TPD Prabowo-Gibran Penuhi Panggilan, Begini Penjelasan Bawaslu Kota Bengkulu

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 24 Jan 2024 - 23:17

TPD Prabowo-Gibran Penuhi Panggilan, Begini Penjelasan Bawaslu Kota Bengkulu --Abdi/RB

Mantan gubernur DKI itu menjelaskan, presiden dan menteri adalah pejabat publik dan pejabat politik.

”Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” tegasnya.

Dia lantas kembali menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan politik tersebut boleh ditunjunjukan oleh presiden dan para menteri tanpa menggunakan fasilitas negara.

”Pegangannya itu aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau tidak boleh, jangan,” tambah dia.

Lantas apakah Jokowi akan ikut berkampanye dan menyatakan keberpihakannya dalam pemilu kali ini? ”Nanti dilihat,” ujarnya.

Menurut dia, digunakan atau tidak hak politik itu tergantung individu masing-masing.

”Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara,” kata dia menegaskan.

Saat ditanya terkait dengan kesiapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD untuk menanggalkan jabatannya, dia menjawab singkat.

Menurut Jokowi itu adalah hak Mahfud sebagai menteri.

”Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” imbuhnya. Keterangan itu direspons beragam oleh banyak pihak.

Termasuk tim kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Co-Captain Timnas Amin Jazilul Fawaid menilai perkataan Jokowi menunjukkan adanya kepanikan.

”Kami minta semuanya mukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Gus Jazil mengingatkan, salah satu semangat reformasi mengamanatkan anti KKN.

Sebab, praktik tersebut telah menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak bersih.

tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu                             koranrb.id – tim pemenangan daerah (tpd) prabowo – gibran provinsi bengkulu penuhi panggilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu.
terkait dua dugaan pelanggaran kampanye prabowo subianto pada kamis 11 januari 2023 di balai buntar kota bengkulu. 
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri kala dijumpai di kantor bawaslu kota bengkulu pada rabu 24 januari 2024 sore.
dia menjelaskan tpd prabowo-gibran penuhi panggilan bawaslu kota bengkulu. 
baca juga:tpd prabowo-gibran tak gubris surat bawaslu, pastikan terus berjalan
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
“tkd prabowo – gibran sudah datang selasa (23 januari) kemarin memenuhi panggilan,” ucap ahmad.
ahmad menjelaskan pemanggilan tersebut sebagai salah satu tahapan atas dugaan pelanggaran yang ditujukan saat penyelenggarann kampanye.
adapun tujuan pemanggilan tersebut, bawaslu kota bengkulu meminta keterangan atas dugaan pelanggaran yang didapati 11 januari kemarin.
“pemanggilan tersebut sebagai tahapan proses, kita minta klarifikasi dari mereka atas dugaan yang kita temui,” jelas ahmad.
baca juga:diteriaki gemoy, prabowo : lanjutkan program jokowi
baca juga:prabowo tiba di bengkulu, didampingi raffi ahmad dan zulkifli hasan
ahmad menerangkan, dugaan pelanggaran tersebut akan terus dikawal hingga menemui titik terang dan hasil atas dugaan pelanggaran tersebut.
lanjut ahmad, setelah pemanggilan, bawaslu kota bengkulu tengah melakukan kajian terhadap hasil verifikasi pemanggilan tkd prabowo – gibran.
“kini kita masih harus kaji dan bahas kembali dari hasil pemanggilan tkd prabowo – gibran,” tegas ahmad.
ahmad menyebutkan, pemanggilan tersebut harusnya dijadwalkan pada senin 22 januari 2024, namun pihak tkd prabowo – gibran belum memenuhi panggilan tersebut.
“kita sudah serahkan surat pemanggilan (21 januari, red) kepada beberapa pihak, harusnya mereka datang senin kemarin,” ucap ahmad.
baca juga:tpd prabowo-gibran tak gubris surat bawaslu, pastikan terus berjalan 
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
ahmad menjelaskan, pemanggilan tersebut bukan hanya terhadap tpd prabowo gibran namun ada juga beberapa pihak yang nantinya akan memenuhi panggilan bawaslu kota bengkulu. 
ahmad memastikan proses tahapan terkait temuan yang didapati saat kampanye prabowo tersebut tetap berjalan sesuai pada pedoman tahapan kajian dan pembahasang peraturan bawaslu.
“ada beberapa yang akan dipanggil selain tpd prabowo - gibran, sesuai peraturan akan kita bahas dan kaji sesuai tahapan dari dugaan temuan,” ucap ahmad.
ahmad mengungkapkan terdapat dua dugaaan pelanggaran pemilu pada kampanye tersebut, hal tersebut mengacu pada undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum.
baca juga:anies ditemani jk, prabowo-gibran paparkan umkm, ganjar bahas pungli
baca juga:anies janjikan lumbung ikan, prabowo gulirkan magang virtual, ganjar pulang kampung
“ada dua dugaan pelanggara, kami berkiblan pada pkpu nomor 15, (undang – undang nomor 7 tahun 2017, red) dan uu pemilu nomor 7,( pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum, red),” terang ahmad.
sementara itu, koordinator kampanye tim pemenangan daerah (tpd) prabowo –gibran provinsi bengkulu, alek menyebutkan pihaknya memenuhi pemanggilan dari bawaslu kota bengkulu terkait dugaan pelanggaran saat perhelatan kampanye prabowo di balai buntar kota bengkulu.
“ia kita sudah datang memenuhi panggilan bawaslu kota bengkulu,” sampai alek.
baca juga:diteriaki gemoy, prabowo : lanjutkan program jokowi
baca juga:prabowo-gibran andalkan bioetanol dari singkong dan tebu untuk transisi energi
sebelumnya alek menjelaskan, surat tersebut diterima tpd prabowo – gibran pada minggu, 21 januari 2024 kemarin dan untuk perkembangan selanjutnya masih dalam telaah tpd.
“kita masih melihat nantinya dugaan pelanggaran seperti apa yang kita (tpd prabowo – gibran, red) terima hari ini. (21 januari, red),” ungkap alek.
alek menegaskan apabila memang ada tidak pelanggaran, yang terjadi itu murni ketidak sengajaan dan bukan bersumber dari penyelenggara kampanye.
“iya nanti kalau ada, itu bukan disengaja atau bersumber dari tpd ya,” ucap alek. 
baca juga:diteriaki gemoy, prabowo : lanjutkan program jokowi
baca juga:prabowo tiba di bengkulu, didampingi raffi ahmad dan zulkifli hasan
jokowi: presiden boleh memihak dan kampanye
presiden joko widodo (jokowi) menyatakan bahwa kepala negara boleh memihak dan ikut kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
syaratnya harus tunduk pada aturan dan ketentuan. misalnya tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan aktivitas politik.
dia pun menegaskan, para menteri di kabinet jokowi - ma’ruf punya hak untuk menentukan pilihan dan menunjukkan sikap atas pilihan tersebut. 
keterangan itu disampaikan oleh jokowi usai menyaksikan penyerahan pesawat dan helikopter kepada tni di lanud tni au halim perdanakusuma, jakarta timur.
baca juga:kedatangan prabowo boyong raffi ahmad 
baca juga:prabowo ke bengkulu ; petani, nelayan dan umkm deklarasi dukungan 
”presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh memihak. tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” terang dia kepada awak media. selain presiden, dia menyatakan, para menteri memiliki hak yang sama. 
mantan gubernur dki itu menjelaskan, presiden dan menteri adalah pejabat publik dan pejabat politik.
”masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. berpolitik nggak boleh, boleh. menteri juga boleh,” tegasnya.
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
dia lantas kembali menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan politik tersebut boleh ditunjunjukan oleh presiden dan para menteri tanpa menggunakan fasilitas negara.
”pegangannya itu aturan. kalau aturan boleh, silakan. kalau tidak boleh, jangan,” tambah dia. 
lantas apakah jokowi akan ikut berkampanye dan menyatakan keberpihakannya dalam pemilu kali ini? ”nanti dilihat,” ujarnya.
menurut dia, digunakan atau tidak hak politik itu tergantung individu masing-masing.
”yang penting tidak menggunakan fasilitas negara,” kata dia menegaskan.
saat ditanya terkait dengan kesiapan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (menko polhukam) mohammad mahfud md untuk menanggalkan jabatannya, dia menjawab singkat. 
menurut jokowi itu adalah hak mahfud sebagai menteri.
”ya itu hak dan saya sangat menghargai,” imbuhnya. keterangan itu direspons beragam oleh banyak pihak.
termasuk tim kampanye tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). co-captain timnas amin jazilul fawaid menilai perkataan jokowi menunjukkan adanya kepanikan.
”kami minta semuanya mukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” ujarnya. 
politisi yang akrab disapa gus jazil mengingatkan, salah satu semangat reformasi mengamanatkan anti kkn.
sebab, praktik tersebut telah menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak bersih.
”rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita, termasuk presiden,” paparnya.
dia juga mengomentari ungkapan perpisahan dari mahfud untuk meninggalkan kabinet
”apa yang dinyatakan prof mahfud kalau saya pribadi, itu sudah goodbye (perpisahan, red), tinggal mengembalikan (jabatan, red) kepada presiden,” kata jazil. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan