Empat Desa Tersendat Penyaluran DD Rp 1,159 Miliar

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 03 Jan 2024 - 23:26

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu. IST/RB--

"Capaiannya cukup baik, termasuk yang di Seluma meskipun salah satu desa di Seluma itu mengalami kasus (korupsi, red) tersebut," ujarnya.

Sementara itu, pada Dana Transfer Ke Daerah (TKD), Pemerintah Pusat telah mengucurkan DD untuk Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp1,05 triliun. Ia mengimbau agar segera dilakukan percepatan realisasi mulai awal tahun 2024 ini.

"Maka kita minta, mulai Januari ini segeralah direalisasikan. Karena kalau tidak direalisasikan kan sayang, dananya akan kembali ke pusat," tutur Bayu.

Selain itu, ia meminta pemerintah desa agar menggunakan DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan DD. Harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu, DD harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.

"Untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan DD kepada masyarakat," sarannya. (bil)

empat desa tersendat penyaluran dd rp 1,159 miliar                            koranrb.id - kantor wilayah (kanwil) direktorat jendral pembendaharaan (djpb) provinsi bengkulu mencatat sepanjang 2023 lalu, penyaluran dana desa (dd) di provinsi bengkulu terealisasi 99,89 persen atau rp1,079 triliun dari total pagu rp1,08 triliun.
artinya, terdapat 0,11 persen atau sebanyak rp1,159 miliar dd yang tidak tersalur. 
baca juga:dak dan btt untuk smkn 3 kota bengkulu, perbaikan diajukan rp5,5 miliar 
kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya mengatakan kinerja penyaluran dd di 2023 cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022, red) yang hanya tersalur 7,1 persen. meski demikian, terdapat empat desa dari empat kabupaten yang tidak bisa menyalurkan dana desa. 
"untuk kinerja penyalurannya sudah bagus, namun persentasenya tidak 100 persen karena ada yang tidak tersalurkan," jelas bayu, rabu (3/1).
baca juga: 2.461 peristiwa pernikahan dan 1.084 perceraian
bayu menjelaskan, tiga desa yang tidak salur dd tersebut, yakni desa kasie kasubun, kabupaten rejang lebong. dd tahap ii dan iii tidak tersalurkan senilai rp 518.180.300, penyebabnya karena ada permasalahan hukum. 
selanjutnya, desa suro bali, kabupaten kepahiang, dd tahap iii tidak salur senilai rp 189.790.400, karena tidak merealisasikan dak fisik tahap i dan ii. 
baca juga:asn tak masuk ada surat keterangan
"alasan tidak salur, untuk desa kasie kasubun ini tersandung masalah hukum. sementara suro bali, karena tidak merealisasikan fisik tahap i dan ii," jelasnya. 
desa selanjutnya yang tidak salur dd yakni desa temiang, kabupaten bengkulu tengah, terdapat potongan sisa dd tahap i senilai rp 401.569.600. selanjutnya, desa sendang di mukomuko tidak bisa salur karena keluarga penerima manfaat (kpm) bantuan langsung tunai dana desa (blt dd) kurang dari 10 persen, dengan total anggaran rp 49.521.300.
baca juga: tes kesehatan jiwa di rskj menumpuk, sehari maksimal layani 200 peserta
"empat yang tidak salur ini dengan permasalahan yang berbeda," ungkap bayu.
lebih lanjut, dikatakan bayu untuk desa-desa lainnya realisasinya cukup baik. termasuk desa batu tugu, seluma yang sempat tersandung kasus korupsi pada tahun 2023 untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 - 2021. 
baca juga:klaim asuransi kecelakaan lalu lintas capai rp17 miliar
"capaiannya cukup baik, termasuk yang di seluma meskipun salah satu desa di seluma itu mengalami kasus (korupsi, red) tersebut," ujarnya. 
sementara itu, pada dana transfer ke daerah (tkd), pemerintah pusat telah mengucurkan dd untuk provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2024 sebesar rp1,05 triliun. ia mengimbau agar segera dilakukan percepatan realisasi mulai awal tahun 2024 ini. 
baca juga:5 januari, dpa harus masuk, kejar realisasi anggaran 
"maka kita minta, mulai januari ini segeralah direalisasikan. karena kalau tidak direalisasikan kan sayang, dananya akan kembali ke pusat," tutur bayu. 
selain itu, ia meminta pemerintah desa agar menggunakan dd sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah desa juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dd. harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. untuk itu, dd harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.
baca juga:klaim asuransi kecelakaan lalu lintas capai rp17 miliar
"untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan dd kepada masyarakat," sarannya. (bil)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan