Jangan Pakai Kontraktor Blacklist! Sudah jadi Temuan BPK

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:39

Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos --IZUL/RB

jangan pakai kontraktor blacklist! sudah jadi temuan bpk                            koranrb.id - ketua dprd seluma, nofi eriyan andesca, s.sos mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd) agar tidak menggunakan jasa kontraktor yang sudah masuk dalam daftar blacklist.
karena hingga saat ini dirinya masih kerap mendapatkan laporan bahwa masih banyak opd yang masih menggunakannya. 
"yang namanya sudah diblacklist artinya kan pernah bermasalah. jika digunakan kembali jasanya berarrti berpeluang melakukan kesalahan yang sama," tegas nofi.
banyaknya opd yang menggunakan jasa kontraktor yang sudah diblacklist ternyata menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari audit badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu.
baca juga:cek kesiapan pengaman pemilu di seluma, kapolda pastikan netralitas anggota
dimana pada tahun 2022 kontraktor tersebut sudah diblacklist namun tetap digunakan di tahun selanjutnya.
sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk evaluasi dan perbaikan. terakhir, nofi menegaskan agar pemkab seluma. 
"dalam lhp bpk pun ini sudah menjadi catatan, maka dari itu kami dprd sebagai fungsi pengawasan terus mengingatkan. agar jangan terulang," jelas nofi.
selain itu juga ada beberapa temuan dalam lhp bpk yang menjadi sorotan dprd seluma. terutama di dinas pupr seluma dan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) yang memiliki catatan terbanyak. 
baca juga:gelar simulasi pemungutan suara, cegah terjadi penggelembungan suara dan psu
maka dari itu nofi menegaskan bahwa bupati melalui jajarannya harus menindaklanjuti dan mentaati semua temuan, termasuk menjalankan rekomendasi dari bpk.
"maka dari itu kepada pemkab seluma harus menyelesaikan seluruh temuan termasuk kelebihan bayar di bawah waktu 60 hari,"ujar nofi eriyan.
dilanjutkan nofi, dari hasil audit bpk terdapat banyak rekomendasi yang dialamatkan kepada bupati seluma.
diantaranya yakni banyaknya temuan kelebihan bayar, kurangnya volume pembangunan dalam suatu pekerjaan/proyek, termasuk juga jasa konsultan dalam pengawasan dan perencaan pembangunan yang diduga banyak mendapatkan temuan.
baca juga:pemerintah bahas skema pinjaman mahasiswa untuk berkuliah, hat-hati bisa menimbulkan masalah ini 
nofi mendukung adanya visi misi bupati seluma dalam bidang pembangunan, namun sebaiknya beberapa hal juga harus dipertimbangkan agar tidak menjadi temuan dikemudian hari seperti halnya saat ini.
diharapkan pembangunan dilakukan sesuai rencana serta tetap mengedepankan peraturan yang mengikat dalam rencana awal.
"infrastruktur terutama gedung, jalan dan jembatan memang sangat penting bagi masyarakat. namun alangkahbaiknya jika semuanya dipertimbangkan secara matang. sehingga tidak menjadi temuan. jadikan ini sebagai evaluasi agar tidak timbul masalah yang sama dikemudian hari,"tegas nofi.
selain itu juga menindaklanjuti hasil temuan bpk, dalam waktu dekat unsur pimpinan akan berkoordinasi dengan fraksi di dprd seluma untuk menggelar rapat koordinasi bersama pemkab seluma, terutama dinas pupr dan disdikbud seluma.
baca juga:bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu
"nantinya opd yang terkait akan kita panggil, terutama dinas pupr dan disdikbud seluma,"ungkap nofi.
menanggapi seluruh temuan bpk, bupati seluma, erwin octavian,se mengaku pemkab sudah menindaklanjuti seluruh temuan dalam lhp bpk, bahkan dirinya optimis pemkab seluma kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (wtp) pada tahun ini.  
"seluruh opd yang menjadi catatan sudah kita surati dan panggil untuk ditindaklanjuti, mudah mudahan sebelum 60 hari sudah selesai dan kembali mendapatkan wtp,"ujar bupati.
sementara itu saat dicoba konfirmasi, inspektur inspektorat seluma, dr. marah halim menegaskan bahwa inspektorat sudah menindaklanjuti lhp bpk. 
baca juga:41 pejabat pemprov bengkulu uji kompetensi, segera mutasi? 
ini dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi (rakor) antara inspektorat dan opd yang didapati temuan oleh bpk.
 temuan ini ada pada 7 opd di pemkab seluma, namun saat ini sudah ada sebagian yang sudah mengembalikan temuan. untuk yang lainnya marah menegaskan harus segera dikembalikan paling lambat 12 maret 2024.
"kita sudah lakukan pertemuan dengan 7 opd terkait, sudah ada yang mengembalikan. untuk yang belum masih akan kita tunggu kalau bisa sebelum tanggal 12 maret sudah clear semua,"tegas marah halim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan