Daftar Pemilih Khusus Cuma Dilayani 1 Jam di TPS, Ini Syaratnya

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 23:08

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi.--ABDI/RB

“Keputusan tersebut mempunyai harapan untuk mengatur pencoblosan apada TPS agar terjaga serat minim pelanggaran,” harap Sarjan.

Sebelumnya, Sarjan juga menyampaikan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pencoblosan berlangsung.

KPU Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa larangan membawa handphone ke bilik suara bertujuan untuk mencegah potensi penyebaran informasi yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.

"Larangan ini bukan untuk membatasi hak pemilih, tetapi sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi. Kami berharap pemilih dapat mematuhi aturan ini demi kelancaran pemilihan umum," Sarjan.

Sarjan menjelaskan, hal tersebut mengacu pada ketentuan larangan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Yakni pada Pasal 2, yang menyebutkan masyarakat pemilih tidak dibenarkan untuk melakukan pemotretan surat suara saat melakukan pencoblosan di bilik suara.

Aturan Perundang-undangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 pasal 25 huruf E, mengingatkan dan melarang Pemilih Membawa Telpon Genggam dan atau Alat Perekam Gambar ke Bilik Suara.

Dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 28 ayat 2 berbunyi Pemilih Tidak Boleh Mendokumentasikan Hak Pilihnya Dibilik Suara.

“Dilarangnya hal tersebut, (membawa Hanphone dan kamera, red) berdasarkan aturan yang telah ada, (UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 25 tahun 2023, red),” ucap Sarjan.

Tambah Sarjan, dan didalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 38 Ayat (1) huruf d menegaskan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib mengingatkan dan melarang pemilih membawa ponsel ke dalam bilik suara.

“Petugas KPPS juga untuk mengingatkan serta melarang itu,” ujar Sarjan.

Sarjan menjelaskan petugas akan melakukan pengawasan ketat di lokasi pemilihan guna memastikan pemilih mematuhi aturan tersebut.

daftar pemilih khusus cuma dilayani 1 jam di tps, ini syaratnya                            bengkulu, koranrb.id – warga yang masuk dalam pemilih khusus cuma dilayani 1 jam di tempat pemungutan suara (tps). 
yakni pada pukul 12.00 wib hingga pukul 13.00 wib. dalam rentan waktu itu warga yang masuk dalam daftar pemilih khusus akan diberikan kesempatan menyalurkan hak suaranya.
namun dengan syarat memilih di tps sesuai dengan alamat e-ktp nya maupun suket yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 
warga ini masuk dalam daftar pemilih khusus ini lantaran tidak masuk dalam dpt dan dptb. walaupun mereka sudah memiliki e-ktp atau surat keterangan (suket).
baca juga:bawaslu keluarkan rekomendasi dugaan potensi pelanggaran kampanye prabowo, ini jadwalnya
warga yang masuk dalam daftar pemilih khusus ini hanya diperbolehkan mencoblos di tempat pemungutan suara (tps) sesuai alamat dalam e-ktp atau suket.
komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu telah menetapkan aturan khusus terkait pemilihan umum kali ini. terutama pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus. 
kelompok panitia pemungutan suara (kpps) juga hanya memberikan waktu 1 jam. 
bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih khusus untuk menggunakan hak suaranya.
baca juga: gubernur: bisa tingkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat
 “mulai pukul 12.00 - 13.00 wib saja” sampai komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi.
aturan ini diharapkan dapat mempermudah bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih khusus ini untuk menyalur hak suaranya sebagai bagian dalam proses demokrasi.
“ini sudah tentu sudah diatur pada regulasi kita,” ucap sarjan.
sarjan menerangkan, kpu juga menetapkan syarat tambahan bahwa daftar pemilih khusus hanya dapat memilih apabila surat suara masih tersedia. 
baca juga:bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako
selain itu, mereka akan diberikan pilihan dari lima jenis surat suara yang sesuai dengan konteks pemilihan. 
ini menjamin representasi yang lebih baik bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih khusus (dpk).
“ada syarat tambahan yaitu dpk tersebut dapat memilih, apabila suarat suara masih tersedia,” ujar sarjan.
adapun hal tersebut tertuang dalam, keputusan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
baca juga: lps bayar klaim tahap i rp22,13 miliar
penggunaan hak pilih setiap pemilih di tps lokasi khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan ktp-el.
kemudian, pemilih dalam dptb dan pemilih dalam daftar pemilih khusus di tps lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya.
sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
serta peraturan kpu nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
baca juga:ini cara pemprov sumut kendalikan inflasi
sebagaima telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
itu sudah dituangkan dalam keputusan kpu nomor 66 tahun 2024  tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
aturan-aturan tersebut diharapkan sarjan dapat menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif.
memastikan setiap warga termasuk warga yang terdata pada daftar pemilih khusus  dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam menentukan masa depan pemerintahan di daerah mereka.
baca juga:ptn bh bukan komersialisasi, muncul usul subsidi silang melalui biaya kuliah tunggal
“keputusan tersebut mempunyai harapan untuk mengatur pencoblosan apada tps agar terjaga serat minim pelanggaran,” harap sarjan.
sebelumnya, sarjan juga menyampaikan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pencoblosan berlangsung. 
kpu provinsi bengkulu menyatakan bahwa larangan membawa handphone ke bilik suara bertujuan untuk mencegah potensi penyebaran informasi yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.
"larangan ini bukan untuk membatasi hak pemilih, tetapi sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi. kami berharap pemilih dapat mematuhi aturan ini demi kelancaran pemilihan umum," sarjan.
baca juga:sgn diminta kembalikan indonesia sebagai eksportir gula
sarjan menjelaskan, hal tersebut mengacu pada ketentuan larangan itu tertuang dalam undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).
yakni pada pasal 2, yang menyebutkan masyarakat pemilih tidak dibenarkan untuk melakukan pemotretan surat suara saat melakukan pencoblosan di bilik suara.
aturan perundang-undangan tersebut dipertegas dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 25 tahun 2023 pasal 25 huruf e, mengingatkan dan melarang pemilih membawa telpon genggam dan atau alat perekam gambar ke bilik suara.
dan pkpu nomor 25 tahun 2023 pasal 28 ayat 2 berbunyi pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya dibilik suara.
baca juga:gerakan kampus kritik pemerintah terus bermunculan, soroti rekayasa konstitusi hingga pelemahan kpk
“dilarangnya hal tersebut, (membawa hanphone dan kamera, red) berdasarkan aturan yang telah ada, (uu nomor 7 tahun 2017 dan pkpu nomor 25 tahun 2023, red),” ucap sarjan.
tambah sarjan, dan didalam pkpu nomor 3 tahun 2019 pada pasal 38 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) wajib mengingatkan dan melarang pemilih membawa ponsel ke dalam bilik suara.
“petugas kpps juga untuk mengingatkan serta melarang itu,” ujar sarjan.
sarjan menjelaskan petugas akan melakukan pengawasan ketat di lokasi pemilihan guna memastikan pemilih mematuhi aturan tersebut.
baca juga:bawaslu proses oknum dosen kampus swasta, ini penyebabnya!
pelanggaran terhadap larangan membawa handphone dan kamera ke bilik suara dapat mengakibatkan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“berdasarkan aturan yang ada, itu ditekankan juga terhadap petugas,” ungkap sarjan.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono berharap segala rangkaian serta tahapan pemilu berjalan dengan lancar.
tambah rusman, pemilu pada tahun 2024 dapat menjadi barometer untuk pemilu selanjutnya, yang kurang dapat diperbaiki dan yang telah baik dapat ditingkatkan.
“ini kita upayakan menjadi tolak ukur untuk kedepannya, yang baik ambil yang buruk perbaiki,” harap rusman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan