Hibah Gedung Gunung Bungkuk Belum Kunjung Disetujui DPRD

hibah gedung gunung bungkuk belum kunjung disetujui dprd bengkulu, koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, hingga saat ini belum memberikan persetujuan hibah gedung gunung bungkuk eks seleksi tilawatil quran (stq), kepada universitas islam negeri fatmawati soekarno (uinfas) bengkulu. meskipun, area yang ada disekitar gunung bungkuk dan dua gedung lainnya di lahan milik uinfas tersebut, sudah dihibahkan kepada uinfas.  gedung gunung bungkuk ini masih berdiri dengan kondisi terbengkalai, belum juga dilakukan penyerahan. ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, sip, map menuturkan persoalan hibah eks stq tersebut memang berkepanjangan.  baca juga:berubah! dd 2024 disalurkan 2 kali, pemdes di mukomuko diminta pahami pmk agar tak salah salur hingga saat ini belum mendapat titik terangnya meskipun sudah  bergantinya gubernur dan komisi i dprd.  meski begitu, atas prakarsa yang telah dilakukan dirinya dan anggota dprd lainnya, saat ini lahan eks stq tersebut, kecuali gedung gunung bungkuk berhasil dihibahkan ke pihak uinfas.   "mengenai persoalan gedung yang belum dihibahkan ini ada mekanisme yang harus dilakukan," katanya. dijelaskan dempo, gedung gunung bungkuk tersebut terdata sebagai aset pendapatan asli daerah (pad) pemprov yang belum dikeluarkan dari surat keputusan (sk) pad pemprov.  baca juga:dana hibah melalui aplikasi siplah, dilaunching bulan ini "jadi pemprov yang bermasalah bukan pihak dprd yang menghambat dan sebagainya," katanya. ia menambahkan, secara mekanisme kepemilikan aset, pemerintah daerah yang ingin dihibahkan terutama yang nilai asetnya di atas rp5 miliar, harus dengan persetujuan dprd. "desember kemarin pemprov sudah bersurat dengan kemendagri untuk mengeluarkan itu. nanti kalau semuanya selesai atau dikeluarkan dari data sumber pad maka akan ada surat dari dpr terkait mou totalitas," katanya. sementara itu, untuk eks bangunan dan lahan stq lainnya dempo menyebut tidak ada permasalahan lagi karena telah dihibahkan oleh pemprov bengkulu kepada pihak universitas. baca juga:10 paket proyek masuk ukpbj, percepat realisasi anggaran "secara proses sudah bisa digunakan namun secara total belum kecuali gunung bungkuk karena aset gedung lainnya tidak masuk aset data sumber pad," jelasnya. ia turut bersyukur atas penggunaan lahan stq tersebut sebagai lahan untuk pengembangan kampus uinfas. ia mengungkapkan dukungannya terhadap pemanfaatan lahan tersebut daripada menjadi aset yang terbengkalai seperti saat ini.  "salah satunya akan dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan terbesar di provinsi bengkulu itu memang dianjurkan dan sangat setuju sekali," tuturnya. baca juga:polisi masih dalami dugaan pencemaran pt ksm, ini perkembangannya selain menjadi bumi perkemahan di bengkulu, ia mengungkapkan di atas lahan tersebut nantinya juga akan dilakun pengembangan fakultas-fakultas di uinfas. dengan begitu, diharapkan ke depan uinfas juga akan berkembang menjadi kampus yang lebih maju serta bertaraf internasional.  "kita berharap uin bisa lebih maju berkembang pesat lagi dan memanfaatkan lahan ini, semaksimal mungkin untuk pengembangan sumber daya manusia kampus dan mahasiswa-mahasiswa uin lainnya," tutupnya. sementara itu, rektor uinfas, prof. dr. kh. zulkarnain, m.pd, mengatakan bumi perkemahan yang asri dengan berbagai perlengkapan akan dibangun di area tersebut. baca juga:tambah wilayah pemantauan, awal tahun inflasi capai 2,83 persen, ini penyumbangnya! juga akan disediakan toilet, tempat pembangunan tenda, danau, dan fasilitas lainnya agar pelaksanaan perkemahan di bengkulu ini, terutama se-sumatera menjadi rutin. "yang jelas kita sudah clear tanah, lokasinya sekitar 30 hektare ini sudah sah milik uinfas. lahan itulah yang akan kita manfaatkan," tutupnya. ia menuturkan, proses pengalihan tersebut harusnya sudah dimulai sejak 14 tahun lalu atau di tahun 2010. berbagai cara sudah dilakukan agar kepemilikan gedung dan lahan tersebut menjadi milik uinfas yang kala ini masih menjadi institut agama islam (iain) bengkulu termasuk dengan melakukan pendektaan bersmaa masyarakat.  baca juga:raih 3 kinerja terbaik, bupati mian siap raih opini wtp ke 7 "namun karena ada perda yang menghalangi penyerahan tersebut, baru bisa dilakukan di zaman gubernur rohidin mersyah ini," ujarnya. di sisi lain, kala itu ada pernytaan tentang penyerahan aset yang nilainya di atas rp5 miliar, harus mendapat rekomendasi dprd.  namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, dari pasal yang berhubungan tersebut, untuk lembaga pendidikan dan rumah sakit tidak perlu.  "itu merupakan hak gubernur untuk menyerahkan itu. dan sudah dilakukan desember lalu. gedung gunung bungkuk, saat ini masih tahap proses," tutupnya.  

Tag

• # dprd provinsi
• # setuju
• # gunung bungkuk
• # hibah
• # gedung

Share

• 
• 
• 
• 
•