Sidang Tipikor Perjalanan Dinas DPRD Kaur, Saksi Ungkap Modus Catut Nama

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 23 Oct 2025 - 22:31

BERIKAN : Sebanyak 10 saksi berikan keterangan pada persidangan Setwan Kaur yang digelar pada Kamis 23 Oktober 2025. WEST JER TOURINDO0 /RB--

KORANRB.ID – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2023 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Kamis 23 Oktober 2025.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Paisol, SH, MH, itu menghadirkan sepuluh saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur.

Dalam persidangan, para saksi mengaku nama mereka dicatut untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif perjalanan dinas.

Sebagai imbalan, mereka menerima uang antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu untuk setiap SPJ.

Saksi Ria, pegawai bawahan terdakwa Roni Oksuntri, menyebut namanya digunakan sebanyak 40 kali, namun ia hanya berangkat tiga kali.

“Nama saya 40 kali digunakan untuk perjalanan dinas, tapi yang berangkat hanya 3 kali,” jelas Ria di hadapan majelis hakim. Ria mengaku telah mengembalikan uang sebesar Rp19 juta kepada bagian keuangan.

Saksi lain, Atika, mengaku 42 kali namanya digunakan, tetapi hanya empat kali benar-benar berangkat.

Ia sudah mengembalikan Rp21 juta. Sementara saksi Tedi dicatut 33 kali dan hanya tujuh kali melakukan perjalanan dinas, serta telah mengembalikan Rp29 juta.

Saksi Heri pun mengalami hal serupa, 39 kali namanya digunakan tanpa pernah berangkat, dan telah mengembalikan Rp17 juta.

Menurut JPU Kejari Kaur, Uswatun, SH, keterangan para saksi memperkuat dakwaan terhadap empat terdakwa.

sidang tipikor perjalanan dinas dprd kaur, saksi ungkap modus catut nama                            koranrb.id – sidang lanjutan kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas sekretariat dprd kabupaten kaur tahun anggaran 2023 kembali digelar di pengadilan tipikor bengkulu, kamis 23 oktober 2025. 
sidang yang dipimpin majelis hakim paisol, sh, mh, itu menghadirkan sepuluh saksi dari jaksa penuntut umum (jpu) kejari kaur.
dalam persidangan, para saksi mengaku nama mereka dicatut untuk pembuatan surat pertanggungjawaban (spj) fiktif perjalanan dinas.
sebagai imbalan, mereka menerima uang antara rp250 ribu hingga rp500 ribu untuk setiap spj.
baca juga:dedy wahyudi semangati perumda tirta hidayah perbaiki layanan air bersih
baca juga:pemprov bengkulu tuntaskan pembebasan lahan rs adhyaksa senilai rp300 miliar
saksi ria, pegawai bawahan terdakwa roni oksuntri, menyebut namanya digunakan sebanyak 40 kali, namun ia hanya berangkat tiga kali.
“nama saya 40 kali digunakan untuk perjalanan dinas, tapi yang berangkat hanya 3 kali,” jelas ria di hadapan majelis hakim. ria mengaku telah mengembalikan uang sebesar rp19 juta kepada bagian keuangan.
saksi lain, atika, mengaku 42 kali namanya digunakan, tetapi hanya empat kali benar-benar berangkat. 
ia sudah mengembalikan rp21 juta. sementara saksi tedi dicatut 33 kali dan hanya tujuh kali melakukan perjalanan dinas, serta telah mengembalikan rp29 juta. 
baca juga:korupsi pembebasan lahan tol bengkulu, kejati tahan mantan kepala dan kabid bpn benteng
baca juga: fkub bengkulu tegaskan toleransi umat beragama terjaga kuat
saksi heri pun mengalami hal serupa, 39 kali namanya digunakan tanpa pernah berangkat, dan telah mengembalikan rp17 juta.
menurut jpu kejari kaur, uswatun, sh, keterangan para saksi memperkuat dakwaan terhadap empat terdakwa. 
“keterangan saksi tadi secara garis besar semakin menguatkan dakwaan kami terhadap empat terdakwa,” ujar uswatun. 
ia menegaskan bahwa praktik pencatutan nama pegawai menjadi modus utama untuk memotong anggaran perjalanan dinas.
baca juga:8.269 ton beras disalurkan di bengkulu hingga oktober 2025, satgas temukan harga di atas het
baca juga:membaca pendidikan inklusif dalam kebijakan spmb 2025
uang hasil pemotongan itu diduga dinikmati untuk kepentingan pribadi para terdakwa.
sementara itu, penasihat hukum (ph) terdakwa, sopian siregar, sh, meminta jaksa tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka.
ia menilai fakta persidangan menunjukkan bahwa bendahara dan bagian keuangan sekretariat dprd kaur juga menerima uang, namun belum dijerat hukum.
“pptk, pa, dan ppk ditetapkan tersangka, tapi bendahara tidak. padahal semua uang disetor ke bendahara. hakim tahu jelas perannya, kami berharap bendahara juga dijadikan tersangka,” tegas sopian.
sopian juga menyoroti adanya pihak lain yang menerima uang dari sekretariat dprd kaur, termasuk sejumlah media dan lsm di kabupaten kaur. ia menyebut uang tersebut bagian dari kerugian negara yang hingga kini belum dikembalikan. 
“saya meminta media dan lsm yang menerima uang segera mengembalikannya kepada jaksa. kami punya data lengkap, nama media dan tanggal penerimaannya,” ungkap sopian.
diketahui, empat terdakwa dalam kasus ini adalah mantan sekwan dprd kaur, arsal adelin; mantan kabag humas, roni oksuntri; mantan kabag umum, aprianto; dan mantan kasubag, halim zaend. mereka diduga mencatut nama pegawai dan mendirikan agen travel fiktif untuk membuat invoice palsu, sehingga anggaran perjalanan dinas diselewengkan. akibat perbuatan itu, negara ditaksir merugi sekitar rp13 miliar.
sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan.
fakta sidang tipikor setwan kaur: 
• 10 saksi dihadirkan, sebagian besar pegawai yang namanya dicatut
• saksi ria dicatut 40 kali, kembalikan rp19 juta
• saksi atika dicatut 42 kali, kembalikan rp21 juta
• saksi tedi dicatut 33 kali, kembalikan rp29 juta
• saksi heri dicatut 39 kali, kembalikan rp17 juta.
• modus utama: catut nama pegawai, buat spj fiktif, dirikan travel fiktif
• kerugian negara ditaksir rp13 miliar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 24 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan