Fasilitasi Kampanye Caleg, Oknum RT Dipanggil

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 16 Jan 2024 - 23:04

Ahmad Maskuri--istimewa

“Sudah hari ini, kita akan mengkaji dari hasil pemanggilan tersebut. namun apabila dirasa hasil pemanggilan itu kurang maka akan dipanggil kembali, (Oknum RT, red),” ucap Risman.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri membenarkan bahwa terkait temuan tindak pelanggaran netralitas RT, saat ini sudah pada tahapan pemanggilan.

Adapun yang dipanggil pada Selasa, 16 Januari 2024 tersebut, terduga oknum RT dan Kepala Lurah Kampung Melayu selaku atasannya.

“Iya sudah dilakukan pemanggilan oleh Panwascam Kampung Melayu, untuk selanjutnya dikaji kembali,” beber Ahmad.

Ahmad Maskuri, mengimbau seluruh kampus di Kota Bengkulu untuk menolak kedatangan calon legislatif (caleg) yang membawa atribut kampanye ke dalam lingkungan kampus.

Ahmad Suryadi menyampaikan saat dijumpai di Kantor Bawaslu Kota Bengkulu, dalam sebuah pertemuan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas kampus sebagai ruang akademis yang bebas dari pengaruh politik praktis.

"Kami mengajak seluruh civitas akademika untuk menjaga integritas kampus sebagai tempat pembelajaran dan berdiskusi bebas. Tidak seharusnya ada atribut kampanye yang masuk ke dalam kampus, agar suasana akademis tetap kondusif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik eksternal," ungkap Ahmad.

Ahmad mengimbau hal tersebut, lantaran pada tahapan kampanye Pemilu 2024 yang semakin mendekati hari puncak pada 14 Februari 2024, dengan harapan kampus dapat memainkan peranannya sebagai wadah pemikiran yang objektif tanpa adanya intervensi politik yang dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

“Inikan masih tahapan kampanye, harapannya kampus dapat bisa objektif dalam memberikan izin,” ucap Ahmad.

Ahmad menjanjikan akan mengawasi dan menindak tegas pelanggaran kampanye di area kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan netralitas kampus. Imbauan ini mendapat respons positif dari beberapa perguruan tinggi yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan kampus tetap fokus pada kegiatan akademis.

“Kita akan tetap awasi terkait sosialisasi pada dunia pendidikan khususnya dikampus,” ujar Ahmad.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat menyikapi pelanggaran yang sering terjadi pada kampus di Kota Bengkulu, membenarkan selama tahapan kampanye terdapat tiga temuan dua diantaranya terjadi dikampus.

fasilitasi kampanye caleg, oknum rt dipanggil                            bengkulu, koranrb.id – buntut oknum rt fasilitasi kampanye calon legislatif (caleg) dprd kota bengkulu, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (panwascam) kampung melayu kota bengkulu panggil oknum rt serta kepala lurah untuk dimintai konfirmasi selasa, 16 januari 2024.
baca juga:bawaslu kesulitan awasi dana kampanye
perlu diketahui pelanggaran tersebut merujuk pada peraturan walikota bengkulu nomor 9 tahun 2023 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan menyebutkan rukun tetangga yang selanjutnya disingkat rt adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah kota dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
baca juga:49 hari kampanye, bawaslu kota bengkulu temukan 3 pelanggaran, ini rinciannya
dapat diartikan, para rt/rw turut juga menjaga netralitasnya sebagai sebagai lembaga yang tidak terpisahkan oleh lembaga kelurahan selaku aparatur sipil negara (asn). kemudian, mengacu pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
dibeberkan, ketua panwascam kampung melayu risman sanusi, sh bahwa kronologi dari pelanggaran netralitas rt, ia menjelaskan bahwa oknum rt tersebut melakukan tindakan berupa memfasilitasi tempat untuk kampanye caleg tersebut.
baca juga:bawaslu proses potensi dugaan pelanggaran kampanye prabowo
risman menambahkan bahwa pelanggaran tersebut, terjadi pada rabu, 3 januari 2024 kemarin. menyikapi hal tersebut, pihaknya telah melakukan pemanggilan oknum rt sekaligus kepala lurah kampung melayu.
hal tersebut bertujuan oknum  rt untuk dimintai konfirmasi atas temuan panwascam tersebut, adapun kepala lurah yang dipanggil dikarenakan, lurah merupakan atasan langsung dari oknum rt tersebut.
baca juga:kpk dan polri kaji laporan ppatk, bawaslu minta parpol memasukkan semua data keuangan ke ladk
“kita (panwascam, red) telah memanggil oknum rt tersebut hari ini (16 januari, red) terkait dugaan memfasilitasi caleg untuk kampanye,” singkat risman selasa (16/1).
risman menerangkan setelah dilakukan tahapan klarifikasi dan pemanggilan oknum rt tersebut, untuk sementara pihaknya masih melakukan kajian dan pembahasan terkait hasil keterangan dari pemanggilan oknum rt tersebut.
lanjut risman, mengungkapkan apabila nanti ditemukan kekurangan data dari klarifikasi oknum rt kemarin, maka pihaknya akan memanggil kembali oknum rt tersebut.
baca juga:4 asn mundur dari bawaslu, ada alasan demi istri, sekda: baru 2 pengganti 
“sudah hari ini, kita akan mengkaji dari hasil pemanggilan tersebut. namun apabila dirasa hasil pemanggilan itu kurang maka akan dipanggil kembali, (oknum rt, red),” ucap risman.
sementara itu, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri membenarkan bahwa terkait temuan tindak pelanggaran netralitas rt, saat ini sudah pada tahapan pemanggilan.
baca juga:anies terima “surat cinta”, tkd amin: bawaslu jangan tebang pilih 
adapun yang dipanggil pada selasa, 16 januari 2024 tersebut, terduga oknum rt dan kepala lurah kampung melayu selaku atasannya.
“iya sudah dilakukan pemanggilan oleh panwascam kampung melayu, untuk selanjutnya dikaji kembali,” beber ahmad.
ahmad maskuri, mengimbau seluruh kampus di kota bengkulu untuk menolak kedatangan calon legislatif (caleg) yang membawa atribut kampanye ke dalam lingkungan kampus.
baca juga:1 tps lagi masih berstatus blank spot
ahmad suryadi menyampaikan saat dijumpai di kantor bawaslu kota bengkulu, dalam sebuah pertemuan tersebut. ia menekankan pentingnya menjaga netralitas kampus sebagai ruang akademis yang bebas dari pengaruh politik praktis.
"kami mengajak seluruh civitas akademika untuk menjaga integritas kampus sebagai tempat pembelajaran dan berdiskusi bebas. tidak seharusnya ada atribut kampanye yang masuk ke dalam kampus, agar suasana akademis tetap kondusif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik eksternal," ungkap ahmad.
ahmad mengimbau hal tersebut, lantaran pada tahapan kampanye pemilu 2024 yang semakin mendekati hari puncak pada 14 februari 2024, dengan harapan kampus dapat memainkan peranannya sebagai wadah pemikiran yang objektif tanpa adanya intervensi politik yang dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
“inikan masih tahapan kampanye, harapannya kampus dapat bisa objektif dalam memberikan izin,” ucap ahmad.
baca juga:terkait rekomendasi bawaslu, kpu surati tkd amin
ahmad menjanjikan akan mengawasi dan menindak tegas pelanggaran kampanye di area kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan netralitas kampus. imbauan ini mendapat respons positif dari beberapa perguruan tinggi yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan kampus tetap fokus pada kegiatan akademis.
“kita akan tetap awasi terkait sosialisasi pada dunia pendidikan khususnya dikampus,” ujar ahmad.
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat menyikapi pelanggaran yang sering terjadi pada kampus di kota bengkulu, membenarkan selama tahapan kampanye terdapat tiga temuan dua diantaranya terjadi dikampus.
rahmat menjelaskan bahwa pelanggaran dilakukan dan berdasarkan kajian dan bahasan bawaslu kota bengkulu, terbukti melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 dan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
“iya, dalam tahapan kampanye ini, tiga temuan dan duanya dilakukan di kampus dan kita sudah tindak,” sampai rahmat. 
rahmat menjelaskan berdasarkan regulasi bahwa kampus bisa mengundang atau memberikan izin bagi caleg untuk melakukan sosialisasi pendidikan. namun harus digaris bawahi kampus harus mentaati regulasi pemilu.
“kampus bisa memberi izin, namun harus mengikuti aturan dari pemilu,” beber rahmat.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 17 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan