Job Fit 7 Jabatan Strategis Tunggu Restu BKN

TUBEI, KORANRB.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong untuk memperkuat kualitas manajemen aparatur memasuki tahap baru. 

Sebanyak tujuh pejabat tinggi pratama direncanakan akan menjalani uji kesesuaian jabatan (job fit) guna memastikan posisi yang mereka emban benar-benar sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan job fit ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi yang digagas oleh Pemkab Lebong untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menanti rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat utama pelaksanaan kegiatan tersebut.

BACA JUGA:Lulusan PPPK Dikutip Rp50 Ribu hingga Rp100 Ribu Per Orang

“Permohonan pelaksanaan job fit sudah kami ajukan.

Kami tinggal menunggu surat rekomendasi dari BKN agar kegiatan bisa segera dijadwalkan,” ungkap Reko.

Menurut Reko, tujuh pejabat yang akan mengikuti proses ini berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah. 

Mereka di antaranya pejabat dari Disnakertrans, Dinsos, Dinas Perkim, DLH, Dinas PMD, serta dua jabatan di Sekretariat Daerah, yaitu Asisten I dan Asisten III.

BACA JUGA:Harga Cabai di Mukomuko Tembus Rp70 Ribu per Kg

Reko menegaskan, posisi-posisi tersebut tergolong krusial karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program prioritas daerah. 

Melalui mekanisme job fit, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa para pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi pembangunan yang sejalan dengan kepala daerah.

“Kami ingin memastikan aparatur yang menduduki jabatan strategis benar-benar mampu mendorong kinerja birokrasi Lebong menjadi lebih baik,” ujarnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemkab Lebong telah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang akan digunakan untuk kebutuhan teknis, administrasi, serta honorarium bagi tim asesor.