Jangan Salah Pilih NGO untuk Insentif Karbon

jangan salah pilih ngo untuk insentif karbon bengkulu, koranrb.id – badan pengelola dana lingkungan hidup (bpdlh) ri sudah menentukan 16 non government organization (ngo) atau lembaga perantara (lemtara) penyalur dana insentif karbon. masing-masing pemerintah provinsi se indonesia nantinya akan memberikan rekomendasi pada salah satu ngo tersebut sebagai lembaga penyalur yang akan digunakan. untuk provinsi bengkulu sudah mendapat alokasi dana insentif karbon 2024 yakni usd 727.255 atau setara rp11 miliar lebih. dana tersebutlah yang nantinya akan disalurkan kepada salah satu ngo yang dipilih pemprov bengkulu dari 16 ngo yang telah lulus seleksi tersebut. sebelum kemudian dimanfaatkan untuk program yang telah disusun oleh pemprov bengkulu. seperti program perhutanan sosial. baca juga:penerapan spbe 2023, pemkot dapat predikat baik ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap, meminta agar pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk tidak asal memilih lembaga penyelenggara atau ngo yang akan diajak bekerja sama. sebab, pemanfaatan dana insentif karbon yang nantinya diberikan oleh bpdlh sesuai dengan peruntukannya. terutama pemanfaatannya kepada lingkungan.  "karena dana ini sebagai tindak lanjut berupa apresiasi pemerintah pusat mengenai kontribusi kita dalam menurunkan emisi karbon di bengkulu, kita minta ini nanti pemanfaatannya tepat sasaran. yang paling utama, ngo yang dipilih itu harus yang memang membidangi dan tepat sasarannya," saran dempo. sementara itu plt. kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, safnizar, s.hut, mengatakan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan, dana insentif karbon ini tidak bisa langsung disetor ke kas daerah (kasda).  baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). "regulasinya mengatur bahwa dana insentif karbon ini akan disalurkan melalui lembaga perantara. dari 16 lemtara yang terpilih itulah, nantinya akan dipilih oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing untuk merekomendasikan salah satu yang dipilih sebagai perantara dana insentif karbon di daerahnya," jelas safnizar, jumat (12/1). baca juga:4.940 bencana di tahun 2023, waspadai banjir dan longsor di awal tahun saat ini, pemprov bengkulu masih belum menentukan satu yang akan dipilih. dikatakan safnizar, berdasarkan kualifikasi pemprov akan memilih lembaga yang bisa diajak bekerjasama. kemudian memiliki track record yang baik, bisa berkoordinasi dengan pemprov bengkulu dan sudah berpengalaman dengan bidangnya.  "ini masih akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan rekomendasi," tuturnya. mengenai regulasi aksi yang akan dilakukan dengan dana tersebut, saat ini masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis) dari pemerintah pusat. "arahan dari direktur utama (dirut) bpdlh sendiri akan disalurkan ke rekening lembaganya. nanti akan digulirkan sesuai dengan tahapan penggunaan anggaran seperti apa," jelas safnizar.  salah satu keunggulan dengan memanfaatkan ngo sebagai lemtara, dikatakan safnizar yakni dana yang diberikan tidak terbatasi waktu.  baca juga: drainase banyak tersumbat, bpbd ajak gotong-royong sebab jika disalurkan melalui apbd maupun apbn, hanya akan berlaku per 1 januari - 31 desember saja. jika masih ada yang tersisa maka dana tersebut akan masuk ke sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). "kalau melalui ngo, jika sudah close (melampaui tahun, red) mekanismenya bisa dilanjutkan, paling kalau sudah sampai 31 desember itu sudah tutup buku. januarinya bisa dilanjutkan lagi. jadi mekanismenya lebih simpel karena uangnya langsung di rekening perantara," tutup safnizar. sementara itu, kepala ppa ii direktorat jendral pembendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, sunaryo mengatakan penyaluran dana insentif karbon ini menggunakan dua skema.  yakni, skema redd+ yakni, seperti yang didapatkan rp11 miliar di 2024 ini. serta, skema folu net sinc, seperti yang sudah disusun tahun sebelumnya yakni rp202 miliar, yang akan disalurkan bertahap hingga 2030. "untuk yang folu ini masih berproses. termasuk yang sudah diusulkan rp202 miliar hingga 2030 oleh pemda provinsi tahun lalu," tutur sunaryo. baca juga:2.000 ptt diusul jadi pppk dengan begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan dana lainnya di tahun 2024 ini, disamping dana rp11 miliar tersebut.  "termasuk yang proyeksinya hingga rp20 miliar yang sudah diusulkan untuk folu net sink 2023 lalu. ini tergantung nanti ditetapkan hasil verifikasinya di pusat," tutupnya.(bil)   lembaga perantara penyalur dana lingkungan hidup bpdlh 1. yayasan keanekaragaman hayati indonesia (yayasan kehati).  2. yayasan pena bulu 3. perkumpulan samdhana insitute 4. perkumpulan kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan (kemitraan).  5. perkumpulan huma indonesia 6. perkumpulan lembaga pengembangan masyarakat swamandiri 7. perkumpulan lembaga pengembangan masyarakat swamandiri 8. yayasan satunama yogyakarta 9. yayasan komunitas sulawesi (sulawesi community foundation 10. aliansi relawan untuk relawan untuk penyelamatan alam (arupa)  11. perkumpulan gemawan 12. yayasan taman nasional tesso nilo 13. yayasan sahabat cipta 14. perkumpulan forest watch indonesia 15. yayasan pesona tropis alam indonesia (petai)  16. yayasan reliens lingkungan indonesia            

Tag

• # lemtara
• # lembaga perantara
• # ngo
• # dana insentif karbon
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•