Sudah Dihibahkan, Pemprov Bengkulu Masih Pungut PAD Kawasan Tahura, Kok Bisa?

Reporter: Jeri Yasprianto |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 02 Feb 2024 - 06:55

Meski sudah dihibahkan, namun sampai saat ini Pemprov Bengkulu masih menarik PAD dari sektor kawasan Tahura Bengkulu Tengah. (Foto/Jeri Yasprianto/KORANRB.ID)--

BENTENG, KORANRB.ID - Meski sudah dihibahkan, namun Pemprov Bengkulu masih menarik retribusi PAD di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bengkulu Tengah.

Penarikan retribusi PAD itu dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu.

Penarikan retribusi itu mencakup PAD dari sektor hasil bumi dari kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Rajolelo, Kecamatan Pondok Kubang, Benteng.

Padahal Tahura Rajo Lelo sudah dihibahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah sejak tahun 2018 yang lalu.

Kepala DLH Kabupaten Bengkulu Tengah, Mahendra Gustian, S.Hut mengatakan, setelah Tahura Rajo Lelo ini sudah dihibahkan ke Pemkab Bengkulu Tengah, semua yang ada di Tahura menjadi milik Kabupaten Bengkulu Tengah.

Namun tepat satu minggu yang lalu, pihaknya mendapatkan informasi jika pihak Dinas TPHP Provinsi Bengkulu masih memungut PAD dari kawasan Tahura tersebut.

Setelah mengetahui informasi tersebut, ia langsung mengkonfirmasi terkait kebenaran tersebut. Setelah dikonfirmasi ternyata memang benar informasi tersebut.

“Kepala Dinas TPHP membenarkan jika mereka melakukan penarikan PAD tersebut. Setelah kita lakukan penelusuran, memang ditemukan ada dokumen lama yang memuat tentang eks MoU antara pihak Tahura dengan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu,” jelasnya.

Lanjut Mahendra, setelah pihaknya croshcek pebih jauh, didalam MoU tersebut dijelaskan bahwa lahan Tahura seluas 18 Hektare digunakan untuk persemaian karet dan sawit.

Tanaman tersebut saat ini sudah produktif dan bahkan sejak beberapa tahun lalu.

Hingga saat ini karet dan sawit masih digarap oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu meskipun lahan Tahura telah menjadi kewenangan penuh Pemkab Bengkulu Tengah.

sudah dihibahkan, pemprov bengkulu masih pungut pad kawasan tahura, kok bisa?                            benteng, koranrb.id - meski sudah dihibahkan, namun pemprov bengkulu masih menarik retribusi pad di kawasan taman hutan rakyat (tahura) bengkulu tengah.
penarikan retribusi pad itu dilakukan oleh dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan (tphp) provinsi bengkulu. 
penarikan retribusi itu mencakup pad dari sektor hasil bumi dari kawasan taman hutan raya (tahura) rajolelo, kecamatan pondok kubang, benteng.
baca juga:948 aparatur desa gadai sk di bank bengkulu, penambahan 21 orang
padahal tahura rajo lelo sudah dihibahkan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu ke pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah sejak tahun 2018 yang lalu.
kepala dlh kabupaten bengkulu tengah, mahendra gustian, s.hut mengatakan, setelah tahura rajo lelo ini sudah dihibahkan ke pemkab bengkulu tengah, semua yang ada di tahura menjadi milik kabupaten bengkulu tengah. 
namun tepat satu minggu yang lalu, pihaknya mendapatkan informasi jika pihak dinas tphp provinsi bengkulu masih memungut pad dari kawasan tahura tersebut.
setelah mengetahui informasi tersebut, ia langsung mengkonfirmasi terkait kebenaran tersebut. setelah dikonfirmasi ternyata memang benar informasi tersebut.
baca juga:ada rp5,3 miliar kur, cek syarat dan ketentuan
“kepala dinas tphp membenarkan jika mereka melakukan penarikan pad tersebut. setelah kita lakukan penelusuran, memang ditemukan ada dokumen lama yang memuat tentang eks mou antara pihak tahura dengan dinas tphp provinsi bengkulu,” jelasnya.
lanjut mahendra, setelah pihaknya croshcek pebih jauh, didalam mou tersebut dijelaskan bahwa lahan tahura seluas 18 hektare digunakan untuk persemaian karet dan sawit.
tanaman tersebut saat ini sudah produktif dan bahkan sejak beberapa tahun lalu. 
hingga saat ini karet dan sawit masih digarap oleh dinas tphp provinsi bengkulu meskipun lahan tahura telah menjadi kewenangan penuh pemkab bengkulu tengah.
baca juga:market share btn 80 persen, syarat kpr subsidi gampang
untuk tanaman sawit ada sekitar 6 hekatre dan karet ada 3 hekatre. yang mana 2 jenis tanaman tersebut saat ini masih menghasilkan. 
“jujur saya baru mengetahu satu minggu yang lalu. sedangkan sudah dihibahkan ke kita sejak 5 tahun yang lalu. kalau saya sudah tahu lama, tentu saya akan mempersoalkan ini sudah sejak lama juga,” tegasnya.
berdasarkan konfirmasi yang dlh kabupaten bengkulu tengah terima melalui via telpon kepada kepala dinas tphp.
mereka masih memungut pad tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub). 
baca juga:modus gandakan uang rp250 juta jadi rp10 m, dukun gadungan asal jateng diringkus, ini kronologisnya
akan tetapi hingga saat ini ia belum terima surat dasar mereka memungut pad tersebut.
dlh kabupaten bengkulu tengah akan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti semua persoalan ini. 
“akan kita bahas serinci-rincinya terkait persoalan ini. tentu kita tak ingin kecolongan mengenai tindakan yang dilakukan dinas tphp provinsi dan jangan sampai ada persoalan dikemudian hari. yang pasti akan kita bahas bersama dengan pihak dinas tphp provinsi bengkulu,” bebernya.
meskipun ternyata kedepan, apa yang dilakukan dinas tphp provinsi bengkulu tersebut memang tidak menyalahi aturan, pihaknya berharap ada perjanjian yang dilakukan dinas tphp provinsi bengkulu dengan dlh kabupaten bengkulu tengah. 
baca juga:bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu 
“kalau memang tak menyalahi aturan dan sesuai regulasi kita akan terima. namun kami (dlh, red) berharap ada semacam perjanjian atau kontribusi yang diberikan dinas tphp provinsi bengkulu kepada kabupaten bengkulu tengah mengenai pad tersebut,” tegasnya.
proses hibah tahura rajo lelo ini dilaksanakan langsung oleh gubernur bengkulu, rohidin mersyah selalu pihak pertama dan dihibahkan ke kabupaten bengkulu tengah melalui bupati bengkulu tengah saat itu, ferry ramli selaku pihak kedua. 
“proses hibah juga disaksikan langsung oleh ketua dprd provinsi bengkulu, ikhsan fajri, kepala kejaksaan tinggi (kajari) bengkulu, baginda polin lumban gail. luas lahan tahura rajo lelo memiliki luas 1.122 hektare,” sampainya.
sebelum mengetahui kejadian ini diketahui, dlh kabupaten bengkulu tengah mengira jika sawit dan karet tersebut milik masyarakat sekitar. ia dan kepala dinas tphp akan menggelar rapat terkait persoalan ini setelah pemilu dilaksanakan. 
baca juga:perda rtrw menggantung, ancaman resetting depan mata
ia berharap setelah dilakukan pembahasan bersama nantinya, akan ada titik temu ataupun kesepakatan diantara pemerintah kabupaten bengkulu tengah dan pemerintah provinsi bengkulu. 
“intinya jangan sampai mereka mengambil pad berasal dari hasil bumi bengkulu tengah. kalau pun ada aturan, harus ada dana bagi hasil kedepannya. apalagi kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama dan semenjak dihibahkan tak ada kontribusi untuk bengkulu tentah,” demikian mahendra. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan