Bapenda Targetkan 1 Februari Perda Pajak dan Retribusi DIterapkan

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:03

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Drs. Eddyson--

KORANRB.ID – Meskipun selesai dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi yang baru saat ini masih belum bisa diterapkan karena menunggu selesainya verifikasi dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menargetkan 1 Februari 2024 mendatang.

Perda Pajak dan Retribusi dapat diterapkan di 11 item pajak dan retribusi yang saat ini ditargetkan PAD sebesar Rp 221 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Drs. Eddyson menyebutkan saat ini Pemkot sedang menunggu hasil verifikasi dari Pemprov.

Untuk perda pajak dan retribusi untuk 11 item pajak dan retribusi Kota Bengkulu.

“Sudah selesai dikaji oleh Kemendagri, dan saat ini sedang di verifikasi oleh Pemprov, kita harapkan, dalam bulan ini sudah selesai,” ungkap Eddyson.

Bapenda dan Pemprov Bengkulu saat ini sudah saling berkomunikasi agar perda yang diverifikasi bisa cepat diselesaikan.

Ini dilakukan agar Pemkot Bengkulu bisa melakukan penarikan pajak dan retribusi ke objek pajak ditahun 2024.

“Kita terus berkomunikasi dengan Pemprov Bengkulu, Insyaallah, Bulan ini selesai,” ujar Eddyson.

Tetapi untuk saat ini, Bapenda Kota Bengkulu menargetkan pada 1 Februari 2024 Pemkot Bengkulu sudah dapat menarik pajak dan retribusi.

bapenda targetkan 1 februari perda pajak dan retribusi diterapkan                            koranrb.id – meskipun selesai dievaluasi oleh kementrian dalam negeri (kemendagri) ri, peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi yang baru saat ini masih belum bisa diterapkan karena menunggu selesainya verifikasi dan evaluasi dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
pemerintah kota (pemkot) bengkulu menargetkan 1 februari 2024 mendatang.
perda pajak dan retribusi dapat diterapkan di 11 item pajak dan retribusi yang saat ini ditargetkan pad sebesar rp 221 miliar.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, drs. eddyson menyebutkan saat ini pemkot sedang menunggu hasil verifikasi dari pemprov.
untuk perda pajak dan retribusi untuk 11 item pajak dan retribusi kota bengkulu.
baca juga:target pad turun, rp 201 miliar, bapenda sorot piutang pbb-p2 rp 80 miliar
baca juga:proyek tuntas, bapenda ingatkan bayar pajak 
“sudah selesai dikaji oleh kemendagri, dan saat ini sedang di verifikasi oleh pemprov, kita harapkan, dalam bulan ini sudah selesai,” ungkap eddyson.
bapenda dan pemprov bengkulu saat ini sudah saling berkomunikasi agar perda yang diverifikasi bisa cepat diselesaikan.
ini dilakukan agar pemkot bengkulu bisa melakukan penarikan pajak dan retribusi ke objek pajak ditahun 2024.
“kita terus berkomunikasi dengan pemprov bengkulu, insyaallah, bulan ini selesai,” ujar eddyson.
baca juga:kejar target pad pbb, bapenda surati kades
baca juga:desa hingga pengusaha swasta jadi objek sosialisasi bapenda, peningkatan pad sektor pajak
tetapi untuk saat ini, bapenda kota bengkulu menargetkan pada 1 februari 2024 pemkot bengkulu sudah dapat menarik pajak dan retribusi.
sementara ini, pemkot masih melakukan penarikan dengan perda yang lama.
“target 1 fabruari, karena pad perlu dikerja sedini mungkin, agar target rp221 miliar bisa didapatkan, karena kalau tidak kunjung selesai, penarikan pajak dan retribusi akan terganggu,” ungkap eddyson.
eddyson berharap semua elemen masyarakat kota bengkulu dengan sabar hingga selesai menunggu draf pajak dan retribusi disampaikan.
baca juga: teladan bayar pajak daerah, bapenda turun ke desa 
baca juga:indikasi penggelapan pajak modus matikan tapping box
“mohon bersabar, kita upayakan secepatnya, dan semoga saja draf pajak dan retribusi bisa disetujui,” ungkap eddyson.
sementara itu, kepala bidang (kabid) pengolahan sampah dan limbah b3 dlh kota bengkulu,  rusman efendy menjelaskan, sampai saat ini belum dapat melakukan kegiatan penarikan retribusi menggunakan tarif baru karena belum ada pengesahan perda.
“sementara kita pakai perda yang lama, yakni perda nomor 5 tahun 2011, dengan tarif yang sama, karena perda yang baru belum disahkan,” terang rusman.
ia berharap dalam waktu dekat perda pajak dan retribusi yang mengatur kenaikan retribusi dibidang persampahan. ini diharapkan untuk memaksimalkan pad dari retribusi dlh.
“kita berharapnya mungkin dalam minggu ini bisa disahkan, karena penting untuk ketercapaian target pad dari retribusi sampah kota bengkulu,” tutupnya.(dna)
 
diberitakan rb sebelumnya, pendapatan asli daerah (pad) kota bengkulu 2024 mendatang ditargetkan  pemerintah kota (pemkot) bengkulu sebesar rp 201,9 miliar. target itu berdasarkan analisa potensi pajak serta retribusi daerah di kota bengkulu. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, eddyson menyebutkan sedang memperbarui data wajib pajak di kota bengkulu untuk memaksimalkan perolehan pad dari pihak wajib pajak.
“ada penurunan dibandingkan 2023. dari rp 208 miliar ke rp 201,9 miliar pada 2024. tetapi saat ini kita upayakan data setiap bulannya diperbaharui, agar wajib pajak terdata dan membayar sesuai dengan kewajiban yang dibayarkan,” ungkap eddyson.
potensi pajak serta retribusi yang menyumbang pad kota bengkulu terdapat di 11 item yang ditetapkan.
“ada 10 item pajak yang diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan dan seterusnya. untuk retribusi hanya satu item, yakni retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum,” ucap eddyson.
ia mengatakan, target tertinggi pad kota bengkulu adalah pajak penerangan jalan dengan target rp 54 miliar. sedangkan target terkecil adalah dari item pajak sarang burung walet yang hanya mencapai rp 30 juta.
“kita menentukan target sesuai dengan potensi yang dimiliki, untuk pajak penerangan jalan ini sudah pasti tercapai karena dihitung sesuai dengan pelanggan pln di kota bengkulu, tetapi yang saat ini belum ada perubahan pada pajak sarang burung walet yang ditargetkan sedikit, karena potensi kurang baik,” ungkap eddyson.
selain itu, pemkot menargetkan adanya realisasi pad yang berasal dari piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (pbb-p2) masyarakat kota bengkulu yang saat ini mencapai rp 80 miliar. bapenda kota bengkulu berusaha memaksimalkan penagihan agar menambah pad untuk kota bengkulu.(dna)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan