Hanya Desa Air Palawan Belum Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II

BINTUHAN, KORANRB.ID - Sejak dibuka beberapa bulan yang lalu hingga September 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur mencatat tersisa satu desa lagi yang belum mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yakni Desa Air Palawan. 

Padahal pencairan DD tahap II ditargetkan oleh Dinas PMD Kaur selesai pada bulan Agustus yang lalu.

Namun pada kenyataannya, masih ada satu desa lagi yang belum melakukan pengajuan DD dan sampai dengan sekarang masih ditunggu oleh Dinas PMD.  

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kaur, Hendris, MM, membenarkan bahwa sampai dengan saat ini masih ada satu desa lagi yang belum melakukan pengajuan pencairan DD tahap II padahal sudah memasuki bulan September. 

BACA JUGA:Lantik 464 PPPK, Gusril: Ini Adalah Energi Baru

Desa tersebut bukan mempunyai masalah administrasi atau tersandung hukum, namun sebelumnya Pejabat Sementara (Pjs) kepala desanya mengundurkan diri sehingga sekarang baru melantik Pjs lagi. 

"Ada satu desa lagi yang belum melakukan pengajuan DD tahap II, PJs nya baru dilantik Kadesnya meninggal dunia," kata Hendris. 

Disampaikan Hendris, karena memang mempunyai kendala soal SDM maka pihak Dinas PMD masih akan menunggu pengajuan pencairan dari desa tersebut. 

Pihak desa pun sudah dihubungi agar secepatnya mempersiapkan berkas, sehingga pencairan secepatnya bisa dilakukan.

BACA JUGA:Persaingan Ketat, 19 Kursi Pejabat Eselon II Pemprov Bengkulu Diburu 174 Pelamar

Ditargetkan bulan ini pencairan DD tahap II desa tersebut sudah diselesaikan, jika tidak dikhawatirkan DD tersebut tidak akan terealisasi mengingat tahun 2026 hanya menyisakan waktu beberapa bulan saja. 

"Bulan ini kita kejar ke desa agar mereka menyiapkan administrasi, takutnya realisasi tidak akan tekejar," ungkap Hendris. 

Sementara itu, kepada desa yang telah melakukan pencarian DD tahap II agar segera merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan Perbup yang ada. 

Penghujung tahun nanti pihaknya akan meminta laporan realisasi anggaran SD tahun 2025, jika ada yang bermasalah maka pihaknya akan melakukan cross check dan jika berpotensi menimbulkan kerugian negara maka akan dilimpahkan ke Inspektorat Kaur.