpanjang surat penahanan saya, apakah Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu atau ada instansi lainnya yang mengawasi penahanan,” ujarnya.

Lanjut Upa membacakan ekesepsi pribadinya, bahwa demi tegaknya pelaksanaan KUHAP atas penahanannya agar tidak berkelanjutan terjadi pelanggaran HAM berat, dirinya memohon Majelis Hakim agar membebaskan dari penahanan ini.

“Dimana terdakwa sebagai pengacara yang punya hak immunitas untuk tidak ditahan dan dituntut karena pekerjaannya sebagai pengacara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Bahwa terdakwa adalah korban bujuk rayu, penipuan dan pemalsuan tanda tangan dari terdakwa Bambang Cs,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam perakara ini ada lima terdakwa yang sedang menjalani persidangan di PN Tipikor Bengkulu, terdakwa Upa Labuhari, terdakwa Rahmat Nurul Safril, terdakwa Ardiansyah Harahap, terdakwa Bambang Surya Saputra dan terdakwa Ranti Faulina.(eng)

eksepsi perkara ooj, oknum advokat minta bebas                            koranrb.id – para terdakwa dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice (ooj), dugaan korupsi penggunaan dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur tahun 2022, kompak menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
ada yang menarik dari penyampaian eksepsi para terdakwa yang dijerat pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) oleh jpu. 
baca juga:pantau peredaran narkotika, bnnk sebar informan setiap kelurahan 
yakni terdakwa upa labuhari, sh, mh. upa yang berprofesi sebagai advokat lantang membacakan keberatannya atas dakwaan jpu. eksepsi itu ia bacakan sendiri dihadapan ketua majelis hakim yang diketuai agus hamzah, sh, mh pada rabu (20/12) lalu di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu.
dalam eksepsi itu, selain membantah semua dakwaan jpu, upa menyebut pn tipikor bengkulu tidak berwenang mengadili dirinya. 
baca juga:fakta sidang jilid iii korupsi bbm dprd seluma diselidiki
selain itu, ia juga meluruskan, bahwa peran dirinya dalam perkara dugaan korupsi dana bok kaur, bertindak sebagai advokat, yang bahkan secara probono (cuma-cuma, red) memberikan bantuan hukum kepada seluruh para kepala puskesmas (kapus) serta kepala dinas (kadis) kesehatan kaur.
“saya sudah dinyatakan professional oleh dewan kehormatan pusat kongres advokat indonesia, setelah mengadakan investigasi di bengkulu sejak tanggal 27-29 november 2023,” tutur upa saat membacakan eksepsi. 
baca juga:mabuk resek berujung tusuk teman
terdakwa upa mengklaim, saat dirinya bekerja sebagai advokat tidak ditemukan pelanggaran kode etik. 
termasuk ketika memberikan bantuan hukum terhadap para kapus dan kadinkes kaur yang diduga terlibat kasus korupsi bok kaur tahun anggaran 2022 yang sedang disidik oleh jaksa kejari kaur.
baca juga:jabat kapolresta, deddy: kasus korupsi sasaran tugas pokok
“berarti sah saya bekerja sebagai pengacara dalam membela para kapus dan kadinkes kaur, bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi di kaur sampai sekarang berjalan mulus dengan tersangka utama yang hari ini di sidang,” tambah upa.
dirinya menyebut, sebagai advokat profesional di jakarta membuat surat pengaduan kepada presiden ri dan jaksa agung ri sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 undang-undang (uu) publik dan pasal 18 uu ham serta pasal 14 uu advokat yang menghendaki masyarakat luas untuk memberi partisipasinya mengawasi perilaku oknum petugas penegak hukum dalam bentuk memberi pengaduan lewat surat atau alat elektronik lainnya.
baca juga:pencuri lolos dari cctv, gasak isi konter rp 15 juta
“dengan demikian terdakwa  diperkenankan untuk menulis surat pengaduan kesiapapun termasuk ke presiden ri dan jaksa agung ri untuk kepentingan kepastian pelaksanaan penegakan hukum di tanah air,” ucapnya. 
dirinya menilai, proses penangkapan dan penahanannya banyak yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana disebutkan dalam kuhap.
baca juga:dijanjikan buka pangkalan gas elpiji, oknum caleg bu dilapor ke polisi
sebagai contoh surat perpanjangan penahanan terdakwa ada dua pengadilan yang menetapkannya, satu putusan penetapan perpanjangan penahanan dari pengadilan tipikor bengkulu tertanggal 30 oktober 2023 yang masa perpanjangan penahanannya sampai tanggal 3 desember 2023.  sedangkan satu lagi surat perpanjangan penahanan dari kejaksri kaur berdasarkan putusan pengadilan negeri bintuhan tertanggal dan nomor pn tipikor bengkulu yang berlaku sampai tanggal 13 desember 2023. 
‘sekarang ini tidak jelas lagi siapa yang memperpanjang surat penahanan saya, apakah pengadilan tinggi tipikor bengkulu atau ada instansi lainnya yang mengawasi penahanan,” ujarnya. 
baca juga:terlambat tahu sk direksi, jpu: terdakwa menguatkan dakwaan
lanjut upa membacakan ekesepsi pribadinya, bahwa demi tegaknya pelaksanaan kuhap atas penahanannya agar tidak berkelanjutan terjadi pelanggaran ham berat, dirinya memohon majelis hakim agar membebaskan dari penahanan ini. 
“dimana terdakwa sebagai pengacara yang punya hak immunitas untuk tidak ditahan dan dituntut karena pekerjaannya sebagai pengacara sebagaimana diatur dalam pasal 16 uu advokat. bahwa terdakwa adalah korban bujuk rayu, penipuan dan pemalsuan tanda tangan dari terdakwa bambang cs,” pungkasnya. 
baca juga:12 ruko di pasar terminal ketahun terbakar
untuk diketahui, dalam perakara ini ada lima terdakwa yang sedang menjalani persidangan di pn tipikor bengkulu, terdakwa upa labuhari, terdakwa rahmat nurul safril, terdakwa ardiansyah harahap, terdakwa bambang surya saputra dan terdakwa ranti faulina.(eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan