Lanjut Disidangkan, 12 Tsk BTT Seluma Hari Ini Tahap 2

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 15 Jan 2024 - 22:41

KANTOR: Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma tampak dari depan. IZUL/RB--

lanjut disidangkan, 12 tsk btt seluma hari ini tahap 2                            koranrb.id – kasus dugaan korupsi dana bantuan tak terduga (btt) anggaran 2021 pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma, yang menyeret 12 tersangka akan lanjut ke meja hijau.
tahap 2, pelimpahan berkas dan 12 tersangka akan berlangsung hari ini, selasa (16/1) di kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
baca juga:berkas lengkap, 12 tsk segera dilimpahkan, 14 jpu ditunjuk kawal dugaan korupsi btt bpbd seluma
hal tersebut diketahui usai jaksa peneliti kejati bengkulu menyatakan berkas perkara 12 tersangka lengkap, atau p.21. artinya petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik ditreskrimsus polda bengkulu, sudah dilengkapi semua.
dibenarkan, kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma melalui melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh, mh, bahwa dari 12 tersangka dugaan korupsi btt, kejaksaan negeri (kejari) seluma menangani tiga tersangka.
baca juga:12 tsk btt tetap ditahan, dilimpahkan awal tahun
"berkas sudah dinyatakan lengkap oleh kejati bengkulu. selasa (hari ini, red) akan dilakukan tahap ii, artinya tersangka dan barang bukti (bb) diserahkan," ungkap ghufroni.
dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana btt pada bpbd kabupaten seluma ini, kejari seluma mendapatkan limpahan berkas tiga tersangka dari kejati bengkulu. 
baca juga:kejati kembali teliti berkas 12 tsk dugaan korupsi btt bpbd seluma
adapun tiga tersangka yang ditangani kejari seluma yakni, dirut cv permata group, so, wakil dirut cv fello putra paiker, em dan wakil direktur cv cahaya darma kontruksi,cp. sedangkan untuk 9 berkas tersangka lainnya berkas perkaranya ditangani kejati bengkulu.
"berkas tersangka yang ditangani oleh kejari seluma hanya tiga orang, sedangkan sisanya oleh kejati bengkulu," ujar ghufroni.
untuk diketahui, subdit tipidkor ditreskrimsus polda bengkulu menetapkan 12 tersangka atas kasus proyek penanggulangan bencana tersebut. dua tersangka merupakan pegawai negeri sipil, yaitu kalak bpbd seluma, mirin ajib, kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd kabupaten seluma, pauzan aroni.
baca juga:bentrok penonton grasstrack escobar iv, aparat sampai acungkan senjata ke atas
sedangkan 10 tersangka lainnya merupakan direktur ataupun wakil direktur perusahaan cv pelaksananya, yaitu direktur cv. dn racing konstruksi, di, direktur cv. atha buana consultant, nh, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sh, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi, aj, direktur cv. permata group, su, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nu, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, ge, wakil direktur cv. fello putri paiker, em, wakil direktur cv. cahaya darma konstruksi, cp dan direktur cv. defira, su.
kerugian negara (kn) dalam kasus dugaan korupsi dana btt di bpbd kabupaten seluma mencapai rp 1,8 miliar.
baca juga:tempo sehari, 16 laporan diterima polda
kn tersebut berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu. nilai ini mencapai hampir sepertiga dari nominal anggaran yang digunakan. anggaran tersebut terbagi atas beberapa anggaran kegiatan. 
diantaranya seperti rehab jembatan gantung di desa padang merbau dan desa pagar banyu kecamatan ulu talo. kemudian pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk. pembangunan box culvert ruas jenggalu riak siabun 1 kecamatan sukaraja dan jalan kabupaten di desa lubuk gadis. pembangunan pelapis tebing kantor bupati i, pembangunan pelapis tebing kantor bupati ii, pembangunan bronjong jalan bungamas – pasar sembayat di kecamatan seluma timur serta kegiatan non fisik lainnya.
baca juga:620 kendaraan ditilang sat lantas polres seluma
seperti diketahui, perbuatan 12 tersangka dijerat pasal 2 undang-undang (uu) tindak pidana korupsi (tipikor) dan pasal 3 uu tipikor juncto pasal 55. dengan ancaman hukuman 20 tahun, kemudian dendanya maksimal rp 1 miliar. diduga bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008, permendagri nomor 77 tahun 2020, peraturan lembaga lkpp nomor 12 tahun 2021 dan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana bnpb tahun 2016. (zzz)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan