Operator Sosial di Desa Bisa Verifikasi Penerima Bansos, Ini Penjelasannya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 01 Feb 2024 - 00:39

OPERATOR: Saat ini pengajuan maupun pencoretan penerima bantuan sosial atau bansos tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun Desa sudah memiliki operator sosial masing-masing yang bertugas mengelola data penerima bansos baik dari desa. DOK/RB--

operator sosial di desa bisa verifikasi penerima bansos, ini penjelasannya                            koranrb.id – saat ini pengajuan maupun pencoretan penerima bantuan sosial atau bansos tidak hanya bisa dilakukan oleh dinas sosial.
namun desa sudah memiliki operator sosial masing-masing yang bertugas mengelola data penerima bansos baik dari desa, pemerintah daerah hingga kementerian sosial.
kadis sosial bengkulu utara agus sudrajad, skm menerangkan jika desa-desa bisa mengajukan sendiri termasuk mengajukan pergantian.
namun hal tersebut harus berdasarkan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dians sosial.
baca juga:potensi rekrut ulang 600 lebih ppk, pps dan kpps, begini penjelasannya
baca juga:pimpin rkpd 2025, bupati bengkulu utara minta opd kejar program pembangunan 2025 ke kementerian
“karena pemerintah desa yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya masing-masing, termasuk penerima bansos,” terangnya.
pemkab bengkulu utara juga sudah melakukan pemasangan stiker atau penanda di setiap rumah yang menerima bansos.
sehingga masyarakat juga bisa mengetahui secara jelas siapa saja penerima bansos di desanya masing-masing.
“termasuk diharapkan masyarakat yang merasa ekonominya sudah membaik bisa mundur secara mandiri dari penerima bansos,” terangnya.
baca juga:pengajuan program di 215 desa harus sesuai target pemkab bengkulu utara
baca juga:pemerintah desa didesak segera percepat pelaksanaan dana desa
bagi masyarakat yang sudah mampu dan ingin mundur dari penerima bansos, ia meminta tidak hanya menyatakan mundur namun juga membuat pernyataan.
sehingga bisa diajukan pergantian dengan masyarakat yang lebih berhak menerima bansos sehingga bisa diajukan oleh operator desa.
“harapan kita, bansos ini bisa menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan sehingga terjadi perubahan status ekonomi masyarakat,” pungkas agus.
sekadar mengetahui sepanjang 2023 lalu terjadi pengurangan jumlah penerima program keluarga harapan (pkh) sebanyak 2.361 keluarga penerima manfaat.
baca juga:jelang akhir masa kampanye, bawaslu perketat pengawasan
baca juga:kota arma siap-siap penilaian adipura lagi, ini susunan programnya
sedangkan untuk program bantuan pangan non tunai (bpnt) sebanyak 2.422 keluarga penerima manfaat.
mereka adalah masyarakat yang saat menerima berstatus memenuhi syarat ekonomi namun saat ini kondisi ekonominya sudah membaik.
currently, applications for or removal of recipients of social assistance or social assistance cannot only be done by the social service.
however, villages already have their own social operators who are tasked with managing data on social assistance recipients from the village, regional government to the ministry of social affairs.
head of north bengkulu social affairs agus sudrajad, skm explained that villages can apply themselves, including applying for replacements.
however, this must be based on village deliberations carried out by the village government with the social service.
"because the village government knows best the conditions of their respective communities, including social assistance recipients," he explained.
the north bengkulu regency government has also installed stickers or markers at every house that receives social assistance.
so that people can also know clearly who the social assistance recipients are in their respective villages.
"including it is hoped that people who feel that their economy has improved can withdraw independently from receiving social assistance," he explained.
for people who are able and want to withdraw from receiving social assistance, he asked not only to declare their resignation but also to make a statement.
so that a replacement can be proposed with a community that is more entitled to receive social assistance so that it can be submitted by the village operator.
"we hope that this social assistance can directly touch people in need so that there will be changes in the economic status of the community," concluded agus.
just to note that throughout 2023 there was a reduction in the number of recipients of the family hope program (pkh) by 2,361 beneficiary families.
meanwhile, for the non-cash food assistance (bpnt) program there are 2,422 beneficiary families.
they are people who when they received the status met the economic requirements but now their economic conditions have improved.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan