Bawaslu Kaji Laporan Calon DPD RI Bagi-bagi Sembako

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 22:53

SAMPAIKAN: Kordiv PP Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto saat menyampaikan perkembangan tindak lanjut laporan calon DPD RI bagi-bagi sembako saat kampanye.--ABDI/RB

bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako                            bengkulu, koranrb.id – bawaslu provinsi bengkulu memproses laporan oknum calon dpd ri yang diduga membagikan sembako saat berkampanye di salah satu kabupaten di provinsi bengkulu.
oknum calon dpd ri bagi-bagi sembako ini  dilaporkan oleh calon anggota  dpd ri nomor urut 4 def tri hardianto melalui tim kuasa hukum (tkh) nya kepada bawaslu provinsi bengkulu.
saat ini laporan oknum calon dpd ri bagi-bagi sembako itu telah masuk dalam tahapan awal penanganan dan pelanggaran pemilu.
 “sekarang sedang dilakukan kajian awal, (laporan dugaan pembagian sembako, red),” sebut koordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto.
baca juga: lps bayar klaim tahap i rp22,13 miliar
eko mengungkapkan telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum calon dpd ri. “iya di terima petugas atau staf bawaslu, ini akan dilakukan sesuai tahapan kajian dan pembahasan,” terang eko.
dugaan bagi-bagi sembako dalam kampanye, jika terbukti maka melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
juga melanggar undang–undang  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
“ada dua regulasi yang mengatur tentang tidak bolehnya sembako dibagikan oleh caleg,” ucap eko.
baca juga:ini cara pemprov sumut kendalikan inflasi
sebelumnya, tkh calon dpd ri nomor urut 4 mendatangi bawaslu provinsi bengkulu.
guna melengkapi persyaratan serta data yang kurang meliputi dokumen serta bukti  pada saat pelaporan yang dilakukan kemarin.
anggota tkh calon dpd ri nomor urut 4, oky alex sartono, sh menyebutkan mereka dating ke bawaslu provinsi bengkulu untuk melengkapi berkas laporan dugaan pelanggaran salah satu calon anggota dpd ri.
“melengkapi dokumen pelaporan ada juga bukti yang diminta oleh bawaslu provinsi bengkulu sudah kita lengkapi,” ucap oky.
baca juga:ptn bh bukan komersialisasi, muncul usul subsidi silang melalui biaya kuliah tunggal
oky menejelaskan kedatangan mereka ke bawaslu provinsi bengkulu, juga dalam rangka berkoordinasi atas laporan yang dilayangkan. 
atas dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon dpd ri saat berkampanye.
“lebih tepatnya kita berkoordinasi hari ini, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum calon dpd ri,” ujar oky. 
ditambahkan anggota tkh calon anggota dpd ri nomor urut 4 lainnya, fitriansyah, sh bahwa dugaan pelanggaran kampanye berupa penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. 
baca juga:sgn diminta kembalikan indonesia sebagai eksportir gula
pembagian sembako berupa minyak goreng bergambar terlapor. 
"yang kita permasalahkan itu pembagian minyak goreng. itu melanggar ketentuan. termasuk dalam pelanggaran pemilu," kata fitriansyah. 
pembagian bahan kampanye berbentuk sembako berupa minyak goreng kemasan bertempelkan stiker gambar calon dpd ri tersebut tidak memenuhi ketentuan kategori bahan kampanye.
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal  33 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. 
baca juga:garap tomohon visitor centre, bni proaktif dukung digitalisasi ekosistem pariwisata
"pembagian bahan sembako dimaksud tentunya salah satu bentuk dugaan kecurangan/pelanggaran bertujuan sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih terlapor sebagai calon dpd ri dapil bengkulu," jelas fitriansyah. 
fitriansyah menyatakan, pembagian bahan sembako berupa minyak goreng dalam kemasan berlabelkan bahan kampanye merupakan dugaan pelanggaran kampanye pemilu.
berupa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
bertentangan dengan ketentuan larangan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf j undang–undang  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
baca juga:gerakan kampus kritik pemerintah terus bermunculan, soroti rekayasa konstitusi hingga pelemahan kpk
“itu jelas bertentangan dengan regulasi yang mengatur terkait pasal 280 ayat (1) huruf j uu nomor 7 tahun 2017,” ucap fitriansyah.
ini juga masuk dalam kategori pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 523 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah); 
"laporan secara resmi telah kami sampaikan ke bawaslu provinsi bengkulu. disertai berkas dan dokumen lainnya," kata fitriansyah. 
sedangkan, ketua tim pemenangan calon dpd ri nomor urut 4, bayu risdianto mengajak agar kandidat calon dpd ri bengkulu berkampanye secara fair dengan tidak melanggar ketentuan dalam kampanye. 
baca juga:bawaslu proses oknum dosen kampus swasta, ini penyebabnya!
mengedepankan persaingan secara terbuka dan menyerahkan sepenuhnya keputusan memilih kepada masyarakat bengkulu. 
yang tentunya akan memilih perwakilan di senayan sesuai dengan hati nurani. bukan karena paksaan atau pengaruh janji politik calon. 
bayu memastikan, saat ini seluruh tim relawan def tri serta seluruh masyarakat bengkulu yang menghendaki proses pemilu 2024 berjalan demokratis dan adil akan mengawal dan mengawasi segala kecurangan yang akan dilakukan oleh siapa pun.
"kami juga minta seluruh masyarakat untuk ikut bagian mengawal pemilu kali ini tetap berjalan demokratis dan jauh dari kecurangan," ujar bayu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan