JPU Bantah Eksepsi, PH Optimis Dakwaan Dibatalkan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Selasa , 09 Jan 2024 - 23:53

SIDANG: Terdakwa dugaan Korupsi BOK Kaur, saat menjalani sidang lanjutan di PN Tipikor Bengkulu, kemarin. --FIKI/RB

“Tetapi kembali lagi, semuanya kembali kepada pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, nanti kita tunggu saja, minggu depan,” tutupnya.

Untuk diketahui, perkara yang menyeret empat terdakwa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Darmawansya, Sekretaris Dinkes Gusdiarjo, Kapus Kaur Utara Ricke James Yunsen, dan Kapus Kaur Tengah Indah Fuji Astuti, ke Persidangan karena para terdakwa diduga terlibat dalam duga korupsi dana BOK Kaur 2022.

Hal ini diuraikan dalam dakwaan JPU, bahwa setiap pencairan dana BOK, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan ATK dan Pembuatan Sepanduk.

Pemotongan 2 % ini, berdasarkan permintaan Kepala Dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh Kapus di Kaur, di kantor Dinas Kesehatan kaur pada Maret 2022 lalu dan dihadiri seluruh Kapus yang menerima kucuran dan BOK. Dalam rapat itu, diduga ada perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kaur, agar seluruh Kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana BOK ini.

Pada 2022 lalu ada 16 Puskesmas di Kaur mendapat kucuran dana BOK ini dengan pagu anggaran Rp 15 miliar. Dari anggaran itu, sudah terealisasi Rp 13 miliar.

Nominal anggaran BOK Kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan ATK dan pembuatan sepanduk, Rp 1 miliar. Dari jumlah tersebut, timbul Kerugian Negara (KN) Rp 406 juta. Sejauh ini, untuk pengembalian KN lebih kurang Rp 350 juta.

Pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 lalu, Para terdakwa didakwa pasal berlapis. Primer, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasen Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (eng)

jpu bantah eksepsi,  ph optimis dakwaan dibatalkan                            bengkulu, koranrb.id – jaksa penuntutu umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kabupaten kaur, membantah semua eksepsi yang disampaikan tiga terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur tahun anggaran 2022.
tiga terdakwa yang mengajukan eksepsi, meliputi kepala dinas kesehatan darmawansya, kapus kaur utara ricke james yunsen, dan kapus kaur tengah indah fuji astuti. 
sedangkan terdakwa, gusdiarjo sekretaris dinkes kaur tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jpu. 
hal ini disampaikan jpu dwi pranoto, di persidangan dengan agenda jawaban jpu atas eksepsi terdakwa. sidang ini digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, selasa (9/1), diketuai hakim, fauzi israh, sh, mh. 
baca juga:jelang pemilu, jaksa tunda proses hukum caleg
“iya (membantah semua eksepsi terdakwa, red). seluruh eksepsi para terdakwa, nanti akan kita buktikan dalam persidangan selanjutnya,” kata jpu kejari kaur, dwi pranoto. 
yang dibantah para terdakwa, mengenai poin dakwaan yang menyebutkan, bahwa kapus kaur utara, dan kapus kaur tengah menerima uang dari kapus yang lain. kemudian diserahkan kepada pengguna anggaran (pa) dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan. 
tetapi tidak disebutkan di dalam dakwaan, kapan dan dimana uang itu diserahkan, terus cara menyerahkannya juga tidak dijelaskan. 
“bahwa itu benar (waktu dan tempat yang tidak dituliskan, red). nanti akan diuraikan di dalam sidang pembuktian nanti,” ucap dwi. 
baca juga:target ptsl tahun ini 1.500 persil, pemdes diminta segera usul
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh., mkn mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh dengan pada pasal 143 ayat (2) kuhap, yang menyatakan bahwa dakwaan jpu harusla memenuhi syarat-syarat, salah satunya sarat formil maupun materiil. 
untuk itu, kata sopian, segala poin yang sudah disampaikan pihaknya didalam eksepsi sudah sesuai dengan fakta dan data, yang ada di dalam dakwaan jpu yang pihaknya terima 
“itu adalah hal yang wajar (eksepsi dibantah jpu, red). karena, jpu akan mempertahankan dakwaannya. tapi, apapun yang sudah kami jelaskan di dalam eksepsi kami, itu sudah secarah terperinci,” ujar sopian. 
untuk itu, sebut sopian pihaknya optimis bahwa putusan sela pada persidangan minggu depan akan berpihak kepada mereka. bahkan, dirinya berkeyakinan dakwaan jpu kejari kaur akan dibatalkan oleh majelis hakim.  
“tetapi kembali lagi, semuanya kembali kepada pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, nanti kita tunggu saja, minggu depan,” tutupnya. 
untuk diketahui, perkara yang menyeret empat terdakwa, mantan kepala dinas kesehatan darmawansya, sekretaris dinkes gusdiarjo, kapus kaur utara ricke james yunsen, dan kapus kaur tengah indah fuji astuti, ke persidangan karena para terdakwa diduga terlibat dalam duga korupsi dana bok kaur 2022. 
hal ini diuraikan dalam dakwaan jpu, bahwa setiap pencairan dana bok, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk. 
pemotongan 2 % ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur pada maret 2022 lalu dan  dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok. dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kapus menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini.
pada 2022 lalu ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp 15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp 13 miliar.
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp 1 miliar. dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp 406 juta. sejauh ini, untuk pengembalian kn lebih kurang rp 350 juta.
pada persidangan tanggal 19 desember 2023 lalu, para terdakwa didakwa pasal berlapis. primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 10 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan