Pertama! Bengkulu Raih Peringkat 7 Nasional, Serapan Anggaran Terbaik

pertama! bengkulu raih peringkat 7 nasional, serapan anggaran terbaik koranrb.id - target pendapatan provinsi bengkulu di  2023 lalu semuanya surplus. bahkan, provinsi bengkulu berhasil mendapatkan serapan anggaran terbaik pertama secara nasional.  hal tersebut terungkap pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. yang dilakukan secara zoom bersama kementerian dalam negeri (mendagri), senin 22 januari 2024. baca juga:soal kendaraan odol, gubernur minta patuhi standar muatan baca juga:42 persen apbd untuk belanja pegawai, begini tanggapan dewan tentang perekrutan casn 2024 kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, dr. h. haryadi, sp.d, mm, msi mengatakan. realisasi penyerapan anggaran apbd provinsi bengkulu tahun 2023 mencapai 97,95 persen. angka ini jauh melampaui angka rata-rata provinsi 90,80 persen. "angka yang kita peroleh tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah," terang haryadi bersama beberapa pihak lainnya, usai melakukan hearing pembinaan bersama komisi ii dprd provinsi bengkulu, rabu 24 januari 2024. baca juga:proyek ppn seluma tuntas tahun ini, anggarannya miliaran rupiah! baca juga:razia 2 titik parkir ilegal, amankan 5 jukir, tilang 27 kendaraan dijelaskannya, realisasi serapan anggaran tersebut meliputi belanja dan pendapatan. dari sisi belanja daerah, realisasinya mencapai 97,95 persen. setelah pemprov bengkulu mendapatkan urutan pertama. kemudian disusul pemprov aceh dengan realisasi belanja daerah  97,71 persen. dan pemprov riau 97,30 persen.  baca juga:limbah pasar bisa timbulkan penyakit, warga minta ini ke pemkot baca juga:target pad parkir turun rp17,5 miliar, ini alasannya! kemudian paling bawah realisasinya belanja apbd itu ada di provinsi papua selatan hanya 30,78 persen. "target pendapatan semuanya surplus. alhamdulillah, kita bengkulu mendapat peringkat 7 nasional tertinggi, termasuk juga pendapatan dari sektor pendapatan," jelasnya. pada realisasi tersebut, dikatakannya provinsi bengkulu berhasil mencetak angka 100,12 persen. presentasi tersebutlah yang membuat pemprov bengkulu masuk  urutan ke-7 tertinggi nasional.  sementara tinggi realisasi yakni provinsi kalimantan selatan 120,83 persen. baca juga:kendalikan inflasi, perlu kemandirian pangan baca juga:wartawan senior zacky antoni raih gelar doktor lalu papua tengah 103,72 persen dan ketiga provinsi jawa timur dengan realisasi pendapatan 102,87 persen. "kita masuk urutan ketujuh tertinggi secara nasional. itu sungguh luar biasa," katanya. lebih lanjut,  dikatakan haryadi pendapatan nasional paling besar dari sisi pajak kendaraan bermotor. realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mencapai rp 83,28 miliar. "ini merupakan hasil dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kita laksanakan tahun lalu," beber haryadi. sejauh ini, untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 masih terus dikaji. baca juga:proyek ppn seluma tuntas tahun ini, anggarannya miliaran rupiah! baca juga:42 persen apbd untuk belanja pegawai, begini tanggapan dewan tentang perekrutan casn 2024 namun dimungkinkan, masih akan digelar pada tahun ini. agar tidak ada kendaraan bermotor di provinsi bengkulu yang nunggak pajak. "masih dikaji, mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat," tutupnya. sementara itu, anggota komisi ii dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh. yang usai melakukan hearing bersama bpkd provinsi bengkulu, menuturkan pihaknya terus mendorong pihak pendapatan untuk melakukan penertiban. terutama bagi kendaraan bermotor.  "penindakan ini bagi kendaraan bermotor. seperti halnya kendaraan dinas, mobil maupun motor dinas yang menunggak pajak," ujarnya. ia menuturkan, agar pendapatan tersebut maksimal meminta sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, untuk membuat edaran terkait penertiban tersbeut.  tidak hanya bagi kendaraan dinas yang menunggak pajak, tetapi juga bagi kendaraan pengangkut batu bara. begitu pula dengan pajak alat berat. "kendaraan bermotor yang khusus, seperti pengangkutan batu bara yang menunggak pajak yang plat luar yang beroperasi di provinsi bengkulu. itu perlu juga ditertibkan. kita minta sekda untuk membuatkan se nya," ujarnya. potensi-potensi tersebut, selama ini sangat kurang dilakukan. untuk itu ia meminta bpkd untuk bisa bekerja sama bersama dirlantas dan dinas perhubungan serta komisi ii dprd provinsi bengkulu, berkenaan dengan pajak yang menunggak tersebut.  "itu nanti akan dilakukan pendataan dan bila perlu dilakukan penindakan," tegas usin.

Tag

• # perdana
• # anggaran
• # inflasi
• # #serapan dana bos
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•