Bawaslu Kesulitan Awasi Dana Kampanye

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 16 Jan 2024 - 21:53

Tim Kemenangan Nasional Ganjar-Mahfud melaporkan dugaan ketidaknetralan ASN ke Bawaslu RI. --ist/rb

JAKARTA, KORANRB.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti akses transparansi laporan dana kampanye. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak memberikan akses penuh kepada lembaga pengawas tersebut.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, akibat kebijakan itu, jajarannya tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Khususnya terhadap Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan peserta Pemilu 2024.

"Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sistem Informasi Kampanye," ujarnya kemarin.

Padahal, lanjut dia, dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye, Bawaslu telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Aturan itu menyebutkan, Bawaslu dapat melakukan pengajuan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. "Namun pada faktanya, Bawaslu di seluruh tingkatan tidak," imbuhnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan jajaran pengawas pemilu, KPU telah mengeluarkan surat nomor 1395/PL.01.7-SD/05/2023 tertanggal 25 November 2023 perihal Persetujuan Akses Laporan. Dalam surat tersebut menyebutkan, terdapat informasi yang dikecualikan dalam laporan dana kampanye. Sehingga membutuhkan persetujuan secara tertulis dari calon anggota agar informasi tersebut dapat diakses oleh Bawaslu.

Bagja mengaku tidak sependapat dengan alasan tersebut. "Hal ini dikarenakan informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan," terangnya.

Sementara itu, hingga berita ditulis, KPU belum merespon pernyataan Bawaslu tersebut. Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) yang juga mantan Ketua KPU RI Arief Budiman menilai, kebijakan tidak memberikan akses kepada Bawaslu patut dipertanyakan.

Idealnya, Bawaslu sebagai pengawas diberikan akses yang luas. Sehingga upaya pengawasan dapat dilakukan optimal. "KPU dan Bawaslu, mereka sebagai satu kesatuan fungsi. Mestinya mereka di beri akses," ujarnya.

Arief juga mengingatkan, semua tahapan pemilu, idealnya dilakukan secara transparan. Khususnya yang memyangkut hak publik seperti laporan dana kampanye. Transparansi, lanjut dia, bukan hanya sebagai salah satu asas pemilu, melainkan juga upaya untuk membangun kepercayaan.

"Dengan KPU transparan publik akan punya kepercayaan yang tinggi pada KPU," tuturnya.

bawaslu kesulitan awasi dana kampanye                            jakarta, koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) menyoroti akses transparansi laporan dana kampanye. pasalnya, komisi pemilihan umum (kpu) ri tidak memberikan akses penuh kepada lembaga pengawas tersebut.
ketua bawaslu ri rahmat bagja mengatakan, akibat kebijakan itu, jajarannya tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. khususnya terhadap rekening khusus dana kampanye (rkdk) dan laporan awal dana kampanye (ladk) yang dilaporkan peserta pemilu 2024.
baca juga:49 hari kampanye, bawaslu kota bengkulu temukan 3 pelanggaran, ini rinciannya
"bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye yang ada pada sistem informasi kampanye," ujarnya kemarin.
padahal, lanjut dia, dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye, bawaslu telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam pasal 109 peraturan kpu nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. aturan itu menyebutkan, bawaslu dapat melakukan pengajuan permohonan akses sikadeka kepada kpu. "namun pada faktanya, bawaslu di seluruh tingkatan tidak," imbuhnya.
baca juga:bawaslu proses potensi dugaan pelanggaran kampanye prabowo
berdasarkan laporan yang disampaikan jajaran pengawas pemilu, kpu telah mengeluarkan surat nomor 1395/pl.01.7-sd/05/2023 tertanggal 25 november 2023 perihal persetujuan akses laporan. dalam surat tersebut menyebutkan, terdapat informasi yang dikecualikan dalam laporan dana kampanye. sehingga membutuhkan persetujuan secara tertulis dari calon anggota agar informasi tersebut dapat diakses oleh bawaslu.
baca juga:kpk dan polri kaji laporan ppatk, bawaslu minta parpol memasukkan semua data keuangan ke ladk
bagja mengaku tidak sependapat dengan alasan tersebut. "hal ini dikarenakan informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan," terangnya.
sementara itu, hingga berita ditulis, kpu belum merespon pernyataan bawaslu tersebut. peneliti network for democracy and electoral integrity (netgrit) yang juga mantan ketua kpu ri arief budiman menilai, kebijakan tidak memberikan akses kepada bawaslu patut dipertanyakan.
baca juga:surat suara dprd selesai dilipat, bawaslu kota bengkulu temukan ini 
idealnya, bawaslu sebagai pengawas diberikan akses yang luas. sehingga upaya pengawasan dapat dilakukan optimal. "kpu dan bawaslu, mereka sebagai satu kesatuan fungsi. mestinya mereka di beri akses," ujarnya.
arief juga mengingatkan, semua tahapan pemilu, idealnya dilakukan secara transparan. khususnya yang memyangkut hak publik seperti laporan dana kampanye. transparansi, lanjut dia, bukan hanya sebagai salah satu asas pemilu, melainkan juga upaya untuk membangun kepercayaan.
"dengan kpu transparan publik akan punya kepercayaan yang tinggi pada kpu," tuturnya.
baca juga:4 asn mundur dari bawaslu, ada alasan demi istri, sekda: baru 2 pengganti 
kepercayaan yang tinggi, bagi arief, menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan pemilu. sehingga kontestasi yang dihasilkan dapat diterima publik. "berbahaya menyelenggarakan pemilu kalau tidak transparan," terangnya.
sementara itu, isu netralitas aparatur sipil negara (asn) kembali jadi sorotan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) abdullah azwar anas. ia kembali mengingatkan, agar asn menjaga netralitas. hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri rapat kerja teknis badan pelindungan pekerja migran indonesia (bp2mi) tahun 2024, di jakarta, selasa 16 januari 2024. ia meminta, semua asn termasuk di lingkup bp2mi netral dan menguatkan profesionalitasnya selama pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung.
”asn sebagai penggerak mesin birokrasi harus tetap bekerja secara profesional, netral (tidak berpihak, red), bebas dari pengaruh politik, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” tegasnya. 
baca juga:4 asn mundur dari bawaslu, ada alasan demi istri, sekda: baru 2 pengganti 
menurut mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) ini, netralitas asn menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. sehingga, perlu dikawal. dengan begitu, asn bisa bebas dari pengaruh. ”mari kita kawal bersama agar asn imparsial dan pelayanan publik tidak akan terhambat,” ungkapnya. 
terpisah, koordinator peneliti imparsial hussein ahmad menilai, ketidaknetralan asn dalam pemilu cukup besar. pihaknya mencatat ada puluhan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh asn, termasuk aparat penegak hukum, di seluruh indonesia sejak dimulainya proses pemilu 2024. 
sebut saja kasus adanya spanduk dengan foto dandim dengan salah satu capres dan cawapres. belum lagi pendataan babinsa ke rumah-rumah warga yang didatangi oleh salah satu paslon. menurutnya, pola ini bukan hal baru. kondisi serupa pernah terjadi di pemilu 2014 silam. 
baca juga:pangkas pohon hutan konak di sisi jalan menuju kantor bawaslu rawan tumbang
”karena memang komitmen soal netralitas tidak pernah dianggap sebagai sesuatu hal yang serius oleh asn, terumata aparat,” keluhnya. 
saat ini pun, lanjut dia, publik sudah memiliki perspektif negative atas penyelenggara pemerintahan dalam pemilu. apalagi, setelah keputusan mk yang memberikan karpet merah pada salah satu kandidat untuk melaju dalam kontestasi pilpres. belum lagi, para pucuk pimpinan aparat penegak hukum yang disebutnya merupakan “geng solo”. ”jangan salahkan publik kalau publik punya perspektif negatif,” katanya. 
baca juga:terkait rekomendasi bawaslu, kpu surati tkd amin
jika ingin kepercayaan publik kembali, lanjut dia, maka para pucuk pimpinan harus segera menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran yang muncul. tidak boleh ada pembiaran dan hal yang ditutup-tutupi. ”tidak boleh ada pengistimewaan, kalau memang ada pelanggaran oleh prajurit ya dihukum sesuai perundangan yang berlaku. jangan dikatakan tidak ada pelanggaran, padahal publik jelas melihat itu pelanggaran,” tegasnya.
sementara itu bahasan pemilu 2024 jadi isu sentral dalam silaturahmi nasional (silatnas) majelis-majelis agama yang diselenggarakan mui di jakarta kemarin. ketua umum mui anwar iskandar mengatakan pentingnya penyelenggaraan pemilu dengan adil, jujur, dan terbuka. karena sesuai dengan kebebasan berpendapat serta prinsip demokrasi di indonesia. 
baca juga:bawaslu kepahiang mulai tempati kantor baru
"pemilu yang damai dan bermartabat sejatinya merupakan jalan menuju indonesia yang adil dan makmur," katanya. anwar menekankan supaya pemilu berjalan dengan baik, diperlukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkannya. termasuk adanya peran tokoh dan majelis-majelis agama yang ada di indonesia memberikan pengaruh yang besar.
dalam pandangan anwar, beda pilihan dalam pemilu bukanlah sesuatu hal yang perlu ditanggapi dengan pertikaian. justru sebaliknya, ragam perbedaan yang ada menjadi ciri khas yang dimiliki bangsa indonesia. "kepada seluruh pimpinan ormas islam harap dapat mengajak para imam, mubaligh, ustadz, dan khotib di masjid untuk memberikan edukasi kepada umat terkait pelaksanaan pemilu yang damai dan bermartabat," katanya. 
baca juga:bawaslu proses empat temuan, satu pidana 
kegiatan silaturahmi nasional itu juga menghadirkan ketua kpu hasyim asy'ari. dia setuju bahwa pemili harus berjalan dengan damai. jangan sampai terjadi tindak kekerasan dalam pelaksanaan rangkaian pemilu 2024. dia mengingatkan hakikat pemilu adalah sarana konflik untuk meraih suatu bentuk kekuasaan. sebagai sebuah sarana konflik, dia tidak ingin pemilu muncul ke permukaan dengan bentuk kekerasan.
hasyim mengatakan, kpu mengajak masyarakat untuk memaknai pemilu sebagai arena konflik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang legal dan sah. jangan sampai muncul kekerasan ke permukaan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. meskipun pada kenyataannya, sejauh ini hampir setiap gelaran pemilu diwarnai dengan kekerasan verbal. 
baca juga:bawaslu awasi kedatangan putra jokowi
bahkan belakangan yang banyak terjadi berupa penyebaran berita hoax dan penyebaran fitnah. "padahal kita sebagai umat beragama cukup memahami, utamanya orang islam, sebagaimana disebutkan dalam alquran kalau fitnah lebih kejam dari pembunuhan," tuturnya. 
pesan agama itu, kata hasyim harus disebarkan untuk memegang teguh kemanusiaan. dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan aib seseorang atau pasangan calon tertentu sebagai instrumen elektoral untuk meraup suara rakyat. 
masalah yang muncul di lapangan justru bukannya menutup aib saudara. tetapi justru menjadi semacam senjata atau instrumen memenangkan kekuasan serta memicu kekerasan. "maka kemudian ini menjadi penting untuk menyampaikan khotbah perdamaian tentang kepemiluan untuk tetap menjaga ukhuwah atau persaudaraan di tengah tahun politik," tandasnya. 
baca juga:putusan bawaslu kepahiang jadi sorotan, oknum pejabat dinilai tak langgar netralitas asn
ig mahfud diretas
kemarin akun media sosial milik menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) mohammad mahfud md diretas. menurut staf khusus menko polhukam rizal mustary akun bercentang biru itu sudah diretas sejak siang kemarin. ”situasi ini terjadi sejak siang hari selasa tanggal 16 januari 2024,” ungkap dia kepada awak media di jakarta. 
sampai kemarin sore, lanjut rizal, timnya masih berusaha memulihkan akun pribadi milik pejabat yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 tersebut. ”segala post dan direct message dari akun tersebut sejak siang hari ini bukanlah dari bapak mahfud md,” kata dia menegaskan. sebelum dipulihkan akun tersebut sempat mengunggah video berisikan aktivitas angkatan laut israel. 
baca juga:kpk dan polri kaji laporan ppatk, bawaslu minta parpol memasukkan semua data keuangan ke ladk
upaya gembosi suara ganjar - mahfud?
maruarar sirait secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan pdi perjuangan (pdip). langkah politik itu dinilai akan memperlemah daya juang kader partai dan bisa mengembosi suara pasangan ganjar pranowo - mahfud md dalam pilpres 2024 mendatang. 
ganjar tidak mempersoalkan pengunduran diri maruarar dari pdip. menurutnya, ara, sapaan akrab maruarar sirait mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari partai banteng. setiap orang memiliki hak untuk bertahan atau meninggalkan partai politik (parpol). itu berlaku bagi semua orang yang ingin terjun dalam dunia politik.
baca juga:surat suara dprd selesai dilipat, bawaslu kota bengkulu temukan ini 
"saya kira itu haknya pak ara ya untuk berpindah atau meninggalkan. mungkin beliau sudah punya agenda yang lain. saya orang yang dekat dengan ara," ungkapnya usai bertemu dengan tim pemenangan cabang (tpc) ganjar-mahfud kabupaten batang di kantor dpc pdip batang. 
saat ditanya apakah langkah politik ara itu sebagai upaya menggembosi suara pasangan ganjar - mahfud? ganjar menegaskan bahwa pengunduran diri itu langkah politik biasa.
baca juga:4 asn mundur dari bawaslu, ada alasan demi istri, sekda: baru 2 pengganti 
ganjar mengatakan, selama ini ara memang dekat dengan presiden joko widodo. jadi, wajar jika ara ingin mengikuti langkah jokowi dalam menentukan sikap politik pada pilpres 2024. dia menduga, ara akan bergabung dan mendukung kelompok jokowi.
ganjar menegaskan bahwa pengunduran diri ara tidak menjadi masalah bagi dirinya. dalam berpolitik, lanjut ganjar, hal seperti itu merupakan hal yang biasa. "jadi buat saya nggak apa-apa, ini kan politik biasa aja," tandas mantan gubernur jawa tengah itu. 
baca juga:anies terima “surat cinta”, tkd amin: bawaslu jangan tebang pilih 
dewan pimpinan pusat (dpp) pdip sudah menerima pengunduran diri maruarar sirait. hal itu ditandai dengan penyerahan kta pdip. "pak ara sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan kta partai," kata sekretaris jenderal (sekjen) dpp pdip hasto kristiyanto.
hasto mengatakan, menjadi anggota partai didasarkan pada prinsip kesukarelaan, demikian halnya untuk tidak menjadi anggota dapat mengajukan pengunduran diri. menurutnya, maruarar kini sudah semakin berhasil dan berkiprah menjadi pengusaha. "beberapa foto pak ara dengan pengusaha menunjukkan keberhasilan itu,” ucap hasto.
baca juga:pangkas pohon hutan konak di sisi jalan menuju kantor bawaslu rawan tumbang
hasto menjelaskan, pengunduran diri tersebut sebagai bagian dari konsolidasi kader partai, mengingat pengunduran diri terjadi pada saat partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di dalam menentukan pemimpin.
sementara itu, pihak istana ikut mengomentari terkait pertemuan maruarar dengan jokowi. koordinator staf khusus presiden ari dwipayana meminta sikap politik maruarar tidak  dihubungkan dengan presiden jokowi. “sikap politik bang ara kan? tanya bang ara saja,” kata ari. 
baca juga:terkait rekomendasi bawaslu, kpu surati tkd amin
dia juga menyinggung soal keanggotaan jokowi di pdip. menurutnya, semua baik-baik saja. “tidak ada masalah,” tutur ari. dia juga tidak secara gamblang di mana posisi jokowi sekarang? apakah masih kader pdip atau sudah keluar. 
jokowi terlihat condong mendukung capres prabowo subianto. hal ini semakin kentara saat ketua partai politik pengusung 02 diundang makan malam secara bergantian. menanggapi ini, ari mengatakan, pertemuan presiden dengan politisi merupakan hal biasa. ari menolak ini merupakan sikap turun gunung jokowi. “pertemuan tokoh politik biasa. presiden ketemu siapa saja,” katanya.
baca juga:bawaslu kepahiang mulai tempati kantor baru 
ari menekankan bahwa presiden merupakan tokoh politik. sehingga pertemuan dengan elit politik wajar jika diekspose. “prinsip dasar yang harus digarisbawahi adalah presiden secara individual punya hak politik seperti diakui, dihormati. tapi sebagai presiden, beliau melakukan langkah kenegaraan berada dalam koridor institusi,” ucapnya.  ari menyebut jokowi taat aturan main. misalnya, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. 
dalam hal ini termasuk soal penggunaan asn untuk memenangkan salah satu paslon. ari menekankan rekrutmen asn tidak terkait dengan pemilu. selain itu saat kunjungan ke daerah, jokowi juga tidak pernah membahas keterkaitan asn dengan pemilu. “koridor untuk mengatur tni, asn, polri sudah jelas. bahwa konsep netralitas bagi asn, tni, dan polri sudah diatur bahkan dalam undang-undang,” katanya. 
baca juga:bawaslu proses empat temuan, satu pidana 
dia menyatakan, sekjen kemendagri telah ditugaskan menegur kepala daerah yang mengumbar janji untuk mengerahkan asn kepada paslon tertentu. ari mengingatkan bahwa di daerah juga telah ada bawaslu maupun kpu. “masyarakat yang punya komplain di lapangan silakan mengadu. dengan demikian segala bentuk pelanggaran bisa diproses dan tidak jadi komoditi yang berulang,” kata ari. 
pengamat politik dari universitas paramadina ahmad khoirul umam mengatakan, langkah maruarar harus menjadi peringatan serius bagi pdip agar tidak terjadi "bedol deso" lebih lanjut dari para politisi muda pdip untuk bergeser ke posisi seberang, khususnya di tim prabowo-gibran yang didukung penuh oleh jokowi. 
jika maruarar berlabuh ke paslon yang didukung jokowi, maka jokowi bisa anggap sebagai simbol perlawanan kader-kader muda pdip terhadap elit politik partai banteng mencereng. 
menurutnya, hengkangnya politisi muda itu tetap akan  memberikan dampak psikologis sekaligus menurunkan moril perjuangan dan kepercayaan diri sebagian kader pdip lainnya yang tengah berupaya mengkonsolidasikan infrastruktur pemenangan di fase akhir jelang pemilihan.
sementara itu, wakil ketua tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran, silfester matutina meyakini maruarar sirait akan merapat ke pihaknya untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. keyakinan itu, dilandasi pernyataan maruarar yang tegas akan mengikuti langkah jokowi.
"sudah pasti bang maruarar ikuti pak jokowi, sudah pasti ke 02," ujarnya di kediaman prabowo kemarin.
meski demikian, silfester belum bisa memastikan, apakah maruarar akan masuk dalam struktur tkn atau tidak. baginya, yang terpenting adalah dukungan secara politik. "itu teknis, kita tunggu aja," imbuhnya.
di internal, lanjut dia, sudah ada diskusi terkait hal itu. hanya saja, dia belum bisa membeberkan ke publik. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan