Eksespi Sebut Cacat Dakwaan, JPU Yakin Pembuktian

eksespi sebut cacat dakwaan, jpu yakin pembuktian koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) lebong menyatakan tetap pada dakwaannya, terkait perkara dugaan korupsi dana kredit usaha rakayat (kur) tahun anggaran 2021-2022, yang menyeret terdakwa nurul azmi riduan mantan mantri salah satu bank bumn unit lebong. di persidangan, kamis (11/1) lalu, nurul membacakan materi eksepsinya setelah menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu). baca juga:kambtibmas kurang kondusif, begal dan pencuri meresahkan eksepsi itu dibacakan penasehat hukum (ph) terdakwa, hotman t. sihombing, sh, pada persidangan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu. diketuai mejelis hakim, agus hamzah, sh, mh.   jpu kejari lebong, jelita saru, sh mengatakan setelah menelaah materi eksepsi yang disampaikan terdakwa beberapa waktu lalu, jpu akan tetap pada dakwaan. “kami sudah mempelajari eksepsi terdakwa,” sampai jelita.  “kami selaku jpu kejari lebong diberi waktu satu minggu untuk menanggapi eksepsi tersebut. pada intinya kita akan tetap pada dakwaan,” ungkap jelita, kemarin (13/1).  dijelaskan jelita, di dalam eksepsi tersebut  ph terdakwa menyatakan, bahwa perkara ini masuk dalam ranah perdata.  baca juga:masalah klaim tanah, berujung pengancaman lalu di penjara namun, perlu diketahui kata jelita bahwai klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, salah satunya yang halal.  “untuk kur ini, karena penggunaanya menggunakan uang negara, maka kami usulkan kerana tipikor,” ujar jelita.  menanggapi soal dakwaan diganti sebelum persidangan berlangsung jelita menjelaskan bahwa apa yang dirubah dalam dakwaan tidak menganggu isi dakwaan dan tidak menggangun unsur pasal.  baca juga:nyanyian pemakai sabu seret pengedar “dakwaan diganti itu karena ada beberapa kata yang kami hapus. dan itu tidak mempengaruhi isi dakwaan dan unsur pasal yang termuat dalam dakwaan,” tutupnya.  sementara itu, ph terdakwa menjelaskan, ada dua poin penting yang dimuat dalam eksepsi yang pihaknya ajukan. pertama, pihaknya menilai surat dakwaan jpu cacat. kedua, tentang kewenangan mengadili.  “poin satu soal cacat formal itu kita menggunakan pasal 143 ayat 4. poin kedua kita pakai pasal 144 ayat 1, 2 dan 3,” kata  hotman t. sihombing.  baca juga:mobil kuning viral, diburu polisi dijelaskannya, pasal 143 ayat 4 itu menyebutkan surat dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa atau ph pada saat pelimpahan perkara dari penyidik ke pengadilan.  pelimpahan perkara ini pada tanggal 16 desember 2023 lalu, sementara surat dakwaan itu, diakui hotman baru diterima pihaknnya sebelum sidang perdana berlangsung.  “itu sudah pasti tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (4),” ucapnya. dilanjutnya, pasal 144 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan surat dakwaan. di dalam pasal 144 menjelaskan jpu masih bisa merubah surat dakwaan tujuh hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadawal sidang.  baca juga:buka-bukaan perkara penipuan bintara rp 750 juta, saksi minta uang kembali “sementara di perkara ini, perubahan surat dakwaan dilakukan pada saat sidang dilaksanakan. sehingga tidak seusai dengan pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) kuha,” tuturnya.  kemudian, lebih lanjut dikatakan hotman, dalam perkara ini adalah terkait pinjaman kur. menurutnya,  terealisasinya kur terjadinya peluncuran bantuan kur itu dari pihak bank. kemudian kepada penerima didasari surat perjanjian. adanya surat perjanjian, itu adalah peristiwa hukum privat atau masuk ranah perdata.  “jadi kalau terjadi masalah akibat pencairan kur itu maka harus diselesaikan secara perdata,” tutupnya.  baca juga:ditinggal kerja, rumah pegawai bank dimasuki maling untuk diketahui, pada sidang dengan agenda dakwaan, terdakwa nurul azmi riduan didakwa jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong dengan pasal berlapis. primair, pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. diuraikan dalam dakwaan jpu, terdakwa nurul azmi riduan dalam melancarkan aksinya dibantu tiga orang lain diduga sebagai calo. tiga orang tersebut saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo). baca juga:misterius, pencuri pakai cd gasak hp dan uang rp 2 juta dalam perkara ini, timbul kerugian negara (kn) rp 1,4 miliar. hingga saat ini, belum ada pemulihan kn yang dilakukan terdakwa. (eng)

Tag

• # eksepsi kur
• # mantan mantri
• # perkara kur
• # kur lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•