Pemkab Bu Siapkan Sanksi untuk Desa yang Minim Setor PBB

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Fazlul Rahman |

Senin , 01 Jan 2024 - 14:50

BLANKO PBB : Pegawai Bapenda saat mencetak blanko PBB --

Namun Bapenda akan merancang lebih dulu rencana Perbup tersebut agar memang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Termasuk mensosialisan pada desa-desa jika memang nantinya Perbup tersebut disetujui dan sudah mulai dilaksanakan.

Asumsi Ulang PBB

Selain itu, Bapenda juga berencana untuk melakukan asumsi ulang pada objek PBB untuk melakukan rasionalisasi beban pajak.Ini lantaran beban pajak setiap objek pajak saat ini dinilai sudah banyak tidak sesuai lagi dengan kondisi sebelumnya.

“Karena memang sudah banyak yang sebelumnya objek pajak hanya berupa lahan saat ini sudah ada bangunan megah. Sehingga kita akan menyiapkan tahapan untuk asumsi ulang,” terangnya.

Selain itu, Ia menerangkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah bangunan di Bengkulu Utara sehingga membutuhkan taksir ulang beban objek pajak.

Besaran PBB pada lahan kosong dan lahan yang sudah ada bangunan diatasnya berbeda, termasuk jika lahan tersebut sudah berdiri bangunan lebih dari satu lantai.

“di Bengkulu Utara masih banyak beban-beban PBB yang nilainya masih dibawah Rp 50 ribu, sedangkan di atasnya sudah ada bangunan,” pungkas Markisman.(qia)

pemkab bu siapkan sanksi untuk desa yang  minim setor pbb                            arga makmur, koranrb.id – angka setoran pajak bumi dan bangunan (pbb) di bengkulu utara belum mencapai target. saat ini tercatat rp rp 2,2 miliar yang sudah masuk ke kas daerah dari target rp 3,1 miliar yang menjadi target pendapatan asli daerah.
sedangkan, pbb bukan hanya menjadi kewajiban masyarakat untuk menyetorkan pajak ke badan pendapatan daerah. namun, kepala desa juga terlibat sebagai pejabat yang berwenang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari masyarakatnya masing-masing.
baca juga:denda 2 persen bagi yang telat bayar pbb p2
desa mendapatkan insentif berupa dana bagi hasil yang dialokasikan melalui alokasi dana desa (add) setiap tahunnya. kepala badan pendapatan daerah bengkulu utara markisman, s.pi menerangkan jika saat ini bapenda tengah melakukan penghitungan desa-desa yang capaian pbb nya masih rendah.
pemkab bengkulu utara merencanakan menyiapkan sanksi bagi desa-desa yang setoran pbb rendah sedangkan sejak april tahun lalu sudah menerima blanko setoran dari badan pendapatan daerah.
baca juga:pbb-p2 kembali tinggalkan piutang
“bahkan masih banyak desa yang setoran pbb nya masih jauh dibawah dana bagi hasil yang diterima,” kata markisman.
tahun ini pemkab bengkulu utara akan menyiapkan sanksi pada desa-desa yang setoran pbb nya masih rendah, minimal terkait dengan dbh yang mereka terima.
sehingga kepala desa bisa lebih aktif lagi memebrikan pemahaman pada masyarakat dan melakukan penagihan pbb.
baca juga:kejar target pad kepahiang capaian maksimal sektor pbb-p2 2023
“tahun ini ada peningkatan pasca sudah dibentuknya satgas gabungan lintas opd. namun kita yakin masih bisa lebih tinggi lagi,” terangnya.
bahkan bapenda juga akan merancang peraturan bupati (perbup) yang mengatur sanksi langsung bagi kepala desa yang setoran pajaknya dibawah 50 persen. hal ini dengan tujuan peningkatan pendapatan asli daerah sektor pbb yang target tahunnya terus meningkat.
“bukan hanya target pembayaran pbb tahun berjalan, namun juga juga menargetkan pengurangan tunggakan. karena setiap tahun, seharusnya terjadi peningkatan,” terangnya.
baca juga:2024, bayar pbb bisa di retail modern
namun bapenda akan merancang lebih dulu rencana perbup tersebut agar memang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 
termasuk mensosialisan pada desa-desa jika memang nantinya perbup tersebut disetujui dan sudah mulai dilaksanakan.
asumsi ulang pbb 
selain itu, bapenda juga berencana untuk melakukan asumsi ulang pada objek pbb untuk melakukan rasionalisasi beban pajak.ini lantaran beban pajak setiap objek pajak saat ini dinilai sudah banyak tidak sesuai lagi dengan kondisi sebelumnya.
baca juga:target pad turun, rp 201 miliar, bapenda sorot piutang pbb-p2 rp 80 miliar
“karena memang sudah banyak yang sebelumnya objek pajak hanya berupa lahan saat ini sudah ada bangunan megah. sehingga kita akan menyiapkan tahapan untuk asumsi ulang,” terangnya.
selain itu, ia menerangkan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah bangunan di bengkulu utara sehingga membutuhkan taksir ulang beban objek pajak.   
besaran pbb pada lahan kosong dan lahan yang sudah ada bangunan diatasnya berbeda, termasuk jika lahan tersebut sudah berdiri bangunan lebih dari satu lantai.
“di bengkulu utara masih banyak beban-beban pbb yang nilainya masih dibawah rp 50 ribu, sedangkan di atasnya sudah ada bangunan,” pungkas markisman.(qia)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan